Nusavoxmedia.id – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari belum bersedia menanggapi lebih jauh soal proyeksi kebutuhan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diperkirakan turun menjadi sekitar Rp 174-175 triliun pada 2027.
Saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (7/7/2026), Agustina mengatakan pembahasan mengenai anggaran belum menjadi fokus BGN. Menurut dia, agenda utama pihaknya saat ini adalah menindaklanjuti hasil kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai tata kelola pelaksanaan program MBG.
“Soal itu nanti dulu ya. Nanti dulu ya, karena agenda kita hari ini kan mengenai dengan KPK ya,” kata Agustina.
Ia menegaskan, pembahasan bersama KPK lebih diarahkan pada upaya memperbaiki tata kelola program agar implementasinya berjalan lebih baik.
“Sekarang mau agenda kita hari ini adalah bagaimana kami menindaklanjuti kajian yang sudah disampaikan oleh KPK,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah memperkirakan kebutuhan anggaran Program Makan Bergizi Gratis pada 2027 akan lebih rendah dibandingkan proyeksi sebelumnya.
Berdasarkan perhitungannya, anggaran yang dibutuhkan diperkirakan sekitar Rp 174 triliun.
Said menjelaskan, estimasi tersebut disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta target penerima manfaat program.
“Yang pertama, kita ingin melihat dulu dari 27.000 titik SPPG, seharusnya itu kan 21.000 kebutuhannya. Oke, satu. Kemudian yang kedua, kita tinggal hitung untuk melayani 84 juta siswa kita. Sehingga hitungan saya, kalau juga di luar anggaran pendidikan ada anggaran kesehatan yang masuk seperti umpamanya stunting, ibu hamil, itu tidak lebih dari Rp 174 triliun,” ujar Said di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (6/7/2026). Di kutip dari KOMPAS
Saat ditanya mengenai besaran penurunan anggaran, Said membandingkan angka tersebut dengan proyeksi sebelumnya yang mencapai Rp 268 triliun.
“Kalau dari Rp 268 triliun ke Rp 174 triliun ya tinggilah,” katanya.
Meski demikian, ia menekankan bahwa angka tersebut masih berupa estimasi. Menurutnya, pembahasan resmi mengenai alokasi anggaran MBG dalam RAPBN 2027 baru akan dilakukan bersama pemerintah sebelum APBN disahkan pada September mendatang.
“Diketoknya nanti di bulan September. Kalau diketok sendiri palunya juga enggak laku. Masa Banggar sendiri yang ketok? Kan harus sama pemerintah,” ujar dia.
Said juga memastikan penurunan kebutuhan anggaran tidak akan mengurangi kualitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Ia menilai fokus utama pemerintah tetap pada kualitas layanan, kecukupan gizi bagi penerima manfaat, serta penguatan tata kelola program.
“BGN itu, ah, MBG itu jangan sebentar-sebentar yang bombastis anggarannya sedemikian rupa. Tapi ketika turun, ‘Lah, kok turun?’ Bukan. Tapi yang penting menjaga kualitas. Nah, yang pertama tentu menjaga tata kelola dan kualitas gizi yang diterima oleh anak didik kita. Maka dengan penurunan anggaran itu, kualitasnya akan tetap terjaga,” pungkas Said.
