Nusavoxmedia.id – Rencana pemerintah Indonesia mengevakuasi sekitar 2.000 warga Gaza untuk mendapatkan perawatan medis di Pulau Galang, Kepulauan Riau, menuai respons beragam dari berbagai pihak. Anggota Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini, menilai langkah kemanusiaan ini harus disertai kejelasan diplomatik dan kesiapan teknis. “Hal ini penting agar tidak ada multitafsir atas langkah yang dilakukan pemerintah,” ujarnya, Minggu (10/8/2025).
Amelia menegaskan dukungan Indonesia pada kemerdekaan Palestina tidak diragukan, namun mengingatkan perlunya kalkulasi matang, mulai dari fasilitas, transportasi, hingga keamanan. “Jangan sampai niat baik ini malah mengganggu sistem domestik karena logistik yang belum matang,” katanya.
Ia juga mengingatkan penempatan warga Gaza di luar tanah air mereka berpotensi dimanfaatkan Israel sebagai alasan eksodus permanen. Menurutnya, negara-negara Arab yang lebih dekat secara geografis semestinya berperan besar dalam penyediaan layanan medis.
Baca Juga: KPK Selidiki Dugaan Korupsi Kuota Haji 2024, Kerugian Negara Diduga Capai Rp1 Triliun
Kritik juga datang dari Amnesty International Indonesia. Deputi Direktur Wirya Adiwena menganggap rencana ini bisa sejalan dengan skenario Israel dan pemerintahan Donald Trump yang ingin mengosongkan Gaza.
“Segala bentuk pemindahan warga Palestina di luar kesukarelaan mereka bisa dianggap kejahatan perang,” ujarnya, Senin (11/8/2025).
Amnesty menilai Indonesia seharusnya fokus mendorong gencatan senjata permanen dan pembukaan jalur bantuan kemanusiaan, bukan relokasi warga.
Pengamat Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran, Teuku Rezasyah, menilai AS dan Israel bisa menafsirkan langkah ini sebagai bentuk kelemahan Indonesia.
“Pemerintah harus memastikan semua warga Gaza yang dirawat bisa pulang ke tanah air mereka sendiri,” katanya.
Di sisi lain, ada dukungan dari sejumlah pihak. Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PKB, Mafirion, memuji langkah Presiden Prabowo sebagai wujud nyata solidaritas terhadap Palestina dan penegakan HAM. “Pengobatan ini misi kemanusiaan, bukan relokasi permanen,” tegasnya.
Baca Juga: Kematian Prada Lucky Chepril, 20 Prajurit TNI Jadi Tersangka, Satu Perwira Diduga Terlibat
Ia menambahkan pemerintah perlu memastikan sarana medis, obat-obatan, dan tenaga kesehatan siap sebelum pasien tiba, serta menegaskan mekanisme kepulangan usai perawatan.
Pulau Galang sendiri pernah menjadi lokasi pengungsian bagi ratusan ribu warga Vietnam selama 17 tahun sebelum ditutup pada 1996. Kini, tempat itu direncanakan kembali dioperasikan untuk misi kemanusiaan. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, mengatakan instruksi Presiden Prabowo ini bertujuan membantu korban agresi Israel. “Ini adalah kegiatan kemanusiaan,” ujarnya.
Meski demikian, kritik atas efektivitas pengiriman bantuan dan risiko sosial-politik di dalam negeri masih mengemuka. Perdebatan soal rencana ini diperkirakan terus berlanjut seiring pemerintah mematangkan teknis dan menegaskan arah kebijakan agar tidak berdampak negatif bagi perjuangan Palestina maupun kepentingan nasional Indonesia.
