Blog - Laman 10 dari 99 - Nusavoxmedia.id

Muktamar XXIII Al Washliyah Resmi Dibuka, Ahmad Muzani Sebut Peran Organisasi Islam Sangat Vital

Politik

-

Rabu, 08 Juli 2026 - 14:49 WIB

Muktamar XXIII Al Washliyah Resmi Dibuka, Ahmad Muzani Sebut Peran Organisasi Islam Sangat Vital

Nusavoxmedia.id – Muktamar XXIII Al Jam’iyatul Washliyah resmi dibuka di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Selasa (7/7/2026) malam. Forum tertinggi organisasi yang berlangsung hingga 10 Juli 2026 itu dibuka oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan diikuti sekitar 1.000 peserta dari berbagai daerah di Indonesia serta perwakilan luar negeri.

Mengusung tema “Berkhidmat untuk Umat, Menuju Indonesia Maju”, muktamar menjadi ajang konsolidasi organisasi sekaligus momentum merumuskan arah kebijakan Al Washliyah untuk lima tahun ke depan, termasuk memilih kepengurusan baru.

Ketua Panitia Muktamar XXIII Al Jam’iyatul Washliyah Ahmad Doli Kurnia mengatakan penyelenggaraan muktamar kali ini mendapat antusiasme tinggi dari para kader. Menurut dia, forum tersebut menjadi pertemuan nasional berskala besar pertama setelah muktamar sebelumnya digelar pada masa pandemi Covid-19.

“Ini merupakan kerinduan yang sudah sekitar 10 tahun untuk kembali berkumpul secara besar-besaran dalam muktamar,” kata Doli saat menyampaikan laporan panitia.

Ia menjelaskan, tema yang diangkat mencerminkan komitmen Al Washliyah untuk terus mengabdi kepada masyarakat sekaligus memperkuat nilai-nilai keislaman dan kebangsaan.

Menurut Doli, makna berkhidmat tidak hanya sebatas pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga bentuk pengabdian yang dilandasi keikhlasan kepada Allah SWT, penghormatan terhadap konstitusi, serta dukungan kepada kepemimpinan yang sah.

Doli menambahkan, Al Washliyah yang berdiri sejak 1930 memiliki rekam jejak panjang dalam perjalanan bangsa sehingga terus berkomitmen mendukung pembangunan nasional di berbagai bidang.

Ia juga melaporkan, Muktamar XXIII diikuti oleh 38 pengurus wilayah dari seluruh provinsi, 468 pengurus daerah, empat perwakilan luar negeri, tujuh organisasi bagian, serta digelar bersamaan dengan Muktamar Muslimat Al Jam’iyatul Washliyah.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Pengurus Besar Al Jam’iyatul Washliyah KH Masyhuril Khamis menegaskan pembangunan Indonesia harus bertumpu pada penguatan akhlak dan keimanan.

Menurutnya, bangsa saat ini dihadapkan pada berbagai persoalan moral, mulai dari penyebaran paham radikal, penyalahgunaan narkoba, korupsi hingga maraknya praktik perjudian digital yang dinilai mengancam generasi muda.

“Al Washliyah hadir sebagai garda terdepan dalam memperkuat nilai keimanan dan akhlak melalui pendidikan, dakwah, dan pembinaan masyarakat,” ujarnya.

Masyhuril juga menyampaikan dukungan organisasi terhadap implementasi Pasal 33 UUD 1945 mengenai pengelolaan sumber daya alam bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurutnya, prinsip tersebut sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan keadilan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan.

Ia mengajak seluruh peserta memanfaatkan muktamar sebagai sarana mempererat ukhuwah, memperkuat konsolidasi organisasi, serta melahirkan keputusan yang memberikan manfaat bagi umat dan bangsa.

Sementara itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengapresiasi kontribusi Al Washliyah yang hampir satu abad berkiprah di bidang pendidikan, dakwah, dan pelayanan sosial.

Menurut Muzani, organisasi-organisasi Islam seperti Al Washliyah, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama telah membantu negara mencerdaskan kehidupan bangsa melalui jaringan sekolah, madrasah, perguruan tinggi, hingga berbagai layanan sosial di masyarakat.

“Kalau tidak ada organisasi-organisasi seperti Al Washliyah, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama, tentu tugas negara akan jauh lebih berat,” ujar Muzani.

Ia juga berharap Al Washliyah terus memperluas kiprahnya di sektor ekonomi, pertanian, dan ketahanan pangan agar mampu memberikan dampak yang lebih besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Muktamar ini harus menjadi momentum untuk menatap masa depan. Al Washliyah harus terus menjadi sumber pengetahuan, sumber kebaikan, dan sumber kemajuan bagi Indonesia,” katanya.

Muktamar XXIII Al Jam’iyatul Washliyah dijadwalkan berlangsung hingga 10 Juli 2026 dengan agenda utama memilih kepengurusan baru serta menetapkan arah kebijakan organisasi untuk periode lima tahun mendatang.

Wamenhaj Dahnil Anzar Mengaku Dimarahi Ormas Usai Bongkar Praktik Kartel Haji

Politik

Admin Nusavoxmedia

-

Rabu, 08 Juli 2026 - 14:26 WIB

0

Wamenhaj Dahnil Anzar Mengaku Dimarahi Ormas Usai Bongkar Praktik Kartel Haji

Nusavoxmedia.id – Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak mengungkap adanya praktik kartel haji yang masih terjadi dalam penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. Menurutnya, pernyataan tersebut justru membuat dirinya kerap mendapat kritik hingga dimarahi oleh sejumlah organisasi masyarakat (ormas) dan ulama.

Dahnil menegaskan, istilah kartel haji bukan sekadar asumsi, melainkan berdasarkan temuan yang diperoleh Kementerian Haji. Ia menilai praktik tersebut telah menjadikan jemaah haji sebagai komoditas bisnis yang menguntungkan segelintir pihak.

“Saya dimarahi banyak ormas, ulama. Saya sering menggunakan istilah ada kartel haji. Memang iya (ada kartel haji),” kata Dahnil dalam agenda Rapat Kerja Kementerian Haji di Asrama Haji Jakarta, Pondok Gede, Rabu (8/7/2026).

Menurut Dahnil, praktik kartel haji telah berkembang secara sistematis dan merambah hampir seluruh ekosistem penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. Ia mengaku prihatin setelah mengetahui pihak-pihak yang diduga berada di balik praktik tersebut.

“Yang menyedihkan adalah pelaku kartel-kartel ini, kartel haji, adalah orang-orang yang paham agama. Mohon maaf, para Ustaz, para Kiai, bisa jadi dari ormas macam-macam,” tutur Dahnil.

Sebagai langkah pencegahan, Kementerian Haji memperketat pengawasan terhadap Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) selama penyelenggaraan haji 2026.

“Kemarin (Haji 2026) kami agak ketat, KBIH, KBIHU, semuanya kami razia. Kebetulan di Haji itu ada Dirjen Pengendalian. Isinya teman-teman KPK yang kami rekrut,” tutur dia.

Dahnil menjelaskan, Direktorat Jenderal Pengendalian dibentuk untuk memperkuat fungsi pengawasan sekaligus menindak berbagai pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan ibadah haji. Menurutnya, pengawasan tersebut telah membuahkan hasil dengan ditemukannya sejumlah dugaan tindak penipuan yang dilakukan oleh penyelenggara bimbingan haji.

“Yang kami tangkap langsung yang dilakukan oleh teman-teman KBIH misalnya, ada satu KBIH yang melakukan penipuan badal, penipuan dam. Dia bisa mengumpulkan puluhan miliar pada saat musim haji,” kata Dahnil.

Polri Ungkap Kasus Haji dan Umrah, 32 Tersangka Ditetapkan dan Kerugian Capai Rp116,7 Miliar

Uncategorized

Admin Nusavoxmedia

-

Selasa, 07 Juli 2026 - 14:30 WIB

0

Polri Ungkap Kasus Haji dan Umrah, 32 Tersangka Ditetapkan dan Kerugian Capai Rp116,7 Miliar

Satgas Haji dan Umrah Polri melalui Sub Satgas Penegakan Hukum (Gakkum) menetapkan 32 orang sebagai tersangka dalam sejumlah kasus pelanggaran penyelenggaraan haji dan umrah selama musim haji 2026. Dari pengungkapan tersebut, tercatat 3.550 orang menjadi korban dengan total kerugian mencapai Rp116,7 miliar.

“Penegakan hukum dilakukan dengan sinergi dan kolaborasi dengan jajaran kepolisian di level daerah,” kata Kepala Sub Satgas Gakkum Satgas Haji dan Umrah Brigjen Pol Mohammad Irhamni, dalam keterangannya, Selasa (7/7/2026).

Irhamni menjelaskan, hingga Senin (6/7/2026), Satgas telah menangani 64 perkara yang terdiri atas 34 laporan polisi dan 30 laporan informasi. Penanganan kasus dilakukan mulai dari tingkat Bareskrim Polri hingga jajaran kepolisian daerah.

Menurut dia, langkah penegakan hukum ditempuh sebagai upaya terakhir untuk memberikan efek jera kepada para pelaku sekaligus memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat yang dirugikan.

Secara keseluruhan, nilai kerugian korban dalam perkara yang ditangani mencapai Rp116.701.700.000. Polda Metro Jaya menjadi wilayah dengan pengungkapan kasus terbesar, yakni empat laporan polisi dengan jumlah korban sekitar 3.000 orang. Dalam perkara tersebut, polisi menetapkan satu tersangka dengan estimasi kerugian mencapai Rp95 miliar.

Di wilayah Polda Jawa Timur, polisi menetapkan 13 tersangka dalam kasus yang merugikan 145 korban dengan nilai kerugian sekitar Rp9,5 miliar. Sementara itu, Polda Sulawesi Tenggara menetapkan tiga tersangka dengan jumlah korban 282 orang dan kerugian diperkirakan mencapai Rp8,8 miliar.

Irhamni menegaskan, Polri akan terus menindak berbagai bentuk pelanggaran dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah agar masyarakat dapat beribadah dengan aman dan nyaman.

“Masyarakat perlu terus waspada dan jangan tergiur tawaran-tawaran Haji dan Umrah dengan biaya murah dari pihak yang tidak bertanggung jawab,” ujar dia.

BGN Respons Usulan Anggaran MBG 2027 Turun Jadi Rp 174 Triliun, Fokus Tindak Lanjut Kajian KPK

Politik

Admin Nusavoxmedia

-

Selasa, 07 Juli 2026 - 14:11 WIB

0

BGN Respons Usulan Anggaran MBG 2027 Turun Jadi Rp 174 Triliun, Fokus Tindak Lanjut Kajian KPK

Nusavoxmedia.id – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari belum bersedia menanggapi lebih jauh soal proyeksi kebutuhan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diperkirakan turun menjadi sekitar Rp 174-175 triliun pada 2027.

Saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (7/7/2026), Agustina mengatakan pembahasan mengenai anggaran belum menjadi fokus BGN. Menurut dia, agenda utama pihaknya saat ini adalah menindaklanjuti hasil kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai tata kelola pelaksanaan program MBG.

“Soal itu nanti dulu ya. Nanti dulu ya, karena agenda kita hari ini kan mengenai dengan KPK ya,” kata Agustina.

Ia menegaskan, pembahasan bersama KPK lebih diarahkan pada upaya memperbaiki tata kelola program agar implementasinya berjalan lebih baik.

“Sekarang mau agenda kita hari ini adalah bagaimana kami menindaklanjuti kajian yang sudah disampaikan oleh KPK,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah memperkirakan kebutuhan anggaran Program Makan Bergizi Gratis pada 2027 akan lebih rendah dibandingkan proyeksi sebelumnya.

Berdasarkan perhitungannya, anggaran yang dibutuhkan diperkirakan sekitar Rp 174 triliun.

Said menjelaskan, estimasi tersebut disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta target penerima manfaat program.

“Yang pertama, kita ingin melihat dulu dari 27.000 titik SPPG, seharusnya itu kan 21.000 kebutuhannya. Oke, satu. Kemudian yang kedua, kita tinggal hitung untuk melayani 84 juta siswa kita. Sehingga hitungan saya, kalau juga di luar anggaran pendidikan ada anggaran kesehatan yang masuk seperti umpamanya stunting, ibu hamil, itu tidak lebih dari Rp 174 triliun,” ujar Said di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (6/7/2026). Di kutip dari KOMPAS

Saat ditanya mengenai besaran penurunan anggaran, Said membandingkan angka tersebut dengan proyeksi sebelumnya yang mencapai Rp 268 triliun.

“Kalau dari Rp 268 triliun ke Rp 174 triliun ya tinggilah,” katanya.

Meski demikian, ia menekankan bahwa angka tersebut masih berupa estimasi. Menurutnya, pembahasan resmi mengenai alokasi anggaran MBG dalam RAPBN 2027 baru akan dilakukan bersama pemerintah sebelum APBN disahkan pada September mendatang.

“Diketoknya nanti di bulan September. Kalau diketok sendiri palunya juga enggak laku. Masa Banggar sendiri yang ketok? Kan harus sama pemerintah,” ujar dia.

Said juga memastikan penurunan kebutuhan anggaran tidak akan mengurangi kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Ia menilai fokus utama pemerintah tetap pada kualitas layanan, kecukupan gizi bagi penerima manfaat, serta penguatan tata kelola program.

“BGN itu, ah, MBG itu jangan sebentar-sebentar yang bombastis anggarannya sedemikian rupa. Tapi ketika turun, ‘Lah, kok turun?’ Bukan. Tapi yang penting menjaga kualitas. Nah, yang pertama tentu menjaga tata kelola dan kualitas gizi yang diterima oleh anak didik kita. Maka dengan penurunan anggaran itu, kualitasnya akan tetap terjaga,” pungkas Said.

Pengamat Militer: Disiplin Tidak Mutlak Milik TNI, Kritik Pembekalan Calon Manajer Kopdes Merah Putih

Politik

Admin Nusavoxmedia

-

Senin, 06 Juli 2026 - 15:30 WIB

37

Pengamat Militer: Disiplin Tidak Mutlak Milik TNI, Kritik Pembekalan Calon Manajer Kopdes Merah Putih

Pengamat militer Jaleswari Pramodhawardhani atau Dani mengkritisi pelaksanaan pembekalan bela negara dan manajerial bagi calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang digelar di sejumlah satuan pendidikan TNI di berbagai daerah. Menurutnya, pembentukan disiplin tidak harus dilakukan dengan pendekatan militer karena nilai tersebut juga dimiliki oleh kalangan sipil.

Dalam tayangan Gaspol Kompas.com yang dikutip pada Senin (6/7/2026), Dani menilai calon manajer koperasi tidak memerlukan pola pendidikan yang identik dengan kehidupan militer, seperti tinggal di barak maupun mengikuti latihan dasar kemiliteran.

“Saya rasa kawan-kawan yang bertugas sebagai karyawan koperasi tidak membutuhkan disiplin ala militer, atau harus tinggal di barak, atau apa namanya, menguasai soal latihan dasar militer, baris-berbaris,” kata Dani.

Ia menegaskan bahwa disiplin bukanlah karakter yang hanya dimiliki institusi TNI sehingga tidak semua profesi harus dibentuk melalui pendekatan serupa.

“Karena disiplin itu kan enggak mutlak milik TNI aja. Disiplin ala guru, disiplin ala masyarakat sipil itu kan juga ada, gitu. Kenapa semua harus didisiplinkan tubuhnya?” tambah dia.

Dani juga mempertanyakan relevansi materi latihan fisik yang diberikan kepada para peserta. Menurutnya, tugas sebagai pengelola koperasi lebih membutuhkan kompetensi di bidang manajemen dibandingkan kemampuan fisik.

“Kenapa juga harus lari-lari? Padahal yang dibutuhkan untuk menjadi karyawan koperasi desa atau manajer koperasi desa itu kan lebih kepada hal-hal yang sifatnya manajerial,” ujar dia.

Menurut Dani, pembekalan seharusnya diarahkan pada peningkatan kemampuan mengelola keuangan, mengatur operasional usaha koperasi secara efisien, serta membekali peserta dengan keterampilan teknis yang relevan untuk menjalankan roda organisasi.

Ia juga menilai terdapat perbedaan mendasar antara budaya kerja militer dengan prinsip dasar koperasi. Menurutnya, koperasi dibangun atas semangat gotong royong dan partisipasi bersama, sementara TNI menerapkan sistem yang berlandaskan hierarki komando serta kepatuhan.

“Jadi, ada paradoks-paradoks di sini yang yang harusnya dijawab gitu,” tegas dia.

Lebih jauh, Dani berpandangan bahwa pemerintah hingga kini belum memberikan penjelasan yang memadai mengenai alasan pelibatan TNI dalam berbagai urusan sipil. Ia menilai kritik terhadap kebijakan tersebut kerap dijawab dengan narasi besar mengenai pembangunan atau kepentingan nasional sehingga ruang diskusi menjadi terbatas.

“Ketika kata-kata ‘pembangunan’ itu menjadi argumentasi, siapapun pasti susah untuk menolak. Nanti kalau menolak dibilang, ‘Waduh, itu menolak pembangunan. Enggak pro pembangunan.’ Jadi, hal-hal seperti itu yang yang membuat ruang sipil kita untuk berdialog terkait dengan kepentingannya tuh terbatas gitu,” pungkas dia.

KPK Verifikasi Laporan Penolakan Gratifikasi Raja Juli, Amplop dari Bupati Kuansing Ditelusuri

Politik

Admin Nusavoxmedia

-

Senin, 06 Juli 2026 - 11:14 WIB

32

KPK Verifikasi Laporan Penolakan Gratifikasi Raja Juli, Amplop dari Bupati Kuansing Ditelusuri

Nusavoxmedia.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi bahwa Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni telah melaporkan penolakan dugaan gratifikasi berupa amplop berisi uang yang diduga diberikan oleh Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby.

Laporan tersebut disampaikan Raja Juli kepada Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik (DGPP) KPK pada Jumat (3/7/2026).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan laporan itu kini sedang diproses sesuai mekanisme yang berlaku.

“Bahwa pada Jumat (3/7) pekan lalu, Pak Menhut Raja Juli menyampaikan pelaporan penolakan gratifikasi ke KPK, Jumat siang,” kata Budi Prasetyo dalam keterangannya, Senin (6/7/2026).

Menurut Budi, tim DGPP KPK akan melakukan verifikasi dan analisis terhadap laporan tersebut, termasuk berkoordinasi dengan unit terkait di internal lembaga antirasuah.

Setelah proses tersebut selesai, KPK akan menentukan apakah laporan itu dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

“Proses dan mekanismenya tentu didasarkan pada Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2026 yang merupakan perubahan atas Perkom Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi,” ujarnya.

Sebelumnya, Raja Juli Antoni menjelaskan bahwa dirinya sempat menerima kunjungan resmi Bupati Kuantan Singingi, Suhardiman Amby, dalam agenda audiensi di Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026. Pertemuan tersebut, kata dia, merupakan tindak lanjut dari surat permohonan audiensi yang diajukan pemerintah daerah dan dilaksanakan secara terbuka.

Ia menyebut agenda tersebut juga dipublikasikan melalui media sosial resmi kementerian serta dilengkapi daftar hadir dan notula sebagai bagian dari administrasi kegiatan.

Namun, seusai pertemuan, Suhardiman disebut meninggalkan sebuah amplop tertutup.

“Dalam audiensi itu ternyata Pak Bupati Kuansing meninggalkan amplop yang ditutup dengan map,” kata Raja Juli dalam keterangannya, Jumat (3/7/2026).

Raja Juli mengaku tidak membuka maupun mengetahui isi amplop tersebut. Ia juga langsung meminta ajudannya untuk mengembalikan amplop itu karena merasa tidak berhak menerimanya.

“Dan ketika beliau pergi saya meminta ajudan saya untuk mengembalikan amplop tersebut. Saya tidak tahu isinya apa tapi saya merasa tidak memiliki hak atas amplop tersebut. Oleh karena itu saya meminta ajudan saya untuk mengembalikan amplop tersebut,” kata Raja Juli.

Ia menambahkan, proses pengembalian amplop itu sempat mengalami penundaan karena menyesuaikan agenda kedinasan ajudannya.

“Tanggal 2 Juni adalah hari selasa. Saya cuma punya satu ajudan. Saya bilang nanti berangkat Hari Jumat tanggal 5 WFH, Work From Home, jadi saya tidak perlu ajudan, tapi ternyata tidak bisa karena Hari Jumat 5 Juni, ajudan saya harus tetap menempel pada saya, membantu saya, karena pada tanggal 5 Juni saya bertemu dengan Jamdatun dalam urusan lain di Ditjen PHL,” kata Raja Juli.

Lionel Messi Pecahkan Rekor Pele dan Mbappe usai Bawa Argentina ke 16 Besar Piala Dunia 2026

Olahraga

Admin Nusavoxmedia

-

Sabtu, 04 Juli 2026 - 10:57 WIB

46

Lionel Messi Pecahkan Rekor Pele dan Mbappe usai Bawa Argentina ke 16 Besar Piala Dunia 2026

Nusavoxmedia.id – Lionel Messi kembali menorehkan tinta emas dalam sejarah Piala Dunia setelah membawa Argentina menyingkirkan Cape Verde pada babak 32 besar Piala Dunia 2026. Gol yang dicetak sang kapten dalam kemenangan dramatis 3-2 tidak hanya mengantarkan Albiceleste ke babak 16 besar, tetapi juga melahirkan sejumlah rekor baru di turnamen paling bergengsi dunia tersebut.

Bertanding pada Sabtu (4/7/2026) pagi WIB, Argentina dipaksa bekerja ekstra untuk mengamankan kemenangan. Cape Verde memberikan perlawanan sengit hingga laga harus berlanjut ke babak perpanjangan waktu sebelum juara bertahan memastikan tiket ke fase berikutnya.

Argentina lebih dulu membuka keunggulan pada menit ke-29 melalui Lionel Messi. Penyerang berusia 39 tahun itu sukses memanfaatkan peluang dari jarak dekat untuk membawa timnya unggul 1-0.

Keunggulan tersebut tidak bertahan lama. Cape Verde mampu menyamakan skor pada menit ke-59 lewat gol Deroy Duarte sehingga kedudukan 1-1 bertahan hingga waktu normal berakhir dan pertandingan dilanjutkan ke extra time.

Memasuki babak tambahan, duel berlangsung semakin ketat. Lisandro Martinez membawa Argentina kembali memimpin pada menit ke-92, namun keunggulan itu kembali sirna setelah Sidny Lopes Cabral mencetak gol penyeimbang sepuluh menit berselang.

Argentina akhirnya memastikan kemenangan pada menit ke-111. Berawal dari situasi sepak pojok yang dilepaskan Messi, bola justru berakhir menjadi gol bunuh diri Diney Borges yang mengubah skor menjadi 3-2 sekaligus memastikan langkah Albiceleste ke babak 16 besar.

Di balik kemenangan tersebut, Messi kembali mengukir rekor individu. Berdasarkan data Opta, gol ke gawang Cape Verde menjadi gol ketujuhnya pada Piala Dunia 2026. Torehan itu menjadikannya pemain pertama dalam sejarah yang mampu mencetak sedikitnya tujuh gol dalam dua edisi Piala Dunia berbeda.

Sebelumnya, Messi juga membukukan tujuh gol saat mengantar Argentina meraih gelar juara pada Piala Dunia 2022. Konsistensi tersebut semakin menegaskan perannya sebagai salah satu pemain paling berpengaruh dalam sejarah kompetisi empat tahunan itu.

Tak hanya itu, gol ke gawang Cape Verde juga menjadi gol ke-12 Messi dalam delapan pertandingan terakhirnya di ajang Piala Dunia. Produktivitas tersebut menambah panjang daftar pencapaian pemain berjuluk La Pulga bersama tim nasional Argentina.

Opta juga mencatat rekor lain yang berhasil dipecahkan Messi. Berkat gol dan assist yang ia ciptakan sepanjang fase gugur Piala Dunia, kini ia menjadi pemain dengan kontribusi gol terbanyak dalam sejarah babak knockout turnamen tersebut.

Sejauh ini Messi telah mengoleksi 12 kontribusi gol, terdiri atas enam gol dan enam assist. Catatan tersebut melewati rekor sebelumnya yang dipegang legenda Brasil, Pele, serta penyerang timnas Prancis, Kylian Mbappe, yang sama-sama mengumpulkan 11 kontribusi gol di fase gugur Piala Dunia.

Keberhasilan menundukkan Cape Verde memastikan Argentina melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Pada putaran berikutnya, Messi dan kolega dijadwalkan menghadapi Mesir dalam upaya mempertahankan gelar juara dunia yang mereka raih pada edisi sebelumnya.

Ketum PB Al Washliyah Dampingi Ahmad Muzani Kunjungi Uzbekistan, Perkuat Jejak Persahabatan Islam

Religi

Admin Nusavoxmedia

-

Jumat, 03 Juli 2026 - 14:40 WIB

1,013

Ketum PB Al Washliyah Dampingi Ahmad Muzani Kunjungi Uzbekistan, Perkuat Jejak Persahabatan Islam

Nusavoxmedia.id — Ketua Umum Pengurus Besar Al Washliyah, Dr. KH. Masyhuril Khamis, SH., MM., mendampingi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Ahmad Muzani, dalam kunjungan resmi ke Uzbekistan yang berlangsung pada 29 Juni hingga 4 Juli 2026 atau bertepatan dengan 14–19 Muharam 1448 Hijriah.

Rangkaian lawatan tersebut mencakup sejumlah kota bersejarah di Asia Tengah, seperti Bukhara dan Samarkand. Selama berada di Uzbekistan, rombongan menjalani berbagai agenda, mulai dari ziarah ke makam para ulama besar hingga pertemuan dengan tokoh keagamaan setempat.

KH Masyhuril Khamis menjelaskan, salah satu agenda utama adalah berziarah ke makam Imam Bukhari, ulama besar perawi hadis, serta mengunjungi makam pendiri Tarekat Naqsyabandiyah dan sejumlah situs bersejarah Islam di kawasan Asia Tengah.

Selain Ketua Umum PB Al Washliyah, rombongan yang mendampingi Ketua MPR RI juga diikuti para pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam, di antaranya Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), Persatuan Islam (Persis), Wahdah Islamiyah, Persatuan Muslimin Indonesia (Parmusi), Dewan Masjid Indonesia (DMI), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Mathla’ul Anwar, serta sejumlah pimpinan pondok pesantren dari berbagai daerah di Indonesia.

Dalam agenda ziarah pada Rabu (1/7), rombongan mengunjungi kompleks makam Qutham bin Abbas di Samarkand. KH Masyhuril Khamis mengungkapkan, kunjungan tersebut menjadi salah satu momen penting selama berada di Uzbekistan.

“Pada hari kemarin, (Rabu, 1 Juli-red) ziarah ke makam Qutham Bin Abbas, sepupu Rasulllah, yang mirip dengan Rasulullah dan manusia terakhir yang menyentuh Rasulullah ketika di pemakaman Rasul,” ujar Mashuril.

Setelah itu, rombongan melanjutkan ziarah ke makam Abu Mansur Al Maturidi. KH Masyhuril juga menyempatkan diri mengunjungi makam Ibrahim As-Samarqandi yang dikenal sebagai leluhur Sunan Ampel.

Sebelumnya, pada Selasa (30/6), delegasi Indonesia bertemu Grand Mufti Uzbekistan, Syekh Nuriddin Khaliqnazarov, di Kompleks Museum Islamic Center Uzbekistan, Tashkent.

Dalam pertemuan tersebut, Ahmad Muzani menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Uzbekistan, Parlemen Uzbekistan, MPR Uzbekistan, serta Grand Mufti Nuriddin Khaliqnazarov atas sambutan hangat yang diberikan kepada delegasi Indonesia.

Mengutip keterangan resmi MPR RI, Muzani menilai hubungan Indonesia dan Uzbekistan memiliki ikatan sejarah yang telah terjalin sejak berabad-abad lalu melalui penyebaran Islam oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik yang berasal dari Samarkand.

“Pada abad ke-15 datang ke Indonesia seorang ulama terkemuka, Syekh Maulana Malik Ibrahim dari Samarkand, Uzbekistan untuk menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa. Jadi hubungan hati ke hati kita itu sudah terpaut sejak abad ke-15. Itu sebabnya Indonesia dan Uzbekistan terasa begitu dekat di hati, meski jauh di mata — kita seperti bersaudara,” kata Muzani.

Ia juga mengingatkan kembali perjalanan Presiden Soekarno yang pernah berziarah ke makam Imam Bukhari. Menurutnya, kunjungan tersebut menjadi tonggak penting dalam mempererat hubungan kedua negara sekaligus membuka kembali kompleks makam Imam Bukhari bagi peziarah dari berbagai belahan dunia.

“Kemudian persahabatan Indonesia-Uzbekistan dirajut kembali oleh Presiden Soekarno ketika berziarah ke makam Imam Bukhari. Momentum sejarah ini telah dicatat dan selalu diingat di hati oleh masyarakat Uzbekistan dan ini juga menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Karena kunjungan ziarah Bung Karno, makam Imam Bukhari dibuka kembali untuk para peziarah dunia,” ucap Muzani.

Di hadapan Grand Mufti Uzbekistan, Muzani menjelaskan bahwa delegasi yang dipimpinnya terdiri atas para ulama, pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam, serta pengasuh pondok pesantren dari berbagai daerah di Indonesia.

Ia juga memaparkan kondisi Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia yang tetap mampu menjaga persatuan di tengah keberagaman suku, agama, bahasa, dan budaya melalui nilai-nilai Pancasila serta ajaran Islam yang moderat.

“Yang menyatukan kita adalah Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara yang juga menjadi pemersatu dari banyaknya perbedaan agama, suku, bahasa, dan etnis. Selain itu, kami di Indonesia juga diajarkan tentang agama Islam rahmatan lil alamin yang mengajarkan kita pentingnya beragama dengan menghormati perbedaan agama yang sangat beragam di Indonesia,” ucap Muzani.

Jaksa KPK Dakwa Tiga Pejabat Bea Cukai Terima Suap-Gratifikasi Rp78 Miliar

Politik

Admin Nusavoxmedia

-

Jumat, 03 Juli 2026 - 14:17 WIB

41

Jaksa KPK Dakwa Tiga Pejabat Bea Cukai Terima Suap-Gratifikasi Rp78 Miliar

Nusavoxmedia.id – Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK mendakwa tiga pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menerima suap dan gratifikasi dari sejumlah perusahaan, termasuk PT Blueray Cargo. Ketiga terdakwa yakni mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC Rizal, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC Sisprian Subiaksono, serta Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan I Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC Orlando Hamonangan.

Dalam sidang pembacaan surat dakwaan, jaksa KPK Muhammad Takdir Suhan mengungkapkan bahwa ketiga terdakwa diduga menerima suap berupa uang senilai Rp61,74 miliar dalam berbagai mata uang asing serta fasilitas hiburan dan barang mewah senilai Rp1,84 miliar. Total nilai suap yang diduga diterima mencapai Rp63,59 miliar.

“Telah turut serta melakukan beberapa tindak pidana yang saling berhubungan sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, menerima hadiah atau janji, yaitu telah menerima hadiah berupa uang yang keseluruhannya berjumlah Rp 61.743.597.000 dalam bentuk mata uang dollar Singapura atau SGD, dan berupa fasilitas hiburan dan barang mewah senilai Rp1.846.221.515 atau setidak-tidaknya sejumlah itu,” kata Muhammad Takdir Suhan di hadapan majelis hakim.

Menurut jaksa, suap tersebut diduga berasal dari pimpinan Blueray Cargo Group John Field bersama Manajer Operasional Custom Clearance Pelabuhan Blueray Cargo Group Dedy Kurniawan Sukolo serta Ketua Tim Dokumen Importasi Blueray Cargo Group Andri.

Dalam dakwaan disebutkan, Rizal diduga menerima sekitar Rp14 miliar, Sisprian sekitar Rp7 miliar, sedangkan Orlando menerima sekitar Rp4,05 miliar serta fasilitas hiburan dan barang mewah senilai Rp1,51 miliar.

Jaksa menyebut pemberian tersebut dimaksudkan agar proses pengeluaran barang impor milik Blueray Cargo memperoleh percepatan dalam pemeriksaan kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

“Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yaitu agar mengupayakan barang impor milik Blueray Cargo Group lebih cepat keluar dari proses pengawasan di bagian kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang bertentangan dengan kewajibannya,” ujar jaksa.

Selain dugaan suap, ketiga terdakwa juga didakwa menerima gratifikasi dari sejumlah pengusaha importir dan pengusaha rokok dengan nilai keseluruhan sekitar Rp15,2 miliar. Gratifikasi tersebut berupa uang dalam rupiah maupun mata uang asing yang diduga berkaitan dengan jabatan para terdakwa.

“Dengan menerima gratifikasi berupa uang Rp 7.517.500.000, 314.755 dolar Singapura, 182.800 dolar Amerika Serikat, 4.700 dolar Hong Kong, dan 8.100 ringgit Malaysia dari sejumlah pengusaha importir, pengusaha rokok, serta pihak-pihak lain yang kegiatan usahanya berkaitan dengan Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC Kementerian Keuangan RI, yang berhubungan dengan jabatan terdakwa dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya,” kata Muhammad Takdir.

Secara terpisah, Orlando Hamonangan juga didakwa menerima gratifikasi dari sejumlah pengusaha importir yang memiliki kepentingan dalam urusan kepabeanan. Nilai gratifikasi tersebut disebut mencapai sekitar Rp8,1 miliar yang terdiri atas uang tunai Rp2,29 miliar, 195.000 dolar Singapura, dan 172.800 dolar Amerika Serikat.

“Telah turut serta melakukan beberapa tindak pidana yang harus dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri, menerima gratifikasi berupa uang Rp 2.290.000.000, 195.000 dolar Singapura, dan 172.800 dolar Amerika Serikat dari beberapa pihak swasta, yakni pengusaha importir serta pihak-pihak lain yang kegiatan usahanya berkaitan dengan Direktorat Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI,” jelasnya.

Atas perbuatannya, Rizal, Sisprian, dan Orlando didakwa melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang penerimaan suap oleh penyelenggara negara, atau Pasal 606 KUHP juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 20 huruf c juncto Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Ketiganya juga didakwa dengan Pasal 12B juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c juncto Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Kemenhan Ungkap Penyebab 5 Calon Manajer Kopdes Meninggal Saat Latsarmil, Program Direvisi

Politik

Admin Nusavoxmedia

-

Kamis, 02 Juli 2026 - 10:27 WIB

654

Kemenhan Ungkap Penyebab 5 Calon Manajer Kopdes Meninggal Saat Latsarmil, Program Direvisi

Nusavoxmedia.id — Kementerian Pertahanan (Kemenhan) mengungkap sejumlah faktor yang menyebabkan lima peserta Latihan Dasar Militer (Latsarmil) Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) meninggal dunia saat mengikuti program pembekalan sebagai calon manajer Koperasi Desa (Kopdes). Pemerintah menyebut penyebab kematian para peserta tidak sama, tetapi dipengaruhi kombinasi kelelahan, penyakit bawaan, perubahan pola hidup, hingga faktor cuaca.

Penjelasan tersebut disampaikan Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Marsekal TNI Donny Ermawan Taufanto dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Lima peserta yang meninggal masing-masing adalah Yonanda Muhammad Taufiq, Anisa Muyassaroh, Novia Rahmadhani Sihotang, Muhammad Rifki Renaldi Gunawan, dan Nola Dya Sari.

Donny mengatakan hasil evaluasi menunjukkan setiap peserta memiliki penyebab kematian yang berbeda. Namun, terdapat beberapa faktor yang menjadi benang merah dari seluruh kasus tersebut.

“Memang penyebabnya berbeda-beda. Tapi kalau bisa kita tarik kesimpulan, pertama adalah karena kelelahan. Kemudian juga perubahan pola hidup, yang tadinya mungkin kehidupan sipil, masuk kehidupan ya di barak dan sebagainya yang mana semuanya harus disiplin nah itu mungkin juga mengagetkan juga,” ujar Donny. Di kutip dari DETIK

Selain kelelahan, perubahan pola hidup dari lingkungan sipil ke kehidupan barak yang menuntut disiplin tinggi disebut ikut memengaruhi kondisi fisik peserta selama menjalani pelatihan.

Menurut Donny, sebagian peserta juga diketahui memiliki penyakit bawaan. Kondisi itu sebenarnya telah terdeteksi saat proses seleksi kesehatan, namun hasil pemeriksaan ketika itu masih dinilai memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan.

“Nah ini yang menyebabkan beberapa dari mereka tidak semuanya, sebetulnya banyak juga yang kondisi kesehatannya tidak baik-baik semuanya, tapi hanya beberapa ini saja,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, tiga peserta meninggal akibat penyakit jantung, sedangkan dua lainnya disebabkan gangguan paru-paru. Kasus penyakit paru terjadi pada peserta yang mengikuti pelatihan di Satuan Pendidikan (Satdik) Halim, Jakarta. Sementara itu, peserta yang menjalani pelatihan di Baturaja, Balikpapan, dan Singkawang meninggal akibat gangguan jantung.

“Yang paru-paru semuanya ada di Jakarta, di Satdik di Halim, tapi yang lainnya yang di Baturaja, yang di Balikpapan dan yang di Singkawang itu terkait dengan penyakit jantung. Itu penyebab itu yang kami sampaikan kepada anggota Komisi I DPR,” imbuhnya.

Selain kondisi kesehatan peserta, Donny mengatakan cuaca juga menjadi faktor yang diduga memperberat kondisi fisik selama pelaksanaan latihan.

“Karena mungkin ada kasus-kasus tertentu ya kejadian yang tadi itu mungkin cuaca dan sebagainya sehingga menyebabkan dari kondisi yang sudah terbatas tersebut, akhirnya yang bersangkutan meninggal dunia,” sambung Donny.

Untuk memastikan penyebab kematian secara menyeluruh, Kemenhan bersama Kementerian Kesehatan telah membentuk tim investigasi gabungan.

“Terkait dengan meninggalnya lima ini kami juga sudah melaksanakan atau kami sudah membentuk tim investigasi. Ini adalah gabungan antara Kementerian Pertahanan dan Kementerian Kesehatan,” ujar Donny.

Sebagai tindak lanjut dari evaluasi tersebut, pemerintah memutuskan mengubah skema pembinaan bagi calon manajer Kopdes. Program latihan dasar militer dihapus dan diganti dengan pendidikan Bela Negara.

Perubahan itu juga membuat para peserta tidak lagi diproyeksikan menjadi Komponen Cadangan (Komcad) setelah menyelesaikan pendidikan.

“Kami juga sudah menyampaikan kepada anggota Komisi I bahwa kami sudah merevisi program ini. Yang semula mereka juga akan menjadi Komponen Cadangan, kami sudah tetapkan bahwa mereka hanya diberikan pembinaan pendidikan pelatihan bela negara,” ujar Donny.

Dengan perubahan tersebut, peserta tidak lagi menerima materi kemiliteran seperti penggunaan senjata maupun taktik tempur. Durasi pelatihan juga dipersingkat dari semula satu bulan menjadi dua pekan.

“Yang tadinya Komponen Cadangan selama satu bulan, ini Bela Negara juga kami perpendek menjadi dua minggu,” kata Donny.

Selain merevisi kurikulum pelatihan, Kemenhan menyiapkan santunan bagi keluarga korban. Pemerintah akan memberikan bantuan sebesar Rp50 juta kepada masing-masing keluarga dari lima calon manajer Kopdes yang meninggal dunia saat mengikuti program tersebut.