By. ASRIANTO ASGAF. Dosen UNPAM

Nusavoxmedia.id – Dinamika bangsa Indonesia adalah pergulatan antara yang ideal dan yang riil. Pancasila sebagai akar kesadaran harus terus dibongkar-pasang secara kritis agar tidak terjebak dalam mitologi kosong, tetapi menjadi kekuatan transformatif. “Menyala Indonesia” bukan sekadar metafora, melainkan tantangan untuk membakar sengkarut dengan api nalar kolektif yang inklusif dan progresif.  Dan di hari lahir Pancasila, yang diperingati setiap tanggal 1 Juni, merupakan momen penting bagi bangsa Indonesia untuk merefleksikan nilai-nilai dasar yang menjadi landasan negara. Pancasila sebagai akal sehat bangsa telah menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan. Namun, dalam perjalanan sejarah, bangsa Indonesia juga telah mengalami sengkarut bangsa yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan. Sebagai bangsa yang besar, Indonesia telah menghadapi berbagai tantangan yang menguji integritas dan persatuan.

Pancasila sebagai Akal Sehat Bangsa

secara yuridis Pancasila dalam kedudukannya sering disebut sebagai dasar negara atau falsafah negara. Dengan itu keberadaan Pancasila sebagai akal sehat bangsa bukan sekadar rumusan ideologis, melainkan sebuah kesadaran kolektif yang memuat orientasi nalar, moral, dan praksis kebangsaan. Dalam kerangka filsafat groslang yakni pemikiran besar yang menuntut kedalaman refleksi Pancasila harus dimaknai sebagai etos hidup bersama yang lahir dari kesadaran historis dan kebijaksanaan kontekstual bangsa Indonesia. Ia bukan produk kebetulan politik, tetapi hasil pergulatan rasional yang menghimpun nilai-nilai luhur budaya, agama, dan kemanusiaan universal. Nilai-nilai dasar seperti Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial bukanlah slogan kosong, melainkan representasi dari akal sehat kolektif yang dapat diandalkan untuk menavigasi kompleksitas zaman. Pancasila menjadi semacam common sense kebangsaan yang menjaga masyarakat dari ekstremisme ideologis, polarisasi sosial, dan kehampaan moral.

Pemikiran Frans Magnis-Suseno, yang menegaskan bahwa Pancasila bukan hanya alat pemersatu, tetapi juga ethos normatif yang menjaga kemanusiaan kita tetap rasional dan beradab. Dalam bukunya Etika Politik, Magnis menyatakan bahwa Pancasila adalah bentuk “keputusan rasional kolektif” bangsa Indonesia untuk hidup berdampingan dalam perbedaan. Oleh karena itu, ketika Pancasila dijalankan sebagai akal sehat, ia menolak segala bentuk absolutisme ideologi dan fundamentalisme kekuasaan. Di sinilah peran Pancasila sebagai modal epistemik bangsa, dan tidak membelenggu nalar, tetapi mengarahkannya untuk bersikap adil, terbuka, dan inklusif. Dan Pancasilan sebagai phiilosi groslang menjadi prinsip berpikir dan bertindak yang memelihara keutuhan bangsa, sambil terus mendorong aktualisasi nilai-nilai etis dalam kebijakan publik. Lebih jauh, Pancasila sebagai akal sehat bangsa menuntut pemaknaan ulang secara dinamis. Sebagaimana dikatakan Foucault, wacana seharusnya bukan alat kuasa yang membungkam, melainkan ruang pemberdayaan. Pancasila harus terus menjadi living philosophy, bukan sekadar dokumen mati. Ia mesti dihidupkan melalui dialog kritis, praksis sosial, dan reinterpretasi kontekstual agar tetap relevan dengan tantangan global. Dalam dunia yang semakin cair dan sarat disrupsi, Pancasila tidak cukup hanya diajarkan melainkan harus dipraktikkan sebagai kesadaran rasional dan tindakan etis. Hanya dengan cara itu, Pancasila akan tetap menyala sebagai jiwa bangsa yang mencerdaskan, mengayomi, dan mempersatukan di tengah gelombang perubahan yang terus bergerak.

Sengkarut Bangsa

Dewasa ini kebijakan pemerinah selalu mendapat resitensi dari publik, dan sengkarut bangsa dapat diartikan sebagai keadaan tidak stabil dan tidak harmonis dalam masyarakat. Sengkarut bangsa dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perbedaan ideologi, kepentingan, dan budaya.

Dalam perjalanan sejarah, bangsa Indonesia telah mengalami berbagai bentuk sengkarut bangsa, seperti konflik sosial, politik, dan ekonomi. Namun, dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, bangsa Indonesia dapat meningkatkan kemampuan untuk mengatasi sengkarut bangsa dan membangun masyarakat yang lebih harmonis.

Fenomena sengkarut bangsa mencerminkan kompleksitas dinamika sosial-politik Indonesia yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kejahatan luar biasa (extraordinary crimes) seperti korupsi, terorisme, perdagangan manusia, dan pelanggaran hak asasi manusia berat. Mengatasi sengkarut bangsa akibat kejahatan luar biasa memerlukan pendekatan holistik yang mencakup reformasi hukum, pendidikan moral, dan partisipasi aktif masyarakat. transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan serta penegakan hukum yang tegas dan adil akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap negara.

Dalam narasi filosofisnya, Yudi Latif menyebut bahwa proyek kebangsaan Indonesia adalah “proyek peradaban”, di mana nilai-nilai gotong royong, keadilan, dan kemanusiaan tidak hanya menjadi semboyan, tetapi harus dihidupkan secara nyata dalam struktur dan kultur bangsa. Sengkarut yang melanda bangsa saat ini mencerminkan kompleksitas dinamika sosial-politik yang dipenuhi ketegangan antara idealisme kebangsaan dan realitas praksis bernegara. Dalam Negara Paripurna, Yudi Latif menegaskan bahwa Indonesia adalah entitas historis yang lahir dari semangat kolektif, nilai-nilai luhur budaya Nusantara, serta cita-cita keadilan sosial yang mendalam. Ia menekankan bahwa persoalan bangsa tidak semata terletak pada dimensi struktural atau politik, melainkan juga pada krisis nilai yang mendasar. Karena itu, bangsa Indonesia hanya dapat keluar dari sengkarutnya jika mampu menjadikan Pancasila sebagai jiwa yang menggerakkan seluruh aspek kehidupan nasional, apek politik, ekonomi, hukum, dan budaya secara holistik dan dijalankan secara konsisten dalam sistem bernegara yang berkeadaban.