Nusavoxmedia.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan kesiapannya menindaklanjuti dugaan korupsi proyek kereta cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) yang sebelumnya diungkapkan Mahfud MD. Namun, lembaga antirasuah itu meminta Mahfud menyerahkan data awal untuk memperkuat langkah penyelidikan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan bahwa pihaknya membuka ruang bagi siapa pun yang memiliki informasi dugaan tindak pidana korupsi untuk disampaikan secara resmi.
“Sebagaimana kami sampaikan tadi bahwa jika Prof Mahfud memiliki data dan informasi itu silahkan bisa disampaikan ke KPK. Kami sangat terbuka, nanti kami akan pelajari,” ujarnya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (20/10/2025), seperti dikutip Tirto.id.
Budi menjelaskan, penanganan kasus di KPK bisa dimulai dari laporan masyarakat, hasil audit lembaga seperti BPK dan PPATK, maupun inisiatif internal melalui mekanisme case building.
Baca Juga: Prabowo Soroti IHSG Tembus 8.000, Tekankan Pengelolaan Air dan Ketahanan Ekonomi Nasional
Sementara itu, Mahfud MD menanggapi permintaan KPK tersebut dengan nada heran. Menurutnya, lembaga penegak hukum tidak perlu menunggu laporan jika sudah memiliki informasi dugaan kejahatan.
“Di dalam hukum pidana, jika ada informasi tentang dugaan peristiwa pidana mestinya aparat penegak hukum (APH) langsung menyelidiki, bukan minta laporan,” tulis Mahfud MD dalam akun X resminya, @mohmahfudmd.
Mahfud sebelumnya menyoroti adanya dugaan mark up dalam proyek kereta cepat Whoosh. Ia menyebut biaya pembangunan per kilometer di Indonesia mencapai 52 juta dolar AS, sementara di Tiongkok hanya sekitar 17–18 juta dolar AS.
Dugaan mark up ini pun menjadi sorotan publik, apalagi proyek Whoosh saat ini menanggung beban utang besar melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), anak usaha PT KAI. Berdasarkan laporan keuangan hingga Juni 2025, PSBI mencatat kerugian mencapai Rp4,19 triliun.
Pemerintah sendiri tengah berupaya mencari solusi untuk mengatasi beban utang tersebut. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan, menyebut penyelesaian utang Whoosh sedang dibahas lintas kementerian.
“Utang ini harus segera diselesaikan agar tidak menghambat rencana memperpanjang jalur kereta cepat sampai Surabaya,” tegas AHY, usai Sidang Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025), seperti dikutip Tribunnews.
KPK menegaskan akan menindaklanjuti setiap laporan masyarakat secara profesional. Budi memastikan bahwa apabila Mahfud menyampaikan data pendukung, lembaganya akan melakukan pendalaman dan penyelidikan lanjutan. Ia menyampaikan apresiasi atas informasi awal yang diberikan dan menegaskan kesiapan KPK untuk mempelajarinya lebih lanjut.
