Beranda blog Halaman 4

Airlangga: Kesepakatan Tarif AS Akan Ditandatangani Saat Prabowo Hadiri Board of Peace

Admin Nusavoxmedia
-
0
Airlangga: Kesepakatan Tarif AS Akan Ditandatangani Saat Prabowo Hadiri Board of Peace

Nusavoxmedia.id – Pemerintah Indonesia masih menunggu penyelesaian draf akhir Agreement on Reciprocal Tariff (ART) dengan Amerika Serikat sebelum melakukan penandatanganan resmi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan proses perundingan tarif resiprokal telah memasuki tahap akhir, meski sejumlah poin teknis masih perlu dirampungkan oleh tim negosiasi kedua negara.

“Kan kita sudah turun dari (tarif) 32 ke 19, kemudian ada hal-hal lain yang juga akan kita tunggu sampai semuanya 100 persen selesai. Terima kasih,” ujar Airlangga seusai rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/2/2026), dikutip dari kanal Youtube Sekretariat Presiden.

Penandatanganan ART diproyeksikan berlangsung bersamaan dengan kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Amerika Serikat untuk menghadiri rapat perdana Board of Peace (BoP) pada 19 Februari 2026 mendatang. Airlangga menjelaskan agenda tersebut menjadi kesempatan bagi kedua kepala negara untuk memfinalisasi kesepakatan perdagangan bilateral.

“Disampaikan bahwa Bapak Presiden rencananya akan menghadiri acara pada tanggal 19 (Februari), dan di sekitar tanggal tersebut juga akan ada rencana penandatanganan ART, Agreement on Reciprocal Tariff,” kata Airlangga.

Kesepakatan ART merupakan kelanjutan negosiasi yang dimulai sejak 2025. Pada 22 Juli 2025, kedua negara menyepakati kerangka kerja yang menurunkan tarif impor produk Indonesia dari rencana awal 32 persen menjadi 19 persen.

Baca Juga: Guru Madrasah Swasta Mengadu ke DPR, Keluhkan Gaji Tak Pasti dan Akses PPPK

Kemudian, pada 22 Desember 2025, substansi perjanjian disepakati dalam perundingan di Washington DC. Dalam kesepakatan tersebut, Amerika Serikat berkomitmen memberikan pengecualian tarif bagi produk ekspor unggulan Indonesia yang tidak diproduksi di AS, seperti minyak kelapa sawit, kopi, kakao, teh, dan minyak kelapa. Sebaliknya, Indonesia membuka akses pasar lebih luas bagi produk AS serta berkomitmen mengatasi hambatan non-tarif melalui deregulasi kebijakan.

Dalam kesempatan yang sama, Airlangga melaporkan perkembangan ekonomi nasional kepada Presiden Prabowo. Neraca perdagangan Indonesia mencatat surplus selama 68 bulan berturut-turut, dengan surplus tahunan 2025 mencapai USD 41,05 miliar—termasuk surplus USD 2,51 miliar pada Desember 2025.

Pemerintah juga menyiapkan paket stimulus ekonomi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional Idulfitri 2026 guna mendukung mobilitas masyarakat dan menjaga daya beli. Stimulus mencakup diskon tarif transportasi dengan anggaran Rp911,16 miliar serta bantuan pangan senilai Rp11,92 triliun. Diskon diberikan untuk kereta api 30 persen, angkutan laut 30 persen, penyeberangan hingga 100 persen, serta pesawat 17-18 persen—lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

Guru Madrasah Swasta Mengadu ke DPR, Keluhkan Gaji Tak Pasti dan Akses PPPK

Admin Nusavoxmedia
-
0
Guru Madrasah Swasta Mengadu ke DPR, Keluhkan Gaji Tak Pasti dan Akses PPPK

Nusavoxmedia.id – Perkumpulan Guru Madrasah (PGM) Indonesia menyampaikan sejumlah keluhan dan tuntutan terkait kesejahteraan guru madrasah swasta dalam audiensi dengan Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati serta pimpinan Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Wakil Ketua Umum PGM Indonesia Ahmad Sujaenudin menjelaskan, keresahan utama berpangkal pada ketidakpastian penghasilan. Banyak guru honorer madrasah swasta yang sudah bersertifikasi tidak lagi menerima honor bulanan dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) karena aturan yang melarang hal tersebut. Kondisi itu diperburuk oleh keterlambatan pencairan tunjangan profesi guru (TPG).

“Uang sertifikasi tunjangan TPG-nya juga telat. Siapa yang tidak resah, Ibu, Bapak? Kalau seandainya TPG bisa dicairkan setiap tanggal 1, tidak ada guru madrasah demo. Karena dari dulu guru madrasah itu ikhlas,” kata Ahmad, dikutip dari Kompas.

Selain masalah gaji, PGM menyoroti diskriminasi dalam akses pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ketua Umum PGM Indonesia Yaya Ropandi, menyatakan bahwa guru madrasah swasta tidak dapat mengikuti seleksi karena kebijakan hanya membuka peluang bagi honorer di madrasah negeri.

“Yang boleh ikut seleksi P3K ASN itu yang honor di negeri surat keterangannya. Sementara kami yang di swasta ini tidak bisa ikut seleksi apalagi diterima,” ujarnya.

Yaya menekankan, banyak guru telah mengabdi selama 15–25 tahun dengan gaji minim, mulai dari Rp300 ribu hingga Rp500 ribu, namun tetap berkomitmen mencerdaskan anak bangsa. Ia mengingatkan peran historis lembaga pendidikan swasta dalam perjuangan kemerdekaan.

“Hadirnya Negara Republik Indonesia ini berkat perguruan lembaga swasta, cek sejarah. Ki Hadjar Dewantara mendirikan lembaga pada saat itu adalah lembaga swasta,” katanya.

Baca Juga: Menkes Buka Fakta soal BPJS PBI: 1.824 Orang Kaya Masih Terima Bantuan Iuran

Atas dasar pengabdian panjang itu, sebagian guru bahkan bersedia diangkat PPPK meski hanya sesaat sebelum pensiun. “Tidak apa-apa saya diangkat P3K walaupun besok saya pensiun asal saya diakui oleh negara,” tutur Yaya, mengutip pernyataan salah seorang guru.

PGM menyampaikan lima tuntutan utama:

  1. Pencairan TPG tepat waktu setiap tanggal 1 setiap bulan.
  2. Kesempatan guru madrasah swasta diangkat PPPK dan ditempatkan di sekolah asal.
  3. Afirmasi bagi guru yang telah mengikuti program inpassing.
  4. Perpanjangan batas usia maksimal perekrutan ASN dari 35 tahun menjadi 40 tahun.
  5. Revisi Undang-Undang ASN atau penerbitan Perppu agar kebijakan tersebut memiliki payung hukum kuat.

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyatakan usulan pengangkatan guru madrasah swasta sebagai PPPK telah mendapat persetujuan Kementerian Agama. Saat ini tinggal menunggu koordinasi lintas kementerian, termasuk Kementerian Keuangan dan Kementerian PANRB.

“Semuanya afirmasi, tidak melalui persyaratan karena mereka sudah mengabdi,” ujar Marwan seusai pertemuan.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menegaskan DPR memahami keluhan tersebut dan Komisi VIII akan terus mengawal pembahasan bersama Kementerian Agama serta kementerian terkait.

Menkes Buka Fakta soal BPJS PBI: 1.824 Orang Kaya Masih Terima Bantuan Iuran

Admin Nusavoxmedia
-
0
Menkes Buka Fakta soal BPJS PBI: 1.824 Orang Kaya Masih Terima Bantuan Iuran

Nusavoxmedia.id – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkap adanya ketidaktepatan sasaran pada peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK). Berdasarkan pembersihan data terbaru, sebanyak 1.824 orang yang masuk kategori desil 10—kelompok ekonomi terkaya—masih tercatat sebagai penerima bantuan iuran yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat tidak mampu.

Temuan itu disampaikan Budi dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/2/2026). Ia menjelaskan, keberadaan kelompok mampu dalam skema PBI berdampak pada keterbatasan kuota yang ditetapkan pemerintah, yakni sekitar 96,8 juta peserta.

“Jadi memang dari data yang sudah di-clean up kemarin, ada juga orang kaya, paling kaya, desil 10 yang masuk PBI. Nah, data ini masih ada,” kata Budi, dikutip dari Kompas.

“Nah, kalau orang kaya yang (desil) 10 itu masuk PBI, misalnya di situ ada datanya berapa? 1.824 orang desil terkaya mendapatkan PBI. Akibatnya, ada orang yang harusnya masuk PBI tidak bisa masuk, karena PBI itu kan ada kuotanya, sekitar 96,8 juta,” tambahnya.

Baca Juga: Kebakaran Gudang Pestisida di Tangsel Cemari Sungai Jalatreng hingga Cisadane

Di sisi lain, perubahan data desil menyebabkan sekitar 120 ribu pasien dengan penyakit katastropik, seperti kanker, stroke, jantung, cuci darah, hingga thalassemia pada anak keluar dari status PBI. Budi menekankan risiko fatal jika layanan dihentikan.

“Katastropik ini artinya kalau kita hentikan saja bisa saja sehari, seminggu, atau sebulan, itu konsekuensinya nyawa,” tegasnya.

Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah akan melakukan rekonsiliasi data besar-besaran terhadap sekitar 11 juta peserta yang berpindah status dari PBI menjadi non-PBI. Proses ini melibatkan BPJS Kesehatan, Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Sosial, dan pemerintah daerah, serta ditargetkan rampung dalam tiga bulan ke depan.

“BPJS, BPS, Kementerian Sosial, dan pemerintah daerah harus melakukan rekonsiliasi data dari 11 juta data PBI yang berpindah. Karena total yang berpindah itu ada 11 juta, dari PBI menjadi tidak PBI,” kata Budi.

Selama masa peninjauan, pemerintah memastikan layanan kesehatan bagi pasien katastropik tidak terganggu. Sebanyak 120 ribu pasien tersebut akan direaktivasi kembali status PBI-nya secara otomatis melalui surat keputusan Kementerian Sosial.

Ia menambahkan, pemerintah telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh rumah sakit agar tetap melayani pasien tersebut tanpa penundaan. Iuran BPJS bagi mereka akan dibayarkan langsung oleh Kementerian Sosial.

“Rumah sakit tidak usah khawatir bahwa tidak akan diganti pembayarannya, karena dia tetap iuran BPJS-nya akan dibayarkan oleh Pemerintah melalui Kementerian Sosial,” tuturnya

Budi menegaskan, penataan data dilakukan secara bertahap dan hati-hati agar tidak mengganggu akses layanan kesehatan masyarakat, terutama bagi pasien dalam kondisi kritis.

Hasil West Ham vs Man United: Skor 1-1, Gol Menit Akhir Sesko Hindarkan MU dari Kekalahan

Admin Nusavoxmedia
-
0
Hasil West Ham vs Man United: Skor 1-1, Gol Menit Akhir Sesko Hindarkan MU dari Kekalahan

Nusavoxmedia.id – Manchester United harus puas membawa pulang satu poin setelah bermain imbang 1-1 melawan West Ham United pada pekan ke-26 Liga Inggris 2025/2026 di London Stadium, Rabu (11/2/2026) dini hari WIB. Gol penyeimbang dramatis Benjamin Sesko pada menit keenam masa tambahan waktu menggagalkan kemenangan tuan rumah yang sempat unggul lebih dulu.

Pertandingan berlangsung ketat sejak menit awal. Manchester United mendominasi penguasaan bola hingga sekitar 65 persen, tetapi kesulitan menciptakan peluang berkualitas. Hanya tiga tembakan mereka yang mengarah ke gawang, sementara West Ham lebih mengandalkan serangan balik dan bertahan rapat.

Peluang pertama muncul dari tuan rumah pada menit ke-9. Jarrod Bowen menyundul umpan silang Crysencio Summerville, tetapi bola melebar tipis. Tak lama kemudian, Summerville kembali mengancam dengan tembakan melengkung dari luar kotak penalti yang berhasil ditepis kiper MU Senne Lammens.

Manchester United membalas lewat situasi bola mati. Pada menit ke-22, sepak pojok Bruno Fernandes disambar Luke Shaw, tetapi Aaron Wan-Bissaka (mantan bek MU) berhasil menyapu bola tepat di garis gawang. Babak pertama pun berakhir tanpa gol.

Setelah jeda, West Ham tampil lebih agresif. Mereka membuka keunggulan pada menit ke-50 melalui Tomas Soucek. Jarrod Bowen mengirim umpan tarik dari sisi kanan, dan Soucek yang tak terkawal dengan mudah menuntaskannya dari jarak dekat, membuat skor menjadi 1-0.

MU berusaha merespons. Pada menit ke-63, Casemiro sempat menyundul bola ke gawang, tetapi VAR menganulirnya karena offside. Pelatih interim Michael Carrick kemudian memasukkan Benjamin Sesko dan Joshua Zirkzee untuk menambah daya gedor. Di menit-menit akhir, Leny Yoro juga tampil krusial dengan dua blok penting untuk mencegah serangan balik West Ham.

Drama terjadi di masa injury time. Pada menit ke-90+6, Bryan Mbeumo mengirim umpan silang, dan Sesko menyambutnya dengan sentuhan pertama yang mengarah ke pojok atas gawang Mads Hermansen. Gol tersebut memaksa skor menjadi 1-1 dan bertahan hingga akhir laga.

Hasil ini mengakhiri rentetan empat kemenangan beruntun Manchester United di liga. Tim asuhan Carrick kini mengemas 45 poin dari 26 pertandingan dan tetap berada di peringkat keempat klasemen, unggul satu poin dari Chelsea di posisi kelima. Sementara West Ham tertahan di peringkat ke-18 dengan 24 poin, masih di zona degradasi.

Carrick mengaku memiliki perasaan campur aduk atas hasil tersebut.

“Perasaan campur aduk, jujur saja. Kami tahu kami belum tampil di level terbaik, dan West Ham layak mendapat kredit untuk itu. Kami bisa tampil lebih baik. Mencetak gol di akhir saat kami benar-benar membutuhkannya adalah hal positif. Itu menunjukkan kami punya mental untuk terus mencari peluang sampai akhir,” ujarnya, dilansir dari ESPN.

Di kubu West Ham, pelatih Nuno Espirito Santo menyatakan kekecewaan. “Kami sangat kecewa. Tim bermain solid, bertahan dengan baik, dan punya peluang untuk mengunci kemenangan. Kami harus bangkit dari situasi seperti ini,” katanya.

Dengan jeda 12 hari sebelum laga berikutnya melawan Everton pada 24 Februari, Carrick berencana memanfaatkan waktu untuk pemulihan pemain dan persiapan lebih baik. Sementara West Ham akan menjamu Bournemouth pada 22 Februari mendatang.

Kebakaran Gudang Pestisida di Tangsel Cemari Sungai Jalatreng hingga Cisadane

Admin Nusavoxmedia
-
0
Kebakaran Gudang Pestisida di Tangsel Cemari Sungai Jalatreng hingga Cisadane

Nusavoxmedia.id – Kebakaran hebat melanda gudang penyimpanan pestisida milik PT Biotek Saranatama di Blok K3 Nomor 37, kawasan Pergudangan Taman Tekno, Kelurahan Setu, Kecamatan Setu, Tangerang Selatan, pada Senin (9/2/2026) sekitar pukul 04.30 WIB. Satu unit bangunan gudang hangus total, dengan kerugian material ditaksir mencapai Rp2 miliar. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini.

Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) Kota Tangerang Selatan, Omay Komarudin, mengatakan petugas langsung bergerak setelah menerima laporan dari warga.

“Kita terima laporan jam 04.30 WIB, kemudian langsung dilakukan pemadaman,” ujarnya, dikutip dari Kompas.

Damkar Tangsel mengerahkan 14 unit mobil pemadam beserta sekitar 70 personel, diperkuat dua unit dari kawasan BSD dan dua unit mobil tangki air. Proses pemadaman berlangsung hingga sore hari sekitar pukul 16.00 WIB karena gudang menyimpan 15-20 ton pestisida cair dan serbuk. Bahan kimia tersebut membuat api cepat membesar dan sulit dipadamkan, ditambah lokasi gudang cukup jauh dari sumber air.

“Yang terbakar merupakan gudang insektisida. Material kimia membuat api cepat membesar dan sulit dipadamkan, ditambah lokasi cukup jauh dari sumber air,” kata Omay.

Sebagian pestisida dikemas dalam kaleng yang berpotensi meletup saat terpapar panas tinggi. Karena sebagian bahan kimia tidak bisa dipadamkan dengan air secara penuh, petugas menggunakan pasir, kurang lebih dua truk engkel untuk menekan api. Setelah api padam, petugas melakukan pendinginan guna mencegah kebakaran susulan.

Dampak kebakaran tidak berhenti di lokasi gudang. Air pemadaman yang bercampur residu pestisida mengalir melalui selokan dan gorong-gorong hingga mencemari Sungai Jalatreng, yang bermuara ke Kali Angke. Aliran sungai berubah warna menjadi putih susu dan mengeluarkan bau menyengat menyerupai bensin.

Kapolsek Cisauk AKP Dhady Arsya mengatakan kematian ikan mulai terlihat sekitar pukul 05.00 WIB saat proses pemadaman berlangsung.

“Selama proses pemadaman, jadi sekitar jam 05.00 WIB itu ikan-ikan udah pada ngambang. Jumlahnya cukup banyak, sekitar ratusan ekor,” katanya.

Ia mengimbau masyarakat tidak memanfaatkan air sungai maupun mengonsumsi ikan dari Sungai Jalatreng karena diduga terkontaminasi zat kimia berbahaya.

Pihak kepolisian juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan memeriksa lima saksi. Dugaan sementara penyebab kebakaran adalah hubungan arus pendek listrik.

“Penyebab dari kebakaran tersebut dugaan sementara dari hubungan arus pendek listrik gedung tersebut,” kata Dhady.

Sementara itu, pencemaran juga berdampak hingga wilayah BSD, di mana warga mengeluhkan bau menyengat yang masuk ke rumah-rumah serta ikan mati mengapung di aliran sungai yang menuju sungai Cisadane.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan, Bani Khosiyatullah, menyatakan timnya telah turun ke lokasi untuk memantau dampak pencemaran dan mengambil langkah penanganan lanjutan.

FTSE Russell Tunda Review Indeks Saham Indonesia di Tengah Reformasi Pasar Modal

Admin Nusavoxmedia
-
0
FTSE Russell Tunda Review Indeks Saham Indonesia di Tengah Reformasi Pasar Modal

Nusavoxmedia.id – FTSE Russell memutuskan menunda peninjauan indeks saham Indonesia yang semula dijadwalkan pada Maret 2026. Keputusan ini diambil menyusul proses reformasi pasar modal yang sedang berlangsung di Tanah Air, khususnya terkait penyesuaian persentase free float saham dan potensi gangguan perdagangan selama masa transisi.

Pengumuman resmi FTSE Russell pada 9 Februari 2026 menyatakan penundaan dilakukan setelah menerima masukan dari External Advisory Committee serta mempertimbangkan risiko lonjakan turnover yang merugikan dan ketidakpastian dalam menentukan persentase free float saham Indonesia yang akurat. Kebijakan ini mengacu pada Aturan 2.4 Exceptional Market Disruption dalam kebijakan indeks FTSE Russell.

“Menanggapi masukan dari Komite Penasihat Eksternal FTSE Russell, dan mempertimbangkan potensi perputaran yang merugikan serta ketidakpastian dalam menentukan persentase free float yang akurat dari sekuritas Indonesia mengingat rencana reformasi yang sedang berlangsung, FTSE Russell akan menunda peninjauan indeks Maret 2026 untuk Indonesia,” demikian bunyi pengumuman tersebut, dikutip Selasa (10/2/2026).

FTSE Russell adalah penyedia indeks saham global ternama yang dimiliki London Stock Exchange Group. Indeksnya banyak diikuti oleh dana investasi besar, ETF, dan investor institusi asing. Jika ada penambahan atau pengurangan saham dalam indeks FTSE, biasanya mengalir dana asing masuk atau keluar dari saham-saham tersebut di Bursa Efek Indonesia (BEI), yang bisa memengaruhi pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Penundaan review ini bersifat teknis karena reformasi sedang berlangsung, sehingga tidak ada perubahan komposisi indeks sementara. Akibatnya, aliran dana asing pasif cenderung lebih stabil (tidak ada penjualan atau pembelian paksa besar-besaran akibat rebalancing), tapi peluang saham baru masuk indeks tertunda. Pasar saham, termasuk IHSG, kemungkinan bergerak lebih defensif dan dipengaruhi sentimen jangka pendek ketimbang faktor fundamental.

Langkah ini menyusul pengumuman Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 29 Januari 2026 mengenai komitmen meningkatkan integritas dan transparansi pasar modal, yang kemudian diikuti rilis rencana reformasi oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 5 Februari 2026. FTSE Russell menyatakan akan terus memantau perkembangan reformasi tersebut dan memberikan pembaruan menjelang pengumuman peninjauan kuartalan FTSE Global Equity Index Series (GEIS) pada 22 Mei 2026.

Seiring penundaan itu, FTSE Russell menghentikan sementara penerapan berbagai perubahan indeks untuk saham Indonesia, termasuk penambahan saham baru dari IPO atau hasil review, penghapusan saham, perubahan klasifikasi kapitalisasi, penyesuaian bobot investabilitas, perubahan jumlah saham beredar, serta rights issue yang diasumsikan dijual.

Namun, aksi korporasi bersifat wajib dan fundamental tetap diproses, seperti penghapusan konstituen akibat merger, suspensi berkepanjangan, kebangkrutan, atau delisting, serta aksi tanpa penambahan modal berupa stock split, reverse split, bonus saham, mandatory spin-off, dan pembagian dividen reguler maupun spesial.

Pelaksana Jabatan Sementara Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menyatakan bahwa FTSE Russell memberikan dukungan terhadap rencana reformasi yang dilakukan OJK dan Self-Regulatory Organization (SRO). “Dalam pertemuan kami dengan FTSE kemarin, mereka menekankan pentingnya implementasi reformasi sesuai timeline yang sudah disampaikan. Kami tentu mengapresiasi dukungan tersebut,” ujar Jeffrey, dikutip dari Investor.id.

FTSE Russell menegaskan keputusan ini tidak berkaitan dengan klasifikasi negara dalam indeks ekuitas LSEG. Pengumuman klasifikasi negara selanjutnya tetap dijadwalkan pada 7 April 2026.

Prabowo Bertemu Apindo di Hambalang, Bahas Prospek Dunia Usaha dan Lapangan Kerja

Admin Nusavoxmedia
-
0
Prabowo Bertemu Apindo di Hambalang, Bahas Prospek Dunia Usaha dan Lapangan Kerja

Nusavoxmedia.id – Presiden Prabowo Subianto menerima audiensi dari sejumlah perwakilan pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di kediamannya, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Senin (9/2/2026). Pertemuan tersebut menjadi ajang pertukaran pandangan mengenai arah dan prospek dunia usaha nasional ke depan.

Dalam diskusi itu, Presiden Prabowo mengajak para pengusaha untuk berperan aktif menciptakan lapangan kerja baru di berbagai sektor strategis. Ajakan ini sejalan dengan upaya pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

“Presiden mengajak para pengusaha untuk bersama-sama menciptakan lapangan kerja di berbagai sektor, mulai dari industri tekstil, garmen, dan alas kaki, hingga mebel serta makanan dan minuman,” demikian keterangan yang dibagikan melalui akun Instagram resmi @presidenrepublikindonesia.

Para pengusaha yang hadir menyatakan dukungan penuh terhadap visi Presiden Prabowo. Dukungan itu mencakup program penghapusan kemiskinan, peningkatan asupan gizi bagi anak-anak, serta penyediaan pendidikan terbaik bagi generasi penerus bangsa. Mereka juga menyatakan komitmen mendukung penguatan industrialisasi nasional.

Baca Juga: Pemprov DKI Dukung Rencana Prabowo Bangun Gedung MUI di Kawasan Bundaran HI

Pertemuan berlangsung secara dialogis dan santai, sebagaimana terlihat dalam foto yang diunggah, di mana Presiden duduk melingkar bersama para pengusaha di meja bundar. Informasi dan foto tersebut dibagikan melalui akun Instagram @presidenrepublikindonesia pada Selasa (10/2/2026) dini hari.

Presiden didampingi sejumlah pejabat, antara lain Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Angga Raka Prabowo, serta Asisten Khusus Presiden Bidang Komunikasi dan Analisa Kebijakan Dirgayuza Setiawan.

Sementara dari pihak Apindo, hadir Ketua Umum Shinta Widjaja Kamdani dan Ketua Dewan Pertimbangan Sofjan Wanandi, beserta sejumlah pengurus dan anggota asosiasi lainnya.

Pemprov DKI Dukung Rencana Prabowo Bangun Gedung MUI di Kawasan Bundaran HI

Admin Nusavoxmedia
-
0
Pemprov DKI Dukung Rencana Prabowo Bangun Gedung MUI di Kawasan Bundaran HI

Nusavoxmedia.id – Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pemerintah telah menyiapkan lahan strategis seluas sekitar 4.000 meter persegi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, untuk pembangunan gedung bagi Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan berbagai lembaga umat Islam. Lahan tersebut direncanakan menjadi pusat aktivitas kelembagaan Islam di jantung ibu kota.

Pernyataan itu disampaikan Presiden saat menghadiri acara Munajat Bangsa serta Pengukuhan dan Ta’aruf Pengurus MUI Masa Khidmat 2025–2030 di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Sabtu (7/2/2026).

“Hari ini saya bisa sampaikan bahwa saya sebagai Presiden Republik Indonesia, saya telah menyediakan lahan di depan Bundaran HI sebesar kurang lebih 4.000 meter untuk gedung bagi MUI dan bagi badan-badan umat Islam, seperti Badan Zakat Nasional dan lembaga-lembaga lain, termasuk ormas-ormas Islam yang membutuhkan ruangan,” ujar Prabowo, dikutip dari kanal Youtube Sekretariat Presiden.

Gedung tersebut juga akan diperuntukkan bagi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Badan Wakaf Indonesia (BWI), Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), serta organisasi kemasyarakatan Islam lainnya melalui skema kantor bersama guna menekan biaya operasional.

Rencana ini berawal dari aspirasi Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar, yang menyampaikan perlunya gedung representatif karena kantor pusat MUI belum dikenal luas.

Presiden bahkan menyebut sempat tidak tahu pasti lokasi kantor MUI saat ini. Untuk desain, Prabowo menyebut rencana awal gedung bertingkat tinggi.

“Termasuk ormas-ormas Islam yang membutuhkan ruangan, kita akan bangun gedung. Terserah Menteri Agama, berapa puluh lantai. Rencananya berapa? 40 lantai,” katanya.

Baca Juga: Menkeu Purbaya Ungkap Penyebab Kegaduhan Penonaktifan BPJS Kesehatan PBI

Prabowo menekankan kehadiran gedung ini akan menyeimbangkan fungsi kawasan Bundaran HI yang selama ini didominasi hotel mewah dan mal. “Di Bundaran HI jangan hanya ada hotel mewah, jangan hanya ada mal, nanti ada gedung yang akan diperuntukkan untuk lembaga-lembaga umat Islam,” imbuhnya.

Menanggapi hal itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan kesiapan Pemprov DKI mendukung penuh rencana tersebut. Meski kewenangan pembangunan berada di pemerintah pusat, pihaknya akan memfasilitasi persyaratan teknis dan perizinan.

“Apa pun itu, Pemerintah DKI Jakarta pasti menindaklanjuti arahan Presiden,” kata Pramono di Jakarta, Senin (9/2/2026), dikutip dari Detik.

Pramono menambahkan lahan eks Kedutaan Besar Inggris telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya tingkat provinsi.

“Tetapi memang seperti diketahui, di tempat itu telah ditetapkan menjadi heritage provinsi. Maka dengan demikian, kalau harus ada pembangunan gedung, tentunya peraturannya yang harus kita jalankan, tetapi tidak melanggar prinsip dan arahan yang dilakukan oleh Bapak Presiden untuk membangun gedung itu,” pungkasnya.

Menkeu Purbaya Ungkap Penyebab Kegaduhan Penonaktifan BPJS Kesehatan PBI

Admin Nusavoxmedia
-
0
Menkeu Purbaya Ungkap Penyebab Kegaduhan Penonaktifan BPJS Kesehatan PBI

Nusavoxmedia.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai kegaduhan masyarakat akibat penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) pada awal Februari 2026 disebabkan oleh lonjakan jumlah peserta yang dinonaktifkan secara mendadak dan berskala besar.

Dalam rapat bersama pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026), Purbaya menyatakan bahwa penonaktifan mencapai sekitar 11 juta orang atau mendekati 10 persen dari total sekitar 98 juta peserta PBI JKN.

Lonjakan ini jauh lebih tinggi dibandingkan bulan-bulan sebelumnya yang hanya berkisar di bawah satu juta hingga sekitar satu juta orang per bulan, sehingga tidak memicu reaksi publik signifikan.

“Kenapa tiba-tiba ramai di bulan Februari? Karena sedemikian besar orang yang terpengaruh dan mereka tidak tahu bahwa mereka sudah tidak masuk dalam daftar lagi. Kalau 1 persen kena, enggak ribut orang-orang. Kalau 10 persen, ya kerasa,” ujar Purbaya, dikutip dari Kompas.

Baca Juga: DPR Panggil Sejumlah Menteri Bahas Polemik Penonaktifan BPJS Kesehatan PBI

Menurutnya, persoalan utama bukan pada anggaran negara, melainkan pada aspek operasional, manajemen, dan minimnya sosialisasi. Melalui APBN 2026, pemerintah tetap mengalokasikan belanja kesehatan sebesar Rp247,3 triliun, termasuk Rp56,64 triliun untuk PBI JKN bagi 96,8 juta orang. Pemutakhiran data dilakukan berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sesuai Peraturan Menteri Sosial Nomor 3/HUK/2026 yang berlaku sejak 1 Februari 2026, dengan tujuan meningkatkan ketepatan sasaran bagi fakir miskin dan masyarakat tidak mampu (desil 1-5).

Purbaya menekankan pemutakhiran data seharusnya tidak menimbulkan kegaduhan. “Agar lebih tepat sasaran melindungi masyarakat miskin dan tidak mampu. Itu, jadi pemutakhirannya jangan bikin keributan,” katanya.

Ia mengingatkan agar proses tersebut tidak merugikan peserta yang sedang menjalani pengobatan. “Jangan sampai yang sudah sakit, begitu mau cek, cuci darah, tiba-tiba nggak eligible, nggak berhak,” tegasnya.

Untuk mencegah kejadian serupa, Purbaya mengusulkan penonaktifan tidak langsung berlaku, melainkan diberi masa transisi dua hingga tiga bulan disertai sosialisasi intensif. Sistem juga perlu otomatis memberikan notifikasi kepada peserta yang statusnya dicabut.

“Begitu mereka tidak masuk lagi ke daftar PBI, langsung trigger sosialisasi ke mereka, sehingga mereka bisa melakukan tindakan yang diperlukan,” ujarnya.

Purbaya menambahkan bahwa perubahan sebaiknya dilakukan secara bertahap atau dirata-ratakan dalam beberapa bulan agar tidak menimbulkan kejutan. Masih terdapat ruang pengisian kuota PBI hingga mencapai target sekitar 98 juta peserta, asal prosedur jelas dan terukur.

Ia menilai reaksi publik yang besar merugikan citra pemerintah meski anggaran tidak berubah.

“Padahal uang yang saya keluarkan sama. Saya rugi di situ, uang keluar, image jelek jadinya. Pemerintah rugi dalam hal ini,” pungkasnya.

DPR Panggil Sejumlah Menteri Bahas Polemik Penonaktifan BPJS Kesehatan PBI

Admin Nusavoxmedia
-
0
DPR Panggil Sejumlah Menteri Bahas Polemik Penonaktifan BPJS Kesehatan PBI

Nusavoxmedia.id – Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar rapat konsultasi dengan sejumlah menteri dan kepala lembaga untuk membahas polemik penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan.

Rapat berlangsung di ruang rapat Komisi V DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026), dan dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Rapat ini melibatkan pimpinan Komisi VIII, IX, dan XI DPR RI, serta perwakilan pemerintah, antara lain Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti.

Dasco menyatakan rapat tersebut sebagai respons DPR terhadap keresahan masyarakat akibat penonaktifan jutaan peserta PBI.

“Sebagai respons DPR RI atas dinamika yang terjadi di masyarakat terkait penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan segmen PBI atau Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan,” kata Dasco saat membuka rapat, dikutip dari Kompas.

Ia menjelaskan PBI sebagai program bantuan sosial pemerintah bagi masyarakat miskin dan rentan miskin untuk mendapatkan jaminan kesehatan tanpa biaya pengobatan. Namun, tidak semua masyarakat berhak atas program tersebut.

“Namun, tidak semua masyarakat berpeluang mendapatkan BPJS Kesehatan PBI ini. Hanya mereka dari kalangan miskin atau rentan miskin yang berhak menjadi prioritas program tersebut,” ujarnya.

Dasco menekankan penonaktifan tersebut menandakan perlunya pembenahan tata kelola jaminan kesehatan nasional secara menyeluruh. Ia menyoroti pentingnya integrasi data antar-kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar pemadanan data tidak langsung berdampak negatif pada masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan.

“Oleh karenanya, perlu ada perbaikan ekosistem tata kelola jaminan kesehatan yang terintegrasi dalam rangka mitigasi penonaktifan program BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran,” tuturnya.

Polemik bermula dari penonaktifan sekitar 11 juta peserta PBI per 1 Februari 2026, seiring pemutakhiran data status ekonomi oleh Kementerian Sosial. Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menyatakan penonaktifan dilakukan terhadap peserta yang tidak lagi memenuhi kriteria, dan mereka digantikan oleh masyarakat lain yang lebih berhak. Akibatnya, jumlah total peserta PBI nasional tetap 96,8 juta orang.

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan peserta yang dinonaktifkan masih bisa mengajukan reaktivasi jika terbukti berada di desil 1 hingga 4 dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Ia juga meminta rumah sakit dan fasilitas kesehatan tidak menolak pasien PBI yang membutuhkan layanan mendesak, termasuk cuci darah, selama proses administrasi berlangsung.

Rapat disepakati berlangsung secara terbuka dan masih berlanjut untuk merumuskan perbaikan sistem tata kelola jaminan sosial kesehatan yang lebih terintegrasi dan berkeadilan.

1...345...84Halaman 4 dari 84

Nusavox adalah Media yang merilis berita tentang politik, olahraga, musik, trending, kesehatan, dan kuliner memiliki peran penting dalam menyajikan informasi yang beragam dan relevan bagi audiens yang luas. Nusavox memberikan analisis mendalam mengenai isu politik terkini, hasil pertandingan olahraga, serta perkembangan terbaru di dunia musik dan tren populer. Selain itu, media ini juga menawarkan tips kesehatan yang berguna dan menggugah selera dengan informasi kuliner yang selalu menarik.

Contact us: admin@nusavoxmedia.id

Kebijakan Privasi | Syarat & Ketentuan | Hubungi Kami | Tentang Kami
© 2026 NusavoxMedia. All rights reserved.