Presiden Prabowo Subianto menyinggung adanya aparat yang diduga melindungi pelaku pelanggaran hukum dan perampasan kekayaan negara. Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Rabu, 20 Mei 2026.
Dalam pidatonya, Prabowo mengatakan praktik korupsi dan pelanggaran hukum kerap melibatkan pihak-pihak yang mendapat perlindungan dari aparat tertentu. “Biasanya mereka-mereka itu ada bekingnya. Bekingnya biasanya seragamnya itu kalau enggak ijo, ya cokelat,” kata Prabowo. di kutip dari tempo
Prabowo menegaskan dirinya tidak ingin kondisi tersebut terus berlangsung. Sebagai purnawirawan jenderal TNI AD, ia mengaku tidak akan ragu mengambil tindakan terhadap aparat yang menyalahgunakan kewenangan. “Saya sebagai senior, alumni enggak ragu,” tuturnya.
Ketua Umum Partai Gerindra itu juga mengingatkan agar prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) maupun anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menjaga nama baik institusi.
Menurut dia, kedua lembaga tersebut harus berpihak kepada rakyat dan tidak boleh dipakai untuk melindungi pelanggar hukum. “Jangan cemarkan TNI-Polri. TNI-Polri milik rakyat, harus berjuang untuk rakyat,” ujar Prabowo.
Ia menilai masyarakat saat ini mampu menilai dan mengetahui apabila ada aparat yang bertindak tidak semestinya. Karena itu, Prabowo mempersilakan warga mendokumentasikan tindakan aparat yang dianggap melanggar aturan dan melaporkannya langsung kepada pemerintah. “Kalau ada kelakuan aparat enggak beres, saya minta rakyat video,” ucapnya.
Selain menyoroti persoalan penegakan hukum, Prabowo dalam rapat paripurna tersebut juga menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM-PPKF) tahun anggaran 2027. Kehadiran Prabowo untuk menyampaikan langsung dokumen tersebut menjadi yang pertama dilakukan seorang presiden di forum parlemen.
Dalam paparannya, pemerintah menargetkan nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat pada 2027. “Strategi fiskal dan moneter kita haruslah strategi yang mampu untuk menjaga nilai tukar kita tetap stabil terhadap mata uang dunia,” kata Prabowo.
Pemerintah juga merancang defisit APBN 2027 di kisaran 1,8 hingga maksimal 2,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Target tersebut disebut sebagai bagian dari upaya menjaga disiplin fiskal dan menekan defisit anggaran secara bertahap.
Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengatakan penyampaian KEM-PPKF secara langsung oleh presiden merupakan tradisi baru dalam rapat paripurna DPR. “Hari ini dibacakan langsung oleh Bapak Presiden, itu menjadi sebuah tradisi baru,” katanya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.
