Nusavoxmedia.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespons keluhan masyarakat terkait penetapan desil yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi penerima data. Menurut dia, pemerintah tengah melakukan perbaikan terhadap Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menjadi dasar penetapan desil.
Purbaya mengatakan pemerintah telah menyiapkan anggaran besar bagi Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mendukung pelaksanaan survei dan penyempurnaan data. Perbaikan DTSEN diharapkan dapat menghasilkan data yang lebih akurat ke depan.
“Makanya sedang diperbaiki itu, DTSEN. Saya ngeluarin uang cukup banyak kalau ke BPS tahun ini ya,” kata Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (26/8/2026). Di kutip dari Detikfinance
Saat ditanya mengenai besaran anggaran yang dialokasikan, Purbaya menyebut dana yang dikucurkan kepada BPS mencapai sekitar Rp 7 triliun. Anggaran tersebut mencakup sejumlah program, termasuk pengembangan dan penyempurnaan DTSEN.
“Jadi, DTSEN sama sensus itu kalau nggak salah hampir Rp 7 triliun lebih sedikit. Dengan macam-macam ya, cukup banyak.Jadi mereka waktu awal-awal tahun, minta penambahan anggaran kita penuhi untuk memastikan DTSEN-nya bagus,” tuturnya.
Pemerintah berharap tambahan anggaran tersebut dapat meningkatkan kualitas pendataan dan meminimalkan persoalan yang muncul dalam penetapan kelompok kesejahteraan masyarakat berdasarkan desil.
Purbaya mengakui kesalahan dalam proses survei masih mungkin terjadi. Menurut dia, ketidaksesuaian pada sejumlah data merupakan hal yang lazim dalam proses pengumpulan dan pengolahan data berskala besar.
Meski demikian, ia berharap hasil pendataan yang akan dirilis BPS pada tahun depan dapat lebih akurat dan tertata dibandingkan sebelumnya.
“Jadi, tahun depan seharusnya sih akan lebih baik. Kalau salah satu, dua kan biasanya selalu ada kalau di-survey. Tapi saya harapkan tahun depan lebih rapi,” sebut Purbaya.
Perbaikan DTSEN menjadi perhatian pemerintah menyusul munculnya berbagai protes masyarakat di media sosial terkait penetapan desil yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi mereka.
Pemerintah melalui BPS diharapkan dapat menyempurnakan basis data tersebut agar penyaluran berbagai program dan kebijakan berbasis data sosial-ekonomi dapat lebih tepat sasaran.
