Nusavoxmedia.id – Wacana Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk menjadikan vasektomi sebagai syarat penerima bantuan sosial (bansos) memicu polemik besar. Usulan yang muncul dalam Rapat Koordinasi Gawe Rancage Pak Kades Jeung Pak Lurah di Bale Asri Pusdai, Kota Bandung, pada 28 April 2025, ini menuai pro dan kontra dari berbagai pihak. KDM menyatakan, kebijakan ini bertujuan mengendalikan angka kelahiran di kalangan keluarga prasejahtera, sekaligus memastikan distribusi bansos lebih adil. Namun, kebijakan ini langsung mendapat kritik tajam dari berbagai kalangan dan menyeret isu agama, etika medis, sampai dampak sosial keluarga.
Perspektif Agama: Fatwa Haram hingga Kritik Keras MUI
Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan tegas menyatakan bahwa vasektomi haram jika bertujuan untuk pemandulan permanen. Fatwa ini merujuk pada keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV tahun 2012 di Pesantren Cipasung, Tasikmalaya. Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof. KH Asrorun Ni’am Sholeh, menegaskan, “Vasektomi haram kecuali ada alasan syar’i, seperti kondisi medis yang mengancam jiwa.”
MUI menetapkan lima syarat ketat agar vasektomi dapat terlaksana:
- Tidak bertentangan dengan syariat Islam.
- Tidak menyebabkan kemandulan permanen.
- Ada jaminan medis bahwa fungsi reproduksi dapat pulih melalui rekanalisasi.
- Tidak menimbulkan mudarat (bahaya) bagi pelaku.
- Tidak termasuk dalam program kontrasepsi mantap.
Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI, KH Abdul Muiz Ali, menambahkan bahwa rekanalisasi itu adalah proses penyambungan kembali saluran sperma juga tidak menjamin kesuburan penuh. Biayanya pun mahal, mencapai Rp20 juta, dan tidak ditanggung BPJS. Oleh karena itu, MUI meminta pemerintah transparan dalam mensosialisasikan vasektomi, termasuk potensi kegagalan rekanalisasi.
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) juga turut menolak usulan ini. Ketua Bidang Keagamaan PBNU, KH Ahmad Fahrur Rozi, menyebutnya “menyedihkan” karena seolah memandulkan orang miskin. Ia menekankan bahwa Islam mendorong pengaturan keturunan (tanzhim al-nasl), bukan penghentian permanen (qath’ al-nasl).
Namun, KDM membela gagasannya, menyatakan bahwa program ini sejalan dengan kebijakan nasional Keluarga Berencana (KB) dan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) juga telah setuju. Ia juga menyebut adanya alternatif kontrasepsi lain, seperti penggunaan kondom, untuk pria.
Perspektif Medis: Efektivitas, Risiko, dan Etika
Secara medis, vasektomi adalah prosedur kontrasepsi dengan memotong atau menyumbat saluran vas deferens, mencegah sperma bercampur dengan air mani. Menurut World Health Organization (WHO), vasektomi memiliki tingkat keberhasilan di atas 99% dengan risiko komplikasi di bawah 1%. Prosedur ini dianggap aman, tidak mempengaruhi hormon testosteron, libido, atau kemampuan ereksi. Lalu, biaya vasektomi di Indonesia berkisar antara Rp1 juta hingga Rp11 juta, tergantung fasilitas kesehatan.
Namun, WHO menegaskan bahwa vasektomi harus dilakukan secara sukarela dengan informed consent. Memaksakan vasektomi sebagai syarat bansos melanggar etika medis, karena tekanan ekonomi dapat mendorong keputusan yang tidak benar-benar bebas.
Sementara itu, Biaya rekanalisasi (pemulihan fungsi reproduksi) cenderung mahal dan memiliki potensi kegagalan, sebagaimana diungkapkan MUI dalam Risalah NU Online. Kementerian Kesehatan RI, melalui Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, menjelaskan bahwa prosedur vasektomi melibatkan konsultasi, skrining medis, dan persetujuan istri. Kemendukbangga juga menetapkan syarat tambahan, seperti usia minimal 35 tahun, memiliki minimal dua anak, dan anak bungsu berusia minimal lima tahun.
Perspektif Sosial Keluarga: Diskriminasi, HAM, dan Keadilan Sosial
Usulan KDM mendapat kritik keras dari berbagai kalangan karena terlalu diskriminatif. Ekonom Universitas Gadjah Mada, Wisnu Setiadi Nugroho, Ph.D., menyebut kebijakan ini “ekstrem” dan berisiko menciptakan ketidakadilan sosial. “Memaksa kelompok rentan menjalani vasektomi demi bansos adalah bentuk pemaksaan kontrasepsi yang tidak manusiawi,” ujarnya.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) juga menentang keras usulan ini. Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, menyatakan bahwa vasektomi sebagai syarat bansos melanggar hak reproduksi, yang merupakan hak asasi manusia. “Pemaksaan KB adalah pelanggaran HAM. Otoritas tubuh tidak boleh dipertukarkan dengan bantuan sosial,” tegasnya.
KDM berargumen bahwa vasektomi dapat mengurangi beban ekonomi keluarga prasejahtera, terutama dengan biaya operasi caesar yang mencapai Rp25 juta. Namun, Wisnu menegaskan bahwa kemiskinan seharusnya diatasi melalui pendekatan inklusif, seperti edukasi KB sukarela, insentif kontrasepsi gratis, atau perlindungan sosial yang lebih kuat.
Pengalaman internasional juga menjadi peringatan. Di India pada 1970-an, sterilisasi massal memicu protes besar dan ketimpangan gender. Di Tiongkok, kebijakan satu anak menyebabkan fenomena “missing girls” akibat aborsi selektif.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyatakan bahwa usulan ini masih dalam tahap kajian. Ia menekankan bahwa bansos harus inklusif dan tidak boleh memaksa tindakan medis. “Program KB seharusnya berbasis imbauan, bukan syarat wajib,” ujarnya.
Mencari Solusi yang Manusiawi
Polemik ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih holistik dalam menangani kemiskinan dan pengendalian populasi. Polemik vasektomi ini sebagai syarat bansos menggambarkan kompleksitas perpaduan antara kebijakan publik, agama, dan etika. Dari sudut agama, MUI menegaskan keharaman vasektomi kecuali dalam kondisi darurat medis. Secara medis, prosedur ini aman tetapi memerlukan informed consent tanpa tekanan ekonomi. Dari perspektif sosial, kebijakan ini berisiko melanggar HAM dan menciptakan diskriminasi terhadap kelompok rentan.
Sebagai gantinya, pemerintah dapat menggencarkan program KB sukarela, seperti di era Orde Baru, yang terbukti menurunkan angka kelahiran tanpa paksaan. Edukasi reproduksi, insentif kontrasepsi gratis, dan peningkatan akses layanan kesehatan juga dapat menjadi solusi yang lebih inklusif. Dengan pendekatan yang manusiawi dan berbasis dialog, Indonesia dapat mengatasi tantangan kependudukan tanpa mengorbankan nilai agama, etika, atau keadilan sosial.
Sementara itu, pemerintah perlu memastikan bansos tetap menjadi jaring pengaman sosial tanpa syarat yang memberatkan. Publik kini menanti langkah konkret untuk menyelesaikan polemik ini tanpa merugikan keluarga prasejahtera.
