Blog - Laman 34 dari 84 - Nusavoxmedia.id

Atap Asrama Putri Ponpes di Situbondo Ambruk, Satu Santriwati Tewas dan Belasan Luka

Trending

-

Rabu, 29 Oktober 2025 - 15:46 WIB

Atap Asrama Putri Ponpes di Situbondo Ambruk, Satu Santriwati Tewas dan Belasan Luka

Nusavoxmedia.id – Tragedi menimpa Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Syekh Abdul Qodir Jaelani di Desa Blimbing, Kecamatan Besuki, Situbondo. Rabu (29/10/2025) dini hari, atap asrama putri pesantren itu ambruk saat hujan deras disertai angin mengguyur kawasan tersebut. Seorang santriwati bernama Putri (12), warga Dusun Rawan, Besuki, meninggal dunia, sementara belasan lainnya luka-luka.

Menurut Kapolres Situbondo AKBP Rezi Darmawan, sebanyak 19 santriwati menjadi korban, dengan satu meninggal dunia dan beberapa lainnya dirawat di rumah sakit.

“Kami sudah berkoordinasi dengan pihak pondok dan Kemenag untuk mengevakuasi sementara para santri dari bangunan terdampak,” ujar Rezi, dikutip dari MetroTVnews.

Hasil pemeriksaan awal menyebutkan, atap bangunan tidak sanggup menahan terpaan hujan dan angin kencang, sehingga sebagian struktur runtuh menimpa penghuni di bawahnya. Tim Inafis Polres Situbondo telah melakukan olah tempat kejadian perkara guna memastikan penyebab pasti ambruknya bangunan.

Rezi mengatakan bahwa sebagian puing telah dibersihkan oleh pihak pesantren, dan pihaknya akan menghadirkan ahli konstruksi untuk menilai kelayakan bangunan lain agar kejadian serupa tidak terulang.

Korban luka-luka kini mendapat perawatan di beberapa fasilitas kesehatan, seperti RSUD Besuki, Puskesmas Besuki, dan RSIA Jatimned Situbondo. Sementara jenazah Putri telah dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum setempat pada Rabu siang.

Pengasuh pesantren, Kiai Hasan, menyampaikan rasa duka mendalam atas musibah tersebut.

“Ini musibah, kami berduka. Dari 19 santri yang sedang berada di lokasi kejadian, satu orang santri putri meninggal,” ucapnya, seperti dikutip LingkarNews.

Polres Situbondo menyatakan penanganan kasus ini kini ditangani langsung oleh pihaknya. Penyelidikan lebih lanjut akan dilakukan untuk memastikan apakah faktor cuaca ekstrem menjadi satu-satunya penyebab, atau ada kelemahan struktur bangunan yang turut berperan dalam peristiwa nahas ini.

Sumber video: YouTube/Kompas TV

Program MBG Dipastikan Transparan, BGN dan Kemenkes Perkuat Pengawasan Lewat Sertifikasi SLHS

Politik

Admin Nusavoxmedia

-

Rabu, 29 Oktober 2025 - 11:33 WIB

1

Program MBG Dipastikan Transparan, BGN dan Kemenkes Perkuat Pengawasan Lewat Sertifikasi SLHS

Nusavoxmedia.id – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan sesuai rencana tanpa ada pemotongan anggaran di lapangan. Ia menegaskan seluruh komponen pembiayaan menggunakan sistem at cost, yakni pembayaran dilakukan berdasarkan harga riil di daerah masing-masing.

“Jadi kalau harga naik, atau misalnya harga di Papua lebih tinggi seperti di Papua Pegunungan, harga bahan bakunya satu porsi Rp100.000, ya BGN tetap bayar Rp100.000. Jadi, bagaimana bisa dipotong?” ujar Dadan di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (28/10/2025), dilansir dari Liputan6.

Ia juga menyebutkan bahwa program ini kini menjangkau 13.347 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia, dengan 39 juta lebih penerima manfaat. Pemerintah optimistis angka itu akan naik hingga 82,9 juta penerima pada akhir 2025.

“82,9 juta akan kita kejar akhir tahun ini,” tegas Dadan, dikutip dari CNBC Indonesia.

Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya menjadi tanggung jawab Badan Gizi Nasional (BGN), tetapi juga melibatkan banyak pihak mulai dari Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah, hingga pelaku UMKM di sektor pangan. Seluruhnya bekerja dalam satu sistem terintegrasi untuk memastikan kualitas makanan dan ketepatan distribusi di lapangan.

Kementerian Kesehatan turut memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dengan mewajibkan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Sertifikasi ini menjadi syarat utama agar setiap dapur memenuhi standar keamanan pangan nasional.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkapkan, hingga saat ini baru 690 dari total 13.347 SPPG yang telah mengantongi sertifikat tersebut. Ia menegaskan proses penerbitan SLHS tengah dipercepat melalui koordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan dinas kesehatan daerah.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menargetkan seluruh SPPG dapat memperoleh SLHS dalam waktu satu bulan.

“Saya dan Pak Dadan sudah menargetkan paling lama 1 bulan yang sudah ada surat resminya. Diharapkan semua SPPG-nya ini sudah mendapatkan SLHS,” kata Budi dalam konferensi pers, Kamis (2/10), dikutip dari CNN Indonesia.

Dengan pengawasan lintas kementerian dan penguatan sertifikasi higienitas, pemerintah berharap pelaksanaan MBG tidak hanya menjaga kualitas gizi masyarakat, tetapi juga memastikan seluruh proses berjalan transparan dan akuntabel di setiap daerah.

Ratusan Wasit Liga Turki Terlibat Judi, TFF Siap Jatuhkan Sanksi Berat

Sepak Bola

Admin Nusavoxmedia

-

Rabu, 29 Oktober 2025 - 10:12 WIB

2

Ratusan Wasit Liga Turki Terlibat Judi, TFF Siap Jatuhkan Sanksi Berat

Nusavoxmedia.id – Wasit Turki judi online jadi sorotan. Federasi Sepak Bola Turki (TFF) mengungkap ratusan wasit aktif terlibat taruhan daring. Sanksi berat menanti pelaku.

Dari total 571 wasit yang berlisensi, hasil investigasi menemukan 371 di antaranya memiliki akun di situs taruhan, dan 152 terbukti aktif memasang taruhan, termasuk tujuh wasit utama di kasta tertinggi, Süper Lig.

Presiden TFF, Ibrahim Haciosmanoglu, menyebutkan bahwa beberapa di antara mereka melakukan ribuan taruhan dalam lima tahun terakhir.

“Ada satu wasit tercatat memasang lebih dari 18.227, bahkan 42 lainnya melampaui seribu taruhan. Angka ini tidak bisa ditoleransi,” ujarnya dalam konferensi pers di Istanbul, Senin (27/10/2025), dikutip dari Reuters.

Ia menegaskan seluruh pihak yang terlibat akan dirujuk ke dewan disiplin dan menghadapi sanksi berat sesuai regulasi.

Langkah tegas federasi ini menandai salah satu penyelidikan terbesar dalam sejarah sepak bola Turki. Kasus ini mengguncang kepercayaan publik terhadap integritas kompetisi, mengingat beberapa nama terduga adalah ofisial di level tertinggi.

“Kami akan membersihkan sepak bola kami dari segala bentuk pelanggaran moral,” tegas Haciosmanoglu.

Berdasarkan Pasal 57 Kode Disiplin TFF, wasit yang terbukti melakukan perjudian dapat diskors dari seluruh aktivitas sepak bola selama tiga bulan hingga satu tahun. Namun, jika ditemukan pelanggaran lebih berat, FIFA berhak memberikan sanksi tambahan termasuk larangan seumur hidup.

TFF juga telah melibatkan kejaksaan untuk menelusuri kemungkinan pelanggaran hukum. Dalam laporan resmi, ditemukan indikasi praktik taruhan yang terorganisir di antara sejumlah wasit dan asisten, mencakup lebih dari 10.000 transaksi daring.

Kasus ini menjadi tamparan keras bagi sepak bola Turki yang selama bertahun-tahun bergulat dengan isu pengaturan pertandingan. Kini, federasi bertekad mengembalikan integritas dan citra olahraga yang telah lama ternoda oleh praktik curang.

Nikita Mirzani Divonis 4 Tahun Penjara atas Kasus Pemerasan Reza Gladys, Bebas dari Dakwaan TPPU

Trending

Admin Nusavoxmedia

-

Selasa, 28 Oktober 2025 - 16:23 WIB

1

Nikita Mirzani Divonis 4 Tahun Penjara atas Kasus Pemerasan Reza Gladys, Bebas dari Dakwaan TPPU

Nusavoxmedia.id – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis empat tahun penjara kepada artis Nikita Mirzani dalam perkara pemerasan terhadap dokter sekaligus pengusaha kecantikan, Reza Gladys. Dalam sidang yang berlangsung Selasa (28/10/2025), hakim juga menjatuhkan denda sebesar Rp1 miliar, subsider tiga bulan kurungan.

Hakim Khairul Saleh dalam amar putusannya menyatakan, Nikita terbukti secara sah melakukan tindak pidana pemerasan menggunakan sarana elektronik bersama asistennya, Ismail Marzuki. “Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu 4 tahun dan pidana denda sejumlah Rp1 miliar subsider 3 bulan kurungan,” ucap hakim saat membacakan putusan.

Perkara ini berawal dari unggahan video akun TikTok @dokterdetektif yang mengulas produk skincare Glafidsya milik Reza Gladys, Rabu (9/10/2024). Dalam video tersebut, produk itu disebut tidak sesuai klaim. Isu itu kemudian memicu komentar Nikita Mirzani di media sosial. Ia melakukan siaran langsung di akun pribadinya dan menuding produk tersebut berbahaya serta berpotensi menyebabkan kanker kulit.

Dari situ, Nikita dan asistennya diduga meminta uang sebesar Rp5 miliar agar tidak lagi menjelekkan merek milik Reza. Karena merasa terancam, Reza akhirnya menyerahkan uang Rp4 miliar secara bertahap melalui Ismail. Uang itu disebut digunakan untuk membayar cicilan rumah di kawasan BSD, Tangerang.

Jaksa Penuntut Umum sebelumnya menuntut Nikita dengan hukuman 11 tahun penjara dan denda Rp2 miliar. Namun, majelis hakim memutuskan vonis lebih ringan karena tidak menemukan cukup bukti untuk tuduhan pencucian uang.

Dalam pertimbangannya, hakim menilai tindakan Nikita melanggar Pasal 27B ayat (2) Undang-Undang ITE dan Pasal 369 KUHP tentang pemerasan. Meski demikian, majelis juga memperhitungkan masa penahanan yang telah dijalani selama proses hukum berjalan.

“Menetapkan masa penangkapan dan penanganan yang telah dijalani terdakwa, dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap ditahan,” jelas Hakim, dikutip dari Liputan6.

Kasus ini bermula ketika Reza melaporkan ancaman tersebut ke Polda Metro Jaya pada pada Selasa (3/12/2024). Setelah melalui serangkaian pemeriksaan, penyidik menetapkan Nikita dan asistennya sebagai tersangka. Barang bukti berupa akun WhatsApp yang digunakan untuk berkomunikasi dengan korban dikembalikan kepada penuntut umum untuk perkara Ismail.

Vonis empat tahun yang dijatuhkan ini menjadi akhir dari proses panjang perkara yang menarik perhatian publik. Meski begitu, pihak kuasa hukum Nikita disebut masih mempertimbangkan langkah hukum lanjutan berupa banding.

BGN Klarifikasi Insentif Rp5 Juta untuk Konten Positif MBG: Hanya Candaan

Politik

Admin Nusavoxmedia

-

Selasa, 28 Oktober 2025 - 15:20 WIB

1

BGN Klarifikasi Insentif Rp5 Juta untuk Konten Positif MBG: Hanya Candaan

Nusavoxmedia.id – Meski sempat menuai perbincangan, Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan tidak pernah mengeluarkan kebijakan pemberian insentif pribadi bagi pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang membuat konten viral di media sosial. Klarifikasi ini disampaikan setelah beredarnya kabar soal “hadiah Rp5 juta” untuk konten positif MBG.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menjelaskan bahwa pernyataan tersebut hanyalah guyonan saat Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Teknis Pelaksanaan Program MBG di Jakarta pada Senin kemarin.

“Pernyataan soal insentif Rp5 juta itu bukan keputusan resmi, melainkan hanya candaan yang disampaikan untuk memotivasi para peserta agar lebih kreatif dalam menyebarkan informasi positif tentang program MBG,” ujar Hida, Selasa (28/10), dikutip dari bgn.go.id

Ia menegaskan bahwa BGN tetap berpegang pada prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan publik, sambil menepis adanya program atau keputusan resmi terkait pemberian insentif pribadi. Ia menekankan bahwa fokus lembaganya adalah mendorong pelaksana daerah untuk aktif membangun komunikasi publik yang sehat serta cepat menangkal hoaks.

Sebelumnya, Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang sempat melontarkan candaan soal hadiah Rp5 juta bagi daerah yang sukses membuat konten positif dan viral. Candaan itu, menurutnya, semata untuk membakar semangat jajaran pelaksana MBG di daerah agar lebih gesit menghadirkan narasi positif.

Nanik juga menyoroti lemahnya respons sebagian SPPG di daerah terhadap isu-isu miring mengenai program MBG. Ia berharap, para koordinator wilayah bisa menjadi garda terdepan dalam menyebarkan informasi yang edukatif dan faktual kepada publik.

Untuk mendukung upaya ini, BGN juga tengah mendorong peningkatan kapasitas publikasi di seluruh wilayah, termasuk pelatihan pembuatan konten kredibel yang bisa menjadi referensi masyarakat. konten seputar aktivitas dapur, menu makanan, hingga kisah perubahan ekonomi petugas MBG dinilai efektif membangun kepercayaan publik dan menghadirkan wajah BGN yang inspiratif.

Biaya Bengkak, KPK Selidiki Dugaan Mark Up Proyek Kereta Cepat Whoosh

Politik

Admin Nusavoxmedia

-

Selasa, 28 Oktober 2025 - 11:28 WIB

1

Biaya Bengkak, KPK Selidiki Dugaan Mark Up Proyek Kereta Cepat Whoosh

Nusavoxmedia.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan penyelidikan terkait dugaan korupsi dalam proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh sudah berjalan sejak awal tahun 2025. Meski begitu, lembaga antirasuah itu belum membeberkan detail pihak yang akan diperiksa karena proses masih berada di tahap pengumpulan bukti awal.

“Proses penyelidikan masih terus berprogres. ujar Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin (27/10/2025), dikutip dari Kompas.

Budi menjelaskan, setiap laporan masyarakat dan data publik dapat menjadi masukan tambahan bagi tim penyelidik. Ia juga menegaskan bahwa penyelidikan dilakukan secara tertutup agar hasilnya objektif.

“KPK tidak pernah menutup diri kepada masyarakat untuk monggo silakan yang punya data informasi, silakan disampaikan kepada KPK,” ujarnya.

Sebelumnya, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyoroti adanya dugaan penggelembungan anggaran dalam proyek kereta cepat tersebut. Dalam video di kanal YouTube pribadinya, Mahfud membandingkan biaya pembangunan per kilometer di Indonesia dan China yang dinilai jomplang.

Mahfud menyebut perhitungan versi Indonesia mencapai sekitar 52 juta dolar AS per kilometer, sedangkan di Tiongkok hanya sekitar 17 hingga 18 juta dolar. Selisih tiga kali lipat itu, menurutnya, perlu mendapat penjelasan.

Ia juga menyatakan siap memberikan keterangan kepada penyidik jika dibutuhkan dan menegaskan telah menyiapkan data pendukung terkait hal tersebut.

Proyek Kereta Cepat Whoosh sendiri mulai beroperasi pada Oktober 2023 dan menjadi yang pertama di Asia Tenggara. Proyek ini dikerjakan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dan masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016.

KPK menegaskan pihaknya akan bekerja hati-hati agar hasil penyelidikan benar-benar akurat. “Tim terus melakukan pencarian keterangan-keterangan yang dibutuhkan untuk membantu dalam mengungkap perkara ini,” tutup Budi.

Prabowo Instruksikan Dua Tahun Bereskan Sampah Bantar Gebang

Politik

Admin Nusavoxmedia

-

Selasa, 28 Oktober 2025 - 10:31 WIB

1

Prabowo Instruksikan Dua Tahun Bereskan Sampah Bantar Gebang

Nusavoxmedia.id – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen kuat untuk menuntaskan persoalan sampah di kota-kota besar, termasuk Bantar Gebang, Bekasi. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa Presiden memberikan instruksi tegas untuk menuntaskan persoalan sampah di berbagai kota besar dalam dua tahun ke depan.

Arahan itu disampaikan usai Presiden menyoroti tumpukan sampah di Bantar Gebang, Bekasi, yang volumenya sudah mencapai puluhan juta ton.

Dody menegaskan, upaya pengelolaan sampah tidak bisa hanya mengandalkan pembangunan fasilitas, tetapi juga perubahan kebiasaan sejak tingkat rumah tangga.

“Kita memulai mengedukasi masyarakat. Dari mulai anak-anak kita, kita berharap budaya memilah dan memilih sampah itu sudah menjadi budaya sejak dini,” ujarnya saat acara Hari Kota Dunia 2025 di Bekasi, Jawa Barat, Senin (27/10/2025), seperti dikutip dari Antara.

Kementerian Pekerjaan Umum melalui Ditjen Cipta Karya mencatat, sepanjang 2025 telah dibangun 979 infrastruktur berbasis masyarakat di 29 provinsi, termasuk 31 Tempat Pengolahan Sampah 3R dengan nilai investasi mencapai Rp22 miliar.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno turut mendukung langkah Presiden tersebut. Ia menyebut instruksi itu mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menghadapi krisis sampah nasional.

“Sebagaimana diketahui, Bapak Presiden sangat prihatin melihat sampah yang jumlahnya jutaan ton setiap tahun, yaitu 56 juta ton diproduksi tiap tahun, tapi yang terkelola hanya 40 persen,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (28/10/2025), seperti dikutip Detiknews.

Ia menambahkan bahwa instruksi Presiden kepada para menteri sejalan dengan Perpres Nomor 109 Tahun 2025, yang mendorong pengelolaan sampah melalui pembangkit listrik tenaga sampah untuk menghasilkan energi bersih dan terbarukan.

Untuk mempercepat realisasi kebijakan tersebut, pemerintah mulai mengoptimalkan kolaborasi lintas sektor, baik dari sisi pembiayaan maupun investasi teknologi pengelolaan sampah.

Selain dana dari APBN, pemerintah juga melibatkan lembaga investasi negara, Danantara, untuk membangun pabrik pengolah sampah modern di sejumlah daerah. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat target dua tahun yang ditetapkan Presiden, sekaligus membawa Indonesia lebih dekat pada visi Indonesia Emas 2045 yang bersih dan berkelanjutan.

Menkeu Purbaya Sebut Dirinya Perpanjangan Tangan Presiden, Tepis Kritik Hasan Nasbi

Politik

Admin Nusavoxmedia

-

Senin, 27 Oktober 2025 - 17:25 WIB

1

Menkeu Purbaya Sebut Dirinya Perpanjangan Tangan Presiden, Tepis Kritik Hasan Nasbi

Nusavoxmedia.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa gaya komunikasinya yang lugas dan terbuka bukan bentuk arogansi, melainkan strategi untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ia menilai, keterusterangan justru menjadi cara efektif mengembalikan kepercayaan publik kepada pemerintah.

“Sepertinya saya koboi, tapi yang saya lakukan adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat ke pemerintah, itu juga atas perintah presiden,” katanya, dikutip dari tayangan Kompas TV, Senin (27/10/2025).

Menurutnya, kepercayaan publik sempat menurun tajam pada pertengahan tahun lalu. Namun, melalui sejumlah kebijakan dan komunikasi langsung kepada masyarakat, tren itu berbalik positif. Ia menegaskan, kepercayaan publik terhadap pemerintah sangat berkaitan dengan kondisi ekonomi yang mulai membaik pada triwulan akhir tahun ini.

“Agustus-September turun terus ke titik terendah, ini lah terjadi banyaknya demo. Kita lakukan kebijakan yang mungkin bagi kalangan agak drastis, agak ceplas ceplos, tapi ini berhasil membalikkan sentimen masyarakat ke pemerintah. Justru ini levelnya sekarang sudah sama dengan ini, jadi sudah stabil lagi,” jelasnya sambil menunjukkan hasil survei terbaru dari LPS yang mencatat kenaikan indeks kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Sebelumnya, mantan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, menyoroti gaya komunikasi sang menteri yang dianggap terlalu keras terhadap pejabat lain. Menurutnya, perdebatan terbuka di ruang publik justru bisa memperlemah kesan soliditas pemerintahan.

Ia mengingatkan bahwa perdebatan terbuka justru dapat memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap kesatuan pemerintah.

“Kita kalau mau baku tikam sebaiknya dilakukan di ruang tertutup. Mau saling koreksi, marah-marah, debat, dan lainnya, kalau dilakukan di depan publik justru bisa dimanfaatkan oleh pihak yang tidak suka dengan pemerintah,” ujarnya melalui kanal YouTube pribadinya, Jumat (24/10/2025).

Menanggapi kritik itu, Purbaya menegaskan bahwa komunikasi terbuka adalah bagian dari tanggung jawabnya. “Saya gak berani gerak sendiri, saya ini perpanjangan tangan dari Bapak Presiden, dengan versi yang lebih halus malah,” pungkasnya.

Pemerintah Legalkan Umrah Mandiri, Jamaah Kini Bisa Daftar Langsung Lewat Platform Nusuk

Politik

Admin Nusavoxmedia

-

Senin, 27 Oktober 2025 - 16:03 WIB

2

Pemerintah Legalkan Umrah Mandiri, Jamaah Kini Bisa Daftar Langsung Lewat Platform Nusuk

Nusavoxmedia.id – Pemerintah Indonesia akhirnya menetapkan aturan baru yang mengizinkan pelaksanaan umrah secara mandiri, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU). Ketentuan tersebut membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menunaikan ibadah ke Tanah Suci tanpa harus melalui biro perjalanan resmi, selama memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Dalam beleid itu, Pasal 86 secara tegas menyebutkan bahwa perjalanan ibadah umrah dapat dilakukan melalui penyelenggara resmi, secara mandiri, atau melalui Menteri Agama. Kebijakan ini diambil sebagai bentuk penyesuaian dengan aturan baru dari Pemerintah Arab Saudi yang telah lebih dulu membuka layanan Nusuk Umrah, sebuah platform digital resmi bagi jemaah dari seluruh dunia.

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menjelaskan, legalisasi umrah mandiri dilakukan agar regulasi nasional selaras dengan kebijakan internasional. Ia menegaskan, jemaah yang berangkat secara mandiri tetap berada di bawah perlindungan negara.

“Jemaah umrah mandiri, ketika dilegalkan dalam undang-undang, ketika mereka berangkat ke Saudi Arabia, secara otomatis mereka terlindungi oleh negara,” ujar Dahnil Sabtu (25/10/2025), dikutip dari Kompas.

Dahnil juga membantah anggapan bahwa aturan baru ini akan melemahkan peran penyelenggara perjalanan umrah. Menurutnya, kebijakan ini justru membuka pilihan baru bagi masyarakat yang ingin beribadah dengan biaya lebih terjangkau.

Sementara itu, Ketua PBNU Ahmad Fahrur Rozi atau Gus Fahrur menyambut positif langkah pemerintah melegalkan umrah mandiri. Menurutnya, aturan tersebut sejalan dengan semangat efisiensi dan kemandirian masyarakat.

“Saya kira itu positif untuk memudahkan masyarakat Indonesia yang mampu berangkat secara mandiri, lebih murah dan efisien,” tuturnya.

Meski demikian, ia mengingatkan masyarakat agar tetap berhati-hati terhadap tawaran perjalanan yang tidak jelas. Ia menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap penipuan, terutama dari agen tidak resmi, agar ibadah tidak berubah menjadi beban.

Di sisi lain, sejumlah paket perjalanan umrah kini telah tersedia di situs resmi umrah.nusuk.sa yang dikelola otoritas Arab Saudi. Layanan ini memungkinkan jemaah untuk memilih sendiri akomodasi, transportasi, hingga layanan tambahan seperti tur ke kota lain.

Salah satu paket, Luxury Package Qafilat Altawhid, bahkan menawarkan penginapan dua malam di hotel bintang lima dekat Masjidil Haram dengan fasilitas sopir pribadi.

Dengan berbagai kemudahan itu, masyarakat Indonesia kini memiliki lebih banyak opsi untuk beribadah ke Tanah Suci. Namun, para pejabat dan tokoh agama menekankan bahwa kebebasan baru ini tetap harus dijalankan dengan tanggung jawab, disiplin, serta mengutamakan keselamatan dan kesucian ibadah.

BGN Dorong Kemandirian Pangan Daerah Lewat Program MBG di Malang

Politik

Admin Nusavoxmedia

-

Senin, 27 Oktober 2025 - 11:05 WIB

2

BGN Dorong Kemandirian Pangan Daerah Lewat Program MBG di Malang

Nusavoxmedia.id –Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Irjen Pol. Sony Sonjaya menegaskan bahwa kesuksesan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak cukup hanya dengan membangun dapur penyedia makanan, tetapi juga dengan memastikan kemandirian pangan di daerah. Ia menyoroti pentingnya pasokan bahan baku dari wilayah sendiri agar perputaran ekonomi tetap di dalam daerah.

“Kalau menunya telur tapi telurnya dibeli dari luar daerah, artinya uangnya keluar. Malang seharusnya bisa memenuhi kebutuhan telur, sayur, dan buah dari wilayah sendiri. Inilah inti kemandirian pangan,” ujarnya di Malang, Jawa Timur, saat meninjau SPPG Yayasan Prokids Anak Indonesia, Minggu (26/10/2025), seperti dikutip dari bgn.go.id.

Dalam kesempatan yang sama, Sony menyampaikan bahwa tantangan utama MBG ke depan adalah membangun ekosistem pangan yang terintegrasi, mulai dari sektor pertanian, perikanan, hingga peternakan.

Ia berharap konsep “MBG-preneur” yang diterapkan di Kota Malang bisa menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam mengembangkan sistem pangan berkelanjutan.

“Istilah MBG-preneur menarik dan inspiratif. Namun tidak boleh berhenti di konsep dapur saja, karena ruang lingkupnya jauh lebih luas,” tegasnya.

Kepala Bappenas Rachmat Pambudy yang ikut mendampingi peninjauan SPPG di Malang, menyebut bahwa program MBG merupakan proyek strategis nasional yang mendapat perhatian langsung dari Presiden.

Ia menilai Kota Malang memiliki potensi besar untuk menjadi model nasional implementasi MBG. “Kami ingin memastikan perencanaannya berjalan baik dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” kata Rachmat.

Dari total kebutuhan nasional sebanyak 30.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), saat ini baru sekitar 10.900 unit yang beroperasi. Di Kota Malang sendiri, baru 25 dari target 83 dapur yang aktif. Rachmat menegaskan, rantai pasok dari hulu ke penerima manfaat harus menjadi satu sistem utuh agar dampak program terasa maksimal.

Melalui kunjungan ini, pemerintah pusat berharap Kota Malang dapat menjadi percontohan nasional dalam pelaksanaan MBG, terutama dalam mengintegrasikan sektor pangan lokal. Ke depan, BGN akan memperluas fokusnya, tidak hanya pada pembangunan dapur, tetapi juga pada keberlanjutan ekosistem pangan daerah agar manfaat program semakin terasa di seluruh Indonesia.