Beranda blog Halaman 71

18 Agustus 2025 Ditetapkan Sebagai Cuti Bersama, Bukan Libur Nasional

2

Nusavoxmedia.id – Pemerintah menetapkan Senin, 18 Agustus 2025, sebagai cuti bersama dalam rangka peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia. Keputusan ini tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri, yakni Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, dan Menteri PANRB Reni Widyantini, dengan nomor 933, 1, dan 3 Tahun 2025.

Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro sebelumnya sempat menyampaikan bahwa tanggal tersebut akan dijadikan libur nasional. Namun, usai rapat koordinasi, pemerintah memutuskan statusnya menjadi cuti bersama. “Tanggal 18 Agustus cuti bersama,” ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (7/8) malam.

SKB ini merupakan perubahan atas keputusan sebelumnya dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada 7 Agustus 2025. Dalam pertimbangannya, pemerintah menyebut langkah ini diambil untuk memberi kesempatan lebih luas bagi masyarakat merayakan momen kemerdekaan dengan semarak dan khidmat.

“Langkah ini diambil untuk memberikan kesempatan lebih luas kepada masyarakat dalam merayakan momen bersejarah kemerdekaan dengan khidmat, semarak, dan penuh kebanggaan nasional,” kata Sekretaris Kemenko PMK Imam Machdi.

Baca Juga: Bupati Pati Minta Maaf, Batalkan Kenaikan PBB 250 Persen Usai Desakan Warga

Cuti bersama berbeda dengan libur nasional. Berdasarkan aturan, libur nasional bersifat wajib dan tidak mengurangi jatah cuti tahunan, sedangkan cuti bersama sifatnya tidak wajib dan dapat mengurangi hak cuti pekerja, tergantung kebijakan perusahaan. Artinya, pekerja sektor swasta bisa saja tetap bekerja pada tanggal tersebut, sesuai perjanjian kerja masing-masing.

Dengan penetapan ini, masyarakat berpeluang menikmati libur panjang tiga hari berturut-turut. Yaitu pada Sabtu, 16 Agustus sebagai libur akhir pekan, Minggu, 17 Agustus sebagai libur nasional HUT ke-80 RI, dan Senin, 18 Agustus sebagai cuti bersama. Pemerintah berharap momentum ini dapat dimanfaatkan untuk mempererat kebersamaan dan menghidupkan semangat nasionalisme di seluruh penjuru negeri.

Daftar Lengkap Nominasi Ballon d’Or 2025: Klub, Pelatih, dan Pemain Terbaik Dunia

1

Nusavoxmedia.id – France Football resmi mengumumkan daftar nominasi lengkap untuk ajang bergengsi Ballon d’Or 2025, termasuk kategori klub, pelatih, pemain, kiper, dan pemain muda terbaik. Malam penganugerahan edisi ke-69 ini dijadwalkan berlangsung pada 22 September 2025 di Theatre du Chatelet, Paris.

Nominasi Klub Terbaik

Lima tim masuk daftar klub terbaik dunia 2025. Paris Saint-Germain (Prancis), Barcelona (Spanyol), Liverpool (Inggris), dan Chelsea (Inggris) menjadi wakil Eropa. Sementara Botafogo (Brasil) menjadi satu-satunya wakil Amerika Latin. PSG menonjol dengan torehan treble winners, termasuk gelar Liga Champions pertama mereka.

Nominasi Pelatih Terbaik

Penghargaan Johan Cruyff Trophy akan diperebutkan lima juru taktik:

  • Luis Enrique (Paris Saint-Germain)
  • Hansi Flick (Barcelona)
  • Arne Slot (Liverpool)
  • Enzo Maresca (Chelsea)
  • Antonio Conte (Napoli)

Luis Enrique menjadi favorit kuat setelah sukses membawa PSG meraih kejayaan di 2025.

Nominasi Pemain Terbaik

Kategori pemain terbaik putra diisi 30 nama yang dipilih berdasarkan performa individual, capaian tim, dan fair play. Beberapa kandidat unggulan di antaranya:

  • Ousmane Dembele (PSG)
  • Kylian Mbappe (Real Madrid)
  • Vinicius Jr (Real Madrid)
  • Mohamed Salah (Liverpool)
  • Jude Bellingham (Real Madrid)
  • Scott McTominay (Napoli)
  • Lamine Yamal (Barcelona)

Absennya Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi dari daftar menandai era baru sepak bola dunia. Setelah Messi menang pada 2023 dan Rodri pada 2024, persaingan tahun ini diprediksi semakin ketat.

Berikut daftar 30 pemain dalam nominiasi Ballon d’Or 2025. (foto: Ig/ballondorofficial)

Nominasi Kiper Terbaik

Sepuluh penjaga gawang bersaing memperebutkan gelar, yaitu:

  • Alisson Becker
  • Yassine Bounou
  • Lucas Chevalier
  • Thibaut Courtois
  • Gianluigi Donnarumma
  • Emiliano Martinez
  • Jan Oblak
  • David Raya
  • Matz Sels
  • Yann Sommer

Nominasi Pemain Muda Terbaik

Bintang-bintang masa depan seperti Lamine Yamal, Joao Neves, dan Kenan Yildiz masuk daftar. Mereka dinilai memiliki kontribusi signifikan meski masih berusia belia.

Baca Juga: El Clasico Legenda: Barcelona vs Real Madrid Akan Digelar di GBK Jakarta

Proses Penentuan Pemenang

Pemenang akan ditentukan melalui voting oleh jurnalis dari 100 negara. Masing-masing memilih 10 pemain dengan bobot poin berbeda, dan akumulasi poin tertinggi akan menentukan peraih Ballon d’Or 2025. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa melihat daftarnya disini.

Bupati Pati Minta Maaf, Batalkan Kenaikan PBB 250 Persen Usai Desakan Warga

3

Nusavoxmedia.id – Polemik kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, akhirnya mencapai titik akhir. Bupati Pati Sudewo secara resmi mengumumkan pembatalan kebijakan tersebut, Kamis (7/8/2025), bertepatan dengan peringatan Hari Jadi ke-702 Kabupaten Pati.

Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan arahan Menteri Dalam Negeri, Gubernur Jawa Tengah, serta aspirasi masyarakat yang disampaikan lewat berbagai aksi protes. “Terkait kenaikan pajak sampai 250 persen, sesuai arahan Bapak Mendagri, Bapak Gubernur, dan tuntutan warga Kabupaten Pati, saya nyatakan kenaikan PBB tersebut saya akomodasi untuk diturunkan,” ujar Sudewo dalam pidatonya di Pendopo Kabupaten.

Sebelumnya, kebijakan tersebut menuai gelombang penolakan dari warga, dipimpin Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Massa bahkan berencana menggelar demonstrasi besar-besaran pada 13 Agustus mendatang, dengan target 50.000 peserta, merespons ucapan Sudewo yang dinilai menantang.

“Saya minta maaf yang sebesar-besarnya atas pernyataan saya ‘5.000 silakan, 50 ribu silakan’. Sama sekali tidak ada maksud menantang rakyat,” kata Sudewo, menegaskan klarifikasinya.

Baca Juga: Naikkan PBB 250 Persen, Bupati Pati Tantang 50 Ribu Warga Demo

Sudewo menjelaskan bahwa kenaikan PBB merupakan dampak dari penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang tidak diperbarui selama 14 tahun. Kebijakan itu, kata dia, sudah melalui konsultasi dengan Kemendagri dan Pemprov Jateng. Namun, ia mengaku siap meninjau ulang jika kebijakan dianggap membebani.

Polemik ini sempat memanas setelah Satpol PP menertibkan donasi aksi protes di depan Kantor Bupati. Sudewo meminta maaf atas kejadian itu, menegaskan bahwa penertiban dilakukan demi kelancaran acara kirab Hari Jadi.

“Saya masih banyak belajar. Saya terbuka pada semua masukan demi Pati yang lebih baik,” ujarnya.

Baca Juga: Prabowo Puji Kabinet dan Jokowi, Soroti Ketahanan Pangan dan Sindir Pemain Ekonomi Nakal

Di sela pengumuman, Kabupaten Pati menggelar kirab boyongan sebagai puncak perayaan hari jadi. Ribuan warga memadati rute dari Genuk Kemiri hingga Kantor Bupati, menampilkan prosesi adat, tari tradisional, hingga arak-arakan pusaka dari tiga kadipaten cikal bakal Pati. Dalam pidatonya, Sudewo menyebut kirab sebagai simbol penghormatan pada sejarah dan budaya leluhur, sekaligus pengingat bagi generasi muda untuk menjaga identitas daerah.

Dengan keputusan pembatalan kenaikan PBB ini, Bupati Sudewo berharap ketegangan mereda dan pembangunan daerah, mulai dari perbaikan infrastruktur hingga penguatan sektor pertanian, bisa berjalan lancar.

Prabowo Puji Kabinet dan Jokowi, Soroti Ketahanan Pangan dan Sindir Pemain Ekonomi Nakal

1

Nusavoxmedia.id – Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan apresiasinya terhadap kinerja para menteri Kabinet Merah Putih, memuji transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo, dan menegaskan pentingnya kemandirian pangan nasional sebagai syarat utama kedaulatan negara.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna kedelapan yang digelar di Istana Presiden, Rabu (6/8/2025), Prabowo menyampaikan bahwa strategi pemerintahan yang telah dirumuskan dalam 10 bulan terakhir mulai menunjukkan hasil konkret, terutama di sektor pangan. Menurutnya, cadangan pangan nasional kini berada pada titik tertinggi dalam sejarah.

“Strategi kita sudah mulai terasa. Cadangan pangan terbesar sepanjang sejarah. Itu hasil dari kerja sama lintas sektor, dari Menteri Pertanian, Menteri Keuangan, TNI, hingga Polri,” ungkap Prabowo.

Baca Juga: Akses Hunian Layak Dipercepat, Pemerintah Targetkan 3 Juta Rumah

Ia menyebut keberhasilan itu tak lepas dari transisi yang mulus antara era Jokowi dan pemerintahannya. “Alhamdulillah dengan transisi yang baik, kita kini berada dalam posisi yang aman dan kuat untuk urusan produksi pangan,” ujarnya sambil memuji presiden pendahulunya.

Prabowo mengingatkan bahwa pangan adalah isu strategis nasional. Ia menegaskan, bangsa manapun tidak bisa benar-benar merdeka jika tak mampu memproduksi makanannya sendiri. “Setiap upaya untuk melemahkan Indonesia akan diarahkan pada sektor pangan. Ini adalah front utama pertahanan negara,” kata Prabowo.

Presiden juga menyentil aktor-aktor ekonomi yang dinilai merugikan kepentingan rakyat demi keuntungan semata.

“Ada pemain-pemain ekonomi yang ingin menghisap kekayaan rakyat. Bila perlu rakyat dimiskinkan, agar mereka bisa ambil untung sebanyak-banyaknya. Tapi kami bukan anak kecil, kami tahu cara menghadapi mereka,” tegasnya dalam nada peringatan.

Baca Juga: Naikkan PBB 250 Persen, Bupati Pati Tantang 50 Ribu Warga Demo

Di hadapan para menterinya, Prabowo menegaskan pentingnya kerja kolektif. Ia menggambarkan dirinya sebagai kapten kesebelas dalam sebuah tim sepak bola, dan menilai kolaborasi kabinetnya sejauh ini sudah berjalan harmonis.

“Kita semua punya latar belakang berbeda, tapi saya lihat saudara-saudara sudah bekerja sebagai satu tim. Tanpa itu, mustahil kita capai semua ini dalam waktu sesingkat ini,” tuturnya.

Ia juga menyadari bahwa mengelola pemerintahan bukan hal mudah, mengingat dinamika manusia dan perbedaan pandangan. Namun ia menekankan, koordinasi dan pemahaman bersama adalah kunci dalam membentuk pemerintahan yang solid.

Selain memuji pencapaian di bidang pangan, Prabowo juga menyoroti akselerasi distribusi beras bersubsidi yang kini ditargetkan hingga 30.000 ton per hari, seperti dilaporkan oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Prabowo menegaskan bahwa capaian ini adalah awal dari banyak hal besar yang masih harus dicapai oleh pemerintahannya.

Dengan nada optimistis, Presiden menutup arahannya dengan keyakinan bahwa kabinetnya berada di jalur yang tepat untuk mencapai target-target nasional.

Benjamin Sesko Pilih MU, Newcastle Gagal Total di Bursa Transfer

1

Nusavoxmedia.id – Benjamin Sesko akhirnya membuat pilihan. Striker muda Slovenia itu memantapkan hati ke Old Trafford, mengesampingkan tawaran menggiurkan dari Newcastle United yang sempat berada di posisi terdepan dalam perburuan.

Persaingan antara dua raksasa Premier League, Manchester United dan Newcastle, memanas sejak awal Juli 2025. Keduanya mengajukan proposal senilai €85 juta kepada RB Leipzig. Newcastle bahkan disebut lebih dulu mendapatkan lampu hijau dari klub Jerman itu.

Namun, sebagaimana dilaporkan oleh The Athletic dan Fabrizio Romano, Sesko ternyata lebih terpikat oleh proyek jangka panjang yang ditawarkan MU. Penyerang 22 tahun itu dikabarkan sudah mencapai kesepakatan pribadi dan siap menandatangani kontrak berdurasi hingga 2031 dengan gaji sekitar €200 ribu per pekan.

Baca Juga: Rasmus Hojlund Bersinar di Tengah Rumor Transfer Sesko ke Manchester United

MU yang sebelumnya merekrut Bryan Mbeumo dan Matheus Cunha, masih merasa butuh sosok predator murni di lini depan. Rasmus Hojlund dan Joshua Zirkzee gagal memberi kontribusi signifikan musim lalu, memaksa pelatih Ruben Amorim meminta tambahan kekuatan baru.

“Saya tahu klub ini sedang dalam masa sulit. Tapi saya percaya dengan tradisi dan kekuatan MU,” ujar Matheus Cunha saat resmi bergabung, pernyataan yang seolah mewakili sikap Sesko.

Kini, tinggal menunggu kesepakatan final antara MU dan Leipzig terkait mekanisme pembayaran. Jika selesai, Sesko akan menjalani tes medis dalam beberapa hari ke depan. Leipzig bahkan telah memintanya berlatih terpisah demi menghindari gangguan di tengah proses transfer.

Di sisi lain, kegagalan Newcastle mendaratkan Sesko memunculkan efek domino. Alexander Isak yang semula hendak dilepas ke Liverpool seandainya Sesko datang, kini belum jelas nasibnya. Isak sendiri dilaporkan tidak bahagia dan sempat menjalani latihan di Real Sociedad, klub lamanya, setelah absen dalam tur pramusim The Magpies.

Baca Juga: El Clasico Legenda: Barcelona vs Real Madrid Akan Digelar di GBK Jakarta

Sementara MU bersiap menyambut penyerang anyarnya, mereka juga mulai melirik sektor gelandang bertahan. Carlos Baleba dari Brighton disebut masuk radar. MU bahkan sudah menghubungi pihak Baleba, meski Brighton hanya mau melepasnya dengan harga sangat tinggi.

Dengan transfer Sesko nyaris rampung, Manchester United menegaskan ambisi serius mereka bangkit dari keterpurukan musim lalu dan kembali bersaing di papan atas Liga Inggris.

Naikkan PBB 250 Persen, Bupati Pati Tantang 50 Ribu Warga Demo

3

Nusavoxmedia.id – Kebijakan Bupati Pati, Sudewo, yang menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen memantik gelombang protes warga. Situasi memanas setelah Sudewo secara terbuka menantang demonstrasi besar-besaran, dengan menyebut dirinya tidak gentar meski didemo oleh 50 ribu orang sekalipun.

Kontroversi ini bermula dari keputusan Pemkab Pati yang menyepakati kenaikan PBB dalam rapat intensifikasi pajak bersama para camat dan anggota Paguyuban Solidaritas Kepala dan Perangkat Desa (Pasopati) pada Mei 2025 lalu. Sudewo menyebut tarif tersebut tak mengalami penyesuaian selama 14 tahun, dan Kabupaten Pati tertinggal dalam penerimaan PBB dibanding daerah tetangga seperti Jepara dan Kudus.

“PBB kita hanya Rp29 miliar, Jepara Rp75 miliar. Padahal wilayah kita lebih luas. Ini tidak seimbang,” kata Sudewo dalam keterangan resminya, Rabu (6/8/2025).

Baca Juga: Akses Hunian Layak Dipercepat, Pemerintah Targetkan 3 Juta Rumah

Namun, reaksi publik terhadap kebijakan ini sangat keras. Warga menyebut kenaikan itu memberatkan, terlebih bertolak belakang dengan janji kampanye Sudewo pada Pilkada 2024. Dalam debat publik kala itu, Sudewo menolak keras peningkatan PAD yang dibebankan lewat pajak dan retribusi.

“Kalau peningkatan PAD bertumpu pada pajak, itu sangat kasihan bagi rakyat Pati,” ujarnya dalam debat yang ditayangkan kanal YouTube Tribun Solo, November 2024.

Kini, ucapan tersebut berbalik arah. Sudewo bahkan menanggapi aksi penolakan dengan nada menantang.

“Silakan demo. Jangan 5.000, 50 ribu pun saya tidak gentar. Saya tidak akan mengubah keputusan,” tegasnya dalam video viral yang tersebar di media sosial.

Pernyataan itu justru menyulut semangat warga. Mereka merencanakan demonstrasi besar pada 13 Agustus 2025 di Alun-Alun Pati. Koordinator aksi, Ahmad Husein, mendirikan posko donasi sebagai bentuk perlawanan rakyat.

“Sudewo menantang rakyatnya sendiri. Kita tunjukkan, ini bukan aksi main-main,” kata Husein yang mengaku mendapat dukungan donasi dari banyak warga.

Di tengah tensi tersebut, Pemkab Pati menyebut dana hasil kenaikan PBB akan digunakan untuk perbaikan infrastruktur, RSUD RAA Soewondo, hingga mendanai program pertanian dan perikanan. Namun beban anggaran pegawai juga jadi alasan. Menurut Sudewo, gaji honorer dan PPPK mencapai Rp200 miliar, sementara pendapatan pajak hanya Rp36 miliar.

Baca Juga: Investasi Peternakan Babi Rp30 Triliun di Jepara Ditolak, MUI Jateng Keluarkan Fatwa Haram

Di sisi lain, situasi semakin memanas ketika aparat Satpol PP menyita kardus donasi milik warga, dan Plt Sekda Pati, Riyoso, nyaris terlibat baku hantam saat hendak membubarkan aksi penggalangan dana di sekitar Alun-Alun.

Riyoso yang menjabat sejak Juli 2025 juga menjadi sorotan tersendiri. Ia adalah adik mantan Ketua DPRD Pati, Sunarwi, dan sebelumnya pernah tersandung skandal video call mesum yang viral di media sosial.

Terlepas dari polemik pribadi pejabatnya, gelombang protes terhadap kenaikan PBB di Pati kini bergerak menjadi gerakan rakyat. Narasi yang berkembang tak lagi sekadar soal beban pajak, tapi juga persoalan transparansi, kepemimpinan, dan konsistensi janji politik.

Akses Hunian Layak Dipercepat, Pemerintah Targetkan 3 Juta Rumah

1

Nusavoxmedia.id – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menegaskan bahwa proyek pembangunan dan renovasi tiga juta rumah yang sedang digulirkan pemerintah bukan hanya untuk mengurangi angka backlog, tetapi juga menjadi strategi besar dalam menurunkan ketimpangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam forum diskusi “Berani Bicara” yang telah digelar untuk ketiga kalinya dengan tajuk “Rumah untuk Semua: Strategi Pemerintah Mempercepat Akses Hunian Layak”, acara ini berlangsung di Rumah Besar Gatot Kaca, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Rabu (6/8/2025).

Acara ini dihadiri oleh Wamen PKP Fahri Hamzah. Ia menyampaikan bahwa program ini merupakan implementasi langsung dari arahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, pembangunan sektor perumahan akan menjadi instrumen vital untuk menciptakan keseimbangan sosial dan mendukung daya beli masyarakat kelas bawah.

“Rumah bukan hanya tempat tinggal, tapi fondasi kesejahteraan. Kami mengidentifikasi bahwa sekitar 39,8 juta keluarga belum memiliki rumah, dan lebih dari 20 juta tinggal di rumah tidak layak,” ujar Fahri dalam forum diskusi tersebut.

Baca Juga: Mahfud MD Pertanyakan Kejaksaan Soal Eksekusi Silfester Matutina

Lebih lanjut, Fahri mengungkapkan bahwa tiga langkah utama telah dirancang. Pertama, renovasi dua juta rumah di pedesaan. Kedua, pembangunan satu juta rumah baru di wilayah perkotaan melalui kolaborasi strategis dengan pihak swasta. Ketiga, penataan kawasan pesisir dengan model hunian vertikal untuk mendukung urbanisasi yang sehat. Total anggaran untuk renovasi desa saja diperkirakan mencapai Rp43 triliun.

Namun, tantangan utama program ini terletak pada mahalnya harga tanah di perkotaan. “Harga tanah di kota sudah tidak masuk akal. Masyarakat terpaksa bergeser ke pinggiran. Karena itu, Presiden menginstruksikan agar pembangunan tidak lagi bergantung pada lahan swasta,” ungkapnya.

Fahri menegaskan bahwa model subsidi perumahan akan diarahkan ke pengelolaan tanah, bukan kredit. “Di banyak negara, yang disubsidi adalah lahan. Negara harus mengatur harga dan zonasi tanah agar tidak dikuasai spekulan,” tambahnya. Ia juga menyoroti urgensi penyediaan hunian vertikal terjangkau dengan skema sewa jangka panjang untuk masyarakat urban.

Baca Juga: Cek Kesehatan Gratis Dimulai Serentak, Sasar 53 Juta Siswa dari SD hingga SMA

Sementara itu, Tenaga Ahli Utama PCO, Dedek Prayudi, yang turut hadir dalam diskusi tersebut, menyampaikan bahwa sekitar 35 persen masyarakat Indonesia masih tinggal di hunian tidak layak. “Rumah yang layak itu setidaknya memenuhi tiga indikator utama: struktur bangunannya memadai, ada akses terhadap air bersih, dan memiliki sanitasi yang sehat,” ujarnya.

Ia juga menyoroti rendahnya tingkat kepemilikan rumah di Indonesia. “Saat ini, tingkat kepemilikan rumah kita baru mencapai 85 persen. Artinya, masih ada jutaan keluarga yang belum punya rumah sendiri,” tambahnya.

Pemerintah menargetkan pembangunan yang tidak hanya mengatasi kebutuhan tempat tinggal, tapi juga memperkuat mobilitas sosial dan mewujudkan keadilan ekonomi. Ketiga program utama tersebut diharapkan menjadi katalis dalam reformasi sektor permukiman, dengan orientasi tidak semata-mata pada pembangunan fisik, tetapi juga pada keberlanjutan sosial dan ekonomi masyarakat.

AMRO Prediksi Rasio Utang Indonesia Capai 42 Persen, Indonesia Terancam Bubar?

1

Nusavoxmedia.id – ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) dalam laporan tahunan terbarunya memperkirakan rasio utang pemerintah Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) akan menembus angka 42 persen pada 2029. Prediksi ini muncul dalam laporan AMRO Annual Consultation Report: Indonesia 2025, yang menggarisbawahi risiko fiskal yang muncul akibat pelebaran defisit keseimbangan primer, naiknya biaya pinjaman, dan stagnasi pendapatan negara.

Laporan tersebut menyoroti batalnya kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) secara menyeluruh tahun depan sebagai salah satu penyebab utama mandeknya penerimaan negara. “Ini membahas soal kredibilitas fiskal jangka menengah dan panjang,” tulis laporan itu.

Kekhawatiran meningkat seiring adanya perbandingan dari sejumlah ekonom terhadap situasi fiskal Indonesia dengan krisis Sri Lanka pada 2022, yang saat itu juga memiliki rasio utang 42 persen terhadap PDB sebelum kolaps dalam waktu 2 tahun. Meski demikian, AMRO menilai struktur ekonomi Indonesia saat ini lebih solid. Namun, pengeluaran negara yang boros dan lemahnya disiplin anggaran tetap dianggap sebagai faktor rawan krisis.

Merespons laporan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa posisi utang Indonesia masih aman. “Utang kita masih jauh di bawah ambang batas 60 persen dari PDB seperti diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara,” ujar Airlangga di Jakarta.

Baca Juga: Mahfud MD Pertanyakan Kejaksaan Soal Eksekusi Silfester Matutina

Di tengah polemik ini, AMRO akhirnya memberikan klarifikasi. Dalam pernyataan resminya, AMRO menegaskan tidak pernah menyatakan bahwa Indonesia akan mengalami krisis atau kehilangan status sebagai kekuatan ekonomi utama di Asia Tenggara. “Kami tidak pernah membuat pernyataan semacam itu,” tegas AMRO dalam rilisnya yang diterima pada 4 Agustus 2025.

Meski mengakui bahwa rasio utang Indonesia dapat meningkat hingga 42 persen jika tren fiskal tidak berubah, AMRO tetap yakin pada fundamental ekonomi Indonesia yang kuat. Lembaga ini bahkan memuji kebijakan fiskal pemerintah yang dinilai hati-hati dan disiplin, serta langkah-langkah mitigasi risiko yang telah diambil otoritas keuangan.

Lebih lanjut, AMRO memperkirakan perekonomian Indonesia akan tumbuh stabil di atas 5 persen hingga 2029. Inflasi juga diperkirakan tetap dalam kisaran target 2,5±1 persen. Namun, tantangan tetap ada, terutama dari ketidakpastian global, arus modal yang volatil, dan tekanan geopolitik.

Baca Juga: Investasi Peternakan Babi Rp30 Triliun di Jepara Ditolak, MUI Jateng Keluarkan Fatwa Haram

Dalam kondisi seperti ini, AMRO menyarankan Bank Indonesia untuk menjaga bauran kebijakan yang fleksibel dan pemerintah didorong untuk memperkuat penerimaan pajak serta efisiensi belanja. “Reformasi struktural dan pengelolaan fiskal yang transparan harus menjadi prioritas,” tegas laporan itu.

Peringatan fiskal ini, meski tidak bersifat alarmistik, menjadi cermin bahwa pengelolaan utang tidak boleh dianggap remeh. Jika tidak segera diambil langkah korektif, ancaman middle-income trap dan hilangnya momentum pertumbuhan ekonomi bukan tidak mungkin menjadi kenyataan.

Mahfud MD Pertanyakan Kejaksaan Soal Eksekusi Silfester Matutina

4

Nusavoxmedia.id – Mahfud MD mempertanyakan sikap Kejaksaan yang belum mengeksekusi vonis terhadap Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Solmet), Silfester Matutina. Silfester telah divonis 1,5 tahun penjara atas kasus fitnah terhadap mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

“Tervonis mengatakan dirinya sudah menjalani proses hukum dan berdamai dengan Pak JK. Loh, proses hukum apa yang sudah dijalani? Sejak kapan vonis pengadilan pidana bisa didamaikan? Vonis inkrah itu harus dieksekusi,” kata Mahfud MD melalui akun X @mohmahfudmd, Selasa (5/8/2025).

Silfester dinyatakan bersalah dalam putusan kasasi Mahkamah Agung atas pernyataannya dalam aksi demonstrasi tahun 2017 yang menyebut JK menggunakan isu SARA dalam Pilkada DKI dan menuding keluarga JK terlibat korupsi. Namun hingga kini, eksekusi belum dijalankan.

Mahfud menyinggung keberadaan Tim Tangkap Buronan (Tabur) milik Kejaksaan Agung yang aktif menangkap buronan ke berbagai wilayah. “Padahal Kejaksaan punya Tabur yang bisa cari orang sampai ke Papua. Ada apa sih?” ujarnya.

Baca Juga: Investasi Peternakan Babi Rp30 Triliun di Jepara Ditolak, MUI Jateng Keluarkan Fatwa Haram

Sementara itu, Kejaksaan menyatakan eksekusi menjadi kewenangan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. “Tim Kejari Jaksel akan memanggil. Mekanismenya nanti dikonfirmasi ke mereka,” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna.

Silfester mengaku tidak mempermasalahkan jika harus ditahan. Ia menyebut sudah melalui proses hukum dan mengklaim telah berdamai dengan JK. “Intinya saya sudah menjalani proses itu, nanti kita lihat lagi bagaimana prosesnya,” kata Silfester, Senin (04/08/2025).

Klaim damai itu kembali ia tegaskan. “Saya sudah bertemu Pak JK beberapa kali dan hubungan kami sangat baik,” ujarnya. Ia juga menyebut orasinya saat demo bukan hasil kebencian, melainkan spontanitas karena diminta menjadi orator. “Itu bukan kesengajaan, tidak ada unsur mens rea,” tambahnya.

Baca Juga: Kejagung Panggil Riza Chalid untuk Ketiga Kalinya, Status Buronan Mengintai

Namun, sejumlah tokoh tetap mendesak eksekusi. Roy Suryo, yang datang ke Kejari Jakarta Selatan bersama sejumlah aktivis, menyerahkan surat permohonan eksekusi. “Yang bersangkutan adalah terpidana dengan putusan kasasi. Seharusnya sudah masuk penjara,” ujarnya dalam konferensi pers, Senin (04/08/2025).

Silfester divonis berdasarkan putusan MA Nomor 287 K/Pid/2019, dengan dakwaan Pasal 311 dan 310 KUHP. Vonis telah berkekuatan hukum tetap sejak 2019. Namun, eksekusi baru menjadi sorotan setelah muncul kembali ke publik pasca pernyataan Mahfud MD dan Roy Suryo.

Investasi Peternakan Babi Rp30 Triliun di Jepara Ditolak, MUI Jateng Keluarkan Fatwa Haram

1

Nusavoxmedia.id – Investasi senilai Rp30 triliun dari PT Charoen Pokphand Indonesia untuk pembangunan peternakan babi di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, terancam batal usai Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa haram. Fatwa tersebut keluar menyusul penolakan warga dan tokoh agama setempat yang mayoritas Muslim.

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin menegaskan bahwa lokasi peternakan akan dicari ulang. “Kalau saran kami, nanti bisa dibicarakan lagi, kita cari tempat lain kalau memungkinkan,” ujarnya usai rapat di DPRD Jateng, Senin (4/8/2025).

Bupati Jepara, Witiarso Utomo, menyebut sejak awal investor diminta mengantongi persetujuan MUI serta ormas keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah. “Jepara daerah religius. Kami lebih memilih mendengarkan petuah dan fatwa para kiai,” kata Wiwit.

Rencana investasi itu mencakup peternakan babi dengan kapasitas 2–3 juta ekor per tahun, retribusi Rp300 ribu per ekor, serta dana CSR. Namun, menurut Wiwit, potensi keuntungan ekonomi tidak boleh mengalahkan nilai-nilai religius masyarakat.

Ketua MUI Jateng, Ahmad Darodji, menjelaskan bahwa fatwa haram diterbitkan usai menerima surat permohonan dari perusahaan dan masukan warga. “Kami tidak bisa jamin anak-anak tidak terpapar atau terbujuk ikut dalam usaha itu,” ujarnya.

Fatwa bernomor Kep.FW.01/DP-P.XII/SK/VIII/2025 menyebut bahwa mendirikan, bekerja, hingga memfasilitasi peternakan babi hukumnya haram. “Babi haram dan najis, tidak boleh dimanfaatkan dalam bentuk apapun,” tegas Darodji.

Baca juga: Ramai Isu Royalti Musik, Pemerintah Janji Evaluasi Aturan agar Tak Rugikan Pelaku Usaha

Ketua Fraksi PPP DPRD Jateng, Muhamad Naryoko, turut menolak. Ia menilai, selain mengancam nilai agama, peternakan babi juga rawan memicu konflik horizontal. “Ini soal sensitivitas agama dan budaya, bukan semata ekonomi,” ucapnya.

Keresahan warga juga terlihat dari munculnya spanduk penolakan di sejumlah titik di Jepara. Di Desa Blingoh, Kecamatan Donorojo yang menjadi salah satu lokasi rencana pembangunan, warga mengaku belum pernah menerima sosialisasi resmi.

Kepala desa Blingoh, Giyarno, menyebut desanya menolak dengan tegas. “Jangankan rencana, pemberitahuan pun tidak pernah ada. Warga pasti menolak,” ujarnya.

MUI Jateng mengungkapkan fatwa tersebut ditegaskan usai koordinasi dengan MUI Pusat dan studi lapangan oleh MUI Kabupaten Jepara. Keputusan resmi diterbitkan pada 1 Agustus 2025.