Nusavoxmedia.id – Pimpinan DPR RI menerima aspirasi dari perwakilan Forum Komunikasi Rakyat Pati yang menyampaikan sejumlah persoalan terkait kondisi Kabupaten Pati. Dalam pertemuan tersebut, mereka juga meminta kejelasan mengenai perkembangan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset di DPR RI.

Pertemuan itu berlangsung di Ruang Abdul Muis, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (24/8/2026). Sejumlah pimpinan dan anggota DPR hadir, di antaranya Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, Sari Yuliati, serta Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade.

Pengurus Pusat Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Ansor, Lukman Hakim, yang hadir sebagai perwakilan Forum Komunikasi Rakyat Pati, mengatakan masyarakat berharap kondisi di daerahnya dapat segera pulih.

“Saya juga ikut tergerak bagaimana masyarakat Pati ini kembali pulih. Saya kira selama ini, selama satu tahun sakit, Pak. Sakit sekali. Di media sosial yang digoreng-digoreng yang kebenarannya saya kira nggak sesuai yang ada di lapangan,” kata Lukman. Di lansir Detik.com

Menurut Lukman, Forum Komunikasi Rakyat Pati terdiri atas sejumlah unsur masyarakat, mulai dari LDII, Pemuda Pancasila, tokoh nelayan, hingga kelompok perempuan. Salah satu aspirasi yang mereka sampaikan adalah mengenai percepatan pembahasan dan pengesahan RUU Perampasan Aset.

“Yang pertama, poin yang akan kami sampaikan terkait dengan percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset, Pak. Sampai sejauh mana Bapak-bapak, Ibu-ibu Wakil Ketua DPR RI hari ini, walaupun sebenarnya ada di Komisi III, paling tidak biar kami tahu sampai sejauh mana pembahasannya. Itu poin yang pertama,” ujar Lukman.

Selain itu, ia menyoroti situasi di Kabupaten Pati yang menurutnya belakangan kurang kondusif. Lukman meminta adanya ketegasan dalam menyikapi berbagai persoalan yang terjadi dan berdampak pada masyarakat.

“Sudah satu tahun kami diacak-acak, di media sosial yang nggak tahu kebenarannya, yang masih disangsikan kebenarannya. Kami menuntut ketegasan. Seperti contoh, sebelum tanggal 13 kemarin, sound horeg itu di tengah alun-alun, Pak, sampai jam 00.00 malam, kami resah. Kedua, kantor DPRD diacak-acak sampai malam. Ada apa ini?” tambahnya.

Lukman juga mengusulkan adanya regulasi yang berkaitan dengan konten di media sosial. Menurut dia, penyebaran informasi yang belum tentu benar melalui konten kreator dapat membentuk persepsi negatif terhadap kondisi Kabupaten Pati.

“Terus selanjutnya ada poin yang ketiga. Perlu adanya sebuah regulasi. Mungkin ini di Komisi I ya kaitan dengan, apa namanya, media sosial, konten-konten kreator. Jadi gorengannya itu sampai media resmi kalah, Pak. Hoaks-hoaksnya luar biasa,” ujar Lukman.

Ia menilai pemberitaan melalui media sosial terkadang membuat persoalan yang melibatkan segelintir orang seolah-olah menggambarkan kondisi masyarakat Pati secara keseluruhan.

“Padahal yang ada di lapangan mereka-mereka paling 10 orang, 7 orang. Tapi ketika sudah konten kreator ini sudah bermain, jadi seolah-olah-olah ini Pati jelek. Selalu negatif, selalu negatif. Kami perlu adanya sebuah regulasi yang mengatur itu. Sampai media yang berizin pun kalah secara pemberitaan. Nggak akan didengar gitu,” sambungnya.

Dalam kesempatan yang sama, perwakilan nelayan Pati, Agung, mengatakan kondisi yang berkembang di daerah tersebut turut berdampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk minat investor untuk masuk ke Kabupaten Pati.

“Nelayan Kabupaten Pati sangat terasa dampaknya. Dari investor-investor yang akan masuk, semuanya ketakutan akan Kabupaten Pati. Mohon dari bapak semuanya perwakilan kita, minta turun ke lapangan, turun ke Pati. Lihat ini Pati,” ujar Agung.

Agung berharap para wakil rakyat dapat melihat langsung kondisi di lapangan. Menurut dia, Kabupaten Pati selama ini dikenal sebagai daerah yang aman, ramah, dan menjunjung kehidupan yang damai.

“Keadaan Pati yang sebetulnya cinta damai, ramah, ingin kita kondusif semuanya. Tapi dengan adanya segelintir orang yang mengatasnamakan rakyat Pati, membuat kita sangat-sangat tidak beradab,” imbuhnya.