Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp66,1 triliun untuk tahun anggaran 2027. Tambahan dana tersebut dibutuhkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan, mulai dari belanja pegawai, penguatan sarana dan prasarana kepolisian, hingga persiapan pengamanan Pemilu 2029. Rabu (17/6/2026)
Usulan tersebut disampaikan Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Dedi menjelaskan, pagu indikatif yang telah ditetapkan pemerintah untuk Polri pada 2027 mencapai Rp118 triliun. Namun, jumlah tersebut masih jauh dari kebutuhan ideal institusi kepolisian.
“Pagu indikatif Polri tahun anggaran 2027 telah ditetapkan sebesar Rp118 triliun rupiah. Jika dibandingkan usulan kebutuhan ideal Polri tahun anggaran 2027 sebesar Rp178 triliun rupiah, baru terpenuhi 66,4 persen,” kata Dedi.
Ia mengungkapkan, kebutuhan anggaran Polri mengalami peningkatan setelah dilakukan penyesuaian terhadap perkembangan harga bahan bakar minyak dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
Berdasarkan perhitungan terbaru, kebutuhan ideal Polri pada 2027 mencapai Rp184 triliun.
“Setelah dilakukan rasionalisasi dengan perhitungan kenaikan harga BBM dan kurs rupiah terhadap dollar AS saat ini, maka kebutuhan ideal anggaran Polri untuk tahun anggaran 2027 naik sebesar Rp 184 triliun rupiah,” ujar Dedi.
Dengan kondisi tersebut, Polri masih menghadapi kekurangan anggaran sebesar Rp66,1 triliun.
Kekurangan itu kemudian diajukan kepada Kementerian Keuangan serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas untuk dipertimbangkan dalam pembahasan anggaran.
“Dengan demikian, apabila dibandingkan dengan pagu indikatif tahun anggaran 2027, masih terdapat kekurangan Rp 66,1 triliun rupiah.
Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Polri mengajukan kekurangan tersebut pada Kementerian Keuangan dan Menteri PPN Bappenas,” ucap Dedi.
Dari total tambahan anggaran yang diusulkan, sebesar Rp4,5 triliun dialokasikan untuk belanja pegawai.
Dana tersebut antara lain digunakan untuk memenuhi kebutuhan akibat perubahan batas usia pensiun anggota Polri, kenaikan remunerasi hingga 80 persen, pembayaran gaji dan tunjangan, serta kebutuhan penerimaan anggota baru pada 2027.
“Belanja pegawai sebesar Rp4,5 triliun rupiah yang diprioritaskan untuk pemenuhan perubahan batas usia pensiun, pemenuhan kenaikan remunerasi 80 persen,
pemenuhan kekurangan gaji rutin dan tunjangan, rencana intake Polri untuk tahun anggaran 2027,” kata dia.
Sementara itu, tambahan belanja barang yang diajukan mencapai Rp20,9 triliun. Anggaran tersebut ditujukan untuk mendukung operasional kepolisian,
penguatan tugas Bhabinkamtibmas, penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, serta kebutuhan pengamanan Pemilu 2029.
“Yang diprioritaskan untuk pembiayaan BMP dan listrik tahun anggaran 2026, penambahan alokasi anggaran dukops Bhabinkamtibmas,
pengadaan perlengkapan dalam rangka persiapan pengamanan Pemilu tahun 2029, Penambahan alokasi anggaran lidik sidik tindak pidana,” kata Dedi.
Selain itu, dana tersebut juga akan digunakan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana, operasional satuan kerja baru, pelaksanaan Operasi Damai Cartenz,
Operasi Lilin, Operasi Ketupat, penanggulangan bencana, pengamanan VVIP, serta penyelenggaraan berbagai agenda nasional dan internasional.
Adapun pada sektor belanja modal, Polri mengusulkan tambahan Rp40,6 triliun untuk memperkuat fasilitas dan infrastruktur kepolisian di berbagai daerah.
Prioritas penggunaan anggaran meliputi pengadaan kendaraan listrik untuk pelayanan masyarakat, kendaraan khusus Korps Brimob, pembangunan fasilitas pelayanan kepolisian, hingga pembangunan kantor kepolisian di wilayah perbatasan.
“Yang diprioritaskan untuk pemenuhan kendaraan listrik pelayanan masyarakat dan SPKL, Pemenuhan kendaraan khusus Brimob,
Pembangunan dan peningkatan pelayanan RPK kepolisian, Pembangunan mako polda, polres, polsek, polsubsektor wilayah perbatasan dan SPKT,” ungkap Dedi.
Tambahan anggaran belanja modal juga akan dimanfaatkan untuk pembangunan rumah dinas anggota Polri serta pengadaan alat material khusus guna mendukung pengamanan Pemilu 2029.
Menurut Dedi, penyusunan kebutuhan anggaran Polri tahun 2027 mempertimbangkan berbagai tantangan strategis yang berkembang di tingkat nasional maupun global. Salah satu fokus utama adalah menjaga stabilitas keamanan nasional sebagai penopang pertumbuhan ekonomi sekaligus menyiapkan pengamanan tahapan Pemilu 2029.
“Mewujudkan situasi kamtibmas yang kondusif dalam rangka stabilitas keamanan sebagai prasyarat pertumbuhan ekonomi nasional dan mempersiapkan pengamanan pelaksanaan Pemilu tahun 2029,” kata Dedi.
