Immanuel Ebenezer Jadi Tersangka KPK, Jokowi dan Prabowo Angkat Suara

Nusavoxmedia.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Noel sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terkait sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Dalam konferensi pers, Jumat (22/8/2025), Ketua KPK Setyo Budiyanto memaparkan bahwa operasi tangkap tangan (OTT) digelar di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan dan total sebelas orang ditetapkan sebagai tersangka. Noel, bersama pejabat eselon hingga pihak swasta, langsung diperlihatkan ke publik dengan rompi oranye dan tangan terborgol.

Setyo menjelaskan, praktik pemerasan terjadi karena tarif resmi sertifikasi K3 sebesar Rp275 ribu dipatok hingga Rp6 juta oleh oknum dengan cara memperlambat dan mempersulit proses penerbitan. Dari operasi tersebut, penyidik menyita 22 kendaraan termasuk motor Ducati, serta mengamankan sejumlah uang. “Aliran dana ke saudara IEG (Immanuel Ebenezer) mencapai Rp3 miliar, berasal dari sekitar 80 perusahaan,” ungkapnya.

Baca Juga: Kasus Pemerasan Sertifikasi K3, KPK Amankan Wamenaker Immanuel Ebenezer

Ia juga merinci nama-nama pejabat yang ikut diamankan, di antaranya Bobby Mahendro, Gerry Herwanto, Subhan, Anita Kusumawati, Fahrurozi, hingga dua pihak swasta dari PT KEM Indonesia.

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menambahkan, OTT berlangsung pada 20 Agustus malam hingga 21 Agustus di Jakarta. “Kami juga menyegel salah satu ruangan di kantor Kemnaker sebagai bagian dari penyidikan,” jelasnya.

Reaksi publik langsung mengalir ke Istana. Dilansir dari CNN Indonesia, Presiden Joko Widodo, yang mengenal Noel sebagai salah satu mantan tokoh relawan Jokowi Mania, menegaskan pentingnya menghormati proses hukum. “Saya apresiasi kerja KPK, dan tentu kita semua harus hormati jalannya proses,” katanya singkat di Solo, Jumat (22/8).

Ditanya lebih jauh soal keterkaitan kasus ini dengan politik, Jokowi enggan berspekulasi dan hanya menekankan agar Noel mengikuti jalur hukum yang berlaku.

Baca Juga: Iuran BPJS Kesehatan Naik Bertahap Mulai 2026, Pemerintah Janji Tetap Jaga Akses Masyarakat

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga menanggapi kasus ini. Ia menyatakan pemerintah menghormati langkah KPK dan tidak akan ikut campur. “Bapak Presiden menegaskan ini ranah hukum, dipersilakan diproses sebagaimana mestinya,” ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (21/8/2025).

Menurutnya, Prabowo berulang kali sudah mengingatkan seluruh anggota kabinet agar menjaga integritas dan tidak menyalahgunakan jabatan. “Justru dengan kejadian ini, peringatan itu harus semakin keras ditegakkan,” imbuhnya.

Noel sendiri ditangkap bersama 10 orang lainnya, termasuk pejabat struktural di Ditjen Bina K3. Dari hasil pemeriksaan awal, uang miliaran rupiah yang ia terima disebut mengalir pada Desember 2024. Kasus ini menambah daftar panjang operasi tangkap tangan KPK terhadap pejabat negara pada tahun 2025.