Nusavoxmedia.id – Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengirimkan rancangan perjanjian kerja sama energi nuklir sipil dengan Arab Saudi kepada Kongres AS. Kesepakatan itu disebut akan membuka peluang bagi perusahaan-perusahaan Amerika untuk mengekspor teknologi nuklir sipil ke kerajaan tersebut.
Namun, Trump menetapkan syarat politik bagi berlakunya perjanjian tersebut. Arab Saudi harus terlebih dahulu menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel melalui Kesepakatan Abraham.
Dilansir Reuters, Rabu (26/8/2026), rancangan perjanjian itu dikirimkan kepada Kongres AS pada Senin lalu. Informasi tersebut disampaikan seorang pejabat pemerintahan AS yang enggan disebutkan namanya. Di lansir Detik.com
“Posisi presiden tidak berubah bahwa kesepakatan hanya akan berjalan jika Arab Saudi bergabung dengan Kesepakatan Abraham,” kata seorang pejabat pemerintahan AS kepada Reuters, merujuk pada kesepakatan yang dimediasi AS antara Israel dan negara-negara Arab dan mayoritas Muslim untuk menormalisasi hubungan.
Kesepakatan Abraham sebelumnya menghasilkan normalisasi hubungan antara Israel dengan Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, dan Sudan pada 2020 dan 2021.
Pemerintahan Trump mencapai kesepakatan kerja sama nuklir sipil dengan Arab Saudi pada Juli lalu. Beberapa hari setelahnya, Trump secara resmi menetapkan normalisasi hubungan Riyadh dengan Israel sebagai syarat agar perjanjian tersebut dapat berlaku.
Perjanjian yang dirancang berlaku selama 30 tahun itu mencakup rencana pembangunan reaktor nuklir AP1000. Proyek bernilai puluhan miliar dolar tersebut berpotensi memberikan keuntungan besar bagi perusahaan energi nuklir AS, Westinghouse.
Westinghouse sendiri dimiliki bersama oleh Cameco yang berbasis di Kanada dan Brookfield Asset Management.
Dua sumber di Kongres AS mengatakan rancangan perjanjian tersebut telah dikirimkan kepada para pemimpin Kongres dan dijadwalkan masuk ke pembahasan komite pada Rabu (26/8) waktu setempat.
Sesuai mekanisme yang berlaku, Kongres memiliki waktu 90 hari masa sidang untuk mengajukan keberatan terhadap perjanjian tersebut. Jika tidak ada penolakan dalam periode itu, kesepakatan dapat mulai berlaku.
Apabila Kongres menolak perjanjian tersebut, Trump masih memiliki kewenangan untuk memveto keputusan itu. Untuk membatalkan veto presiden, diperlukan dukungan mayoritas dua pertiga suara di Kongres.
Meski demikian, rencana kerja sama nuklir antara AS dan Arab Saudi menuai kritik dari sejumlah anggota parlemen Partai Demokrat serta kelompok pendukung nonproliferasi nuklir.
Mereka menyoroti tidak adanya ketentuan yang secara tegas melarang Arab Saudi melakukan pengayaan uranium maupun pemrosesan ulang limbah nuklir. Kedua aktivitas tersebut dinilai dapat menjadi jalur yang berpotensi digunakan untuk mengembangkan senjata nuklir.
Pemerintahan Trump, di sisi lain, menegaskan perjanjian tersebut tetap memuat langkah-langkah pengamanan dan ketentuan nonproliferasi yang diwajibkan berdasarkan hukum AS.
Kesepakatan ini pun menjadi bagian dari upaya Washington memperluas kerja sama strategis dengan Riyadh, sekaligus mendorong Arab Saudi bergabung dalam Kesepakatan Abraham dan menormalisasi hubungan dengan Israel.
