Iuran BPJS Kesehatan Naik Bertahap Mulai 2026, Pemerintah Janji Tetap Jaga Akses Masyarakat

Nusavoxmedia.id – Rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan pada 2026 mendatang resmi dimuat dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2026. Pemerintah menegaskan penyesuaian tarif ini tidak dilakukan sekaligus, melainkan bertahap, dengan alasan menjaga keberlanjutan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta mempertimbangkan kemampuan masyarakat.

Dalam pidato kenegaraan pada 15 Agustus, Presiden Prabowo Subianto menekankan komitmen pemerintah untuk menanggung biaya asuransi kesehatan bagi 96,8 juta jiwa dari kelompok miskin dan rentan. Dari total anggaran kesehatan yang mencapai Rp244 triliun, Rp123,2 triliun disiapkan khusus untuk layanan masyarakat, termasuk bantuan iuran jaminan kesehatan. “Pelayanan kesehatan adalah hak setiap warga. Negara memastikan masyarakat miskin tetap terjamin,” ujar Prabowo.

Baca Juga: PPh 21 dalam Tunjangan DPR RI: Pajak Dikompensasi Negara, Rakyat Menanggung Sendiri

Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan, alasan utama penyesuaian iuran adalah agar manfaat yang diterima peserta JKN bisa terus diperluas. “Kalau manfaat makin banyak, tentu biayanya juga meningkat. Karena itu, skema pembiayaan harus seimbang antara masyarakat, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah,” jelasnya saat rapat bersama DPR.

Ia menjelaskan sebagian beban iuran peserta mandiri tetap disubsidi negara. Contohnya, iuran mandiri yang seharusnya Rp42 ribu masih ditahan di angka Rp35 ribu, dengan selisih Rp7 ribu ditanggung APBN, khususnya bagi peserta Bukan Penerima Upah.

Meski kondisi dana JKN diperkirakan masih terkendali hingga akhir 2025, pemerintah mewaspadai risiko defisit akibat tingginya tunggakan iuran, peserta nonaktif, hingga dampak PHK massal. Catatan pemerintah menyebut, kepatuhan pembayaran yang rendah juga membuat arus kas BPJS rentan terganggu. Selain itu, ada pemerintah daerah yang belum menjadikan iuran JKN sebagai prioritas anggaran.

baca Juga: Wapres Gibran Hadiri Festival Pacu Jalur 2025 di Riau, Tradisi Melayu Jadi Magnet Wisata

Sejumlah pihak di parlemen mengingatkan agar kebijakan ini dijalankan hati-hati. Dilansir dari Kompas.com, anggota Komisi IX DPR, Kurniasih Mufidayati, menilai kenaikan iuran tidak boleh membebani rakyat kecil. Ia mendorong BPJS Kesehatan lebih dulu membuktikan perbaikan layanan sebelum menambah tarif. “Banyak keluhan soal pelayanan, itu harus dituntaskan dulu. Jangan sampai masyarakat justru semakin terbebani,” ujarnya, Rabu (20/8/2025).

Nada serupa disampaikan Nurhadi, anggota Komisi IX lainnya. Mengutip Kompas.com, ia menegaskan bahwa kesehatan adalah hak dasar, bukan sekadar hitung-hitungan fiskal. Nurhadi mengingatkan agar skema pembiayaan tidak menutup akses masyarakat miskin terhadap layanan. “Kenaikan bertahap masih bisa diterima, asalkan negara tetap memikul tanggung jawab utama,” katanya, Rabu (20/8/2025).

Dengan anggaran kesehatan 2026 sebesar Rp244 triliun, pemerintah berjanji tetap mengedepankan pelayanan publik, mulai dari revitalisasi rumah sakit, program gizi ibu dan anak, penanganan TBC, hingga cek kesehatan gratis. Langkah ini diharapkan bukan sekadar menjaga kesinambungan JKN, tetapi juga mencegah masyarakat jatuh sakit lebih parah sehingga belanja negara bisa lebih efisien ke depan.