Nusavoxmedia.id – Kebijakan Bupati Pati, Sudewo, yang menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen memantik gelombang protes warga. Situasi memanas setelah Sudewo secara terbuka menantang demonstrasi besar-besaran, dengan menyebut dirinya tidak gentar meski didemo oleh 50 ribu orang sekalipun.
Kontroversi ini bermula dari keputusan Pemkab Pati yang menyepakati kenaikan PBB dalam rapat intensifikasi pajak bersama para camat dan anggota Paguyuban Solidaritas Kepala dan Perangkat Desa (Pasopati) pada Mei 2025 lalu. Sudewo menyebut tarif tersebut tak mengalami penyesuaian selama 14 tahun, dan Kabupaten Pati tertinggal dalam penerimaan PBB dibanding daerah tetangga seperti Jepara dan Kudus.
“PBB kita hanya Rp29 miliar, Jepara Rp75 miliar. Padahal wilayah kita lebih luas. Ini tidak seimbang,” kata Sudewo dalam keterangan resminya, Rabu (6/8/2025).
Baca Juga: Akses Hunian Layak Dipercepat, Pemerintah Targetkan 3 Juta Rumah
Namun, reaksi publik terhadap kebijakan ini sangat keras. Warga menyebut kenaikan itu memberatkan, terlebih bertolak belakang dengan janji kampanye Sudewo pada Pilkada 2024. Dalam debat publik kala itu, Sudewo menolak keras peningkatan PAD yang dibebankan lewat pajak dan retribusi.
“Kalau peningkatan PAD bertumpu pada pajak, itu sangat kasihan bagi rakyat Pati,” ujarnya dalam debat yang ditayangkan kanal YouTube Tribun Solo, November 2024.
Kini, ucapan tersebut berbalik arah. Sudewo bahkan menanggapi aksi penolakan dengan nada menantang.
“Silakan demo. Jangan 5.000, 50 ribu pun saya tidak gentar. Saya tidak akan mengubah keputusan,” tegasnya dalam video viral yang tersebar di media sosial.
Pernyataan itu justru menyulut semangat warga. Mereka merencanakan demonstrasi besar pada 13 Agustus 2025 di Alun-Alun Pati. Koordinator aksi, Ahmad Husein, mendirikan posko donasi sebagai bentuk perlawanan rakyat.
“Sudewo menantang rakyatnya sendiri. Kita tunjukkan, ini bukan aksi main-main,” kata Husein yang mengaku mendapat dukungan donasi dari banyak warga.
Di tengah tensi tersebut, Pemkab Pati menyebut dana hasil kenaikan PBB akan digunakan untuk perbaikan infrastruktur, RSUD RAA Soewondo, hingga mendanai program pertanian dan perikanan. Namun beban anggaran pegawai juga jadi alasan. Menurut Sudewo, gaji honorer dan PPPK mencapai Rp200 miliar, sementara pendapatan pajak hanya Rp36 miliar.
Baca Juga: Investasi Peternakan Babi Rp30 Triliun di Jepara Ditolak, MUI Jateng Keluarkan Fatwa Haram
Di sisi lain, situasi semakin memanas ketika aparat Satpol PP menyita kardus donasi milik warga, dan Plt Sekda Pati, Riyoso, nyaris terlibat baku hantam saat hendak membubarkan aksi penggalangan dana di sekitar Alun-Alun.
Riyoso yang menjabat sejak Juli 2025 juga menjadi sorotan tersendiri. Ia adalah adik mantan Ketua DPRD Pati, Sunarwi, dan sebelumnya pernah tersandung skandal video call mesum yang viral di media sosial.
Terlepas dari polemik pribadi pejabatnya, gelombang protes terhadap kenaikan PBB di Pati kini bergerak menjadi gerakan rakyat. Narasi yang berkembang tak lagi sekadar soal beban pajak, tapi juga persoalan transparansi, kepemimpinan, dan konsistensi janji politik.
