Ketahanan Pangan Laut: Potensi Besar Indonesia yang Terhambat SDM dan Korupsi

Nusavoxmedia.id – Indonesia sebagai negara maritim dan agraria, memiliki potensi besar dalam ketahanan pangan dari sektor laut. Hal ini disampaikan Dr. Risman Pasaribu selaku Ketua Umum Forum Pakar Indonesia, dalam pertemuan di Jakarta, Jumat, 4 Juli 2025 kemarin. Bersama Prof. Dr. Rokhmin Dahuri, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan. Ia menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya laut yang kompetitif untuk meningkatkan APBN dan kesejahteraan rakyat. Namun, rendahnya kualitas SDM dan maraknya korupsi menjadi hambatan.

Potensi Laut untuk Ketahanan Pangan

Prof. Dr. Rokhmin Dahuri selaku mantan Menteri kelautan dan akademisi IPB, menegaskan bahwa sektor laut dapat menjadi pilar ketahanan pangan nasional. “Laut kita kaya sumber daya. Jika dikelola dengan baik, sektor ini mampu meningkatkan APBN dan kesejahteraan masyarakat pesisir,” ujarnya.

Indonesia dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, memiliki potensi perikanan yang luar biasa. Namun, pengelolaan yang kurang optimal membuat potensi ini belum tergarap maksimal.

Dr. Risman Pasaribu, yang juga Dewan Pakar KAHMI Nasional, menambahkan bahwa bisnis perikanan sangat menjanjikan. Ia menyoroti perlunya sinergi antara pengusaha, industri perikanan, dan pemerintah untuk membangun ketahanan pangan.

“Kita unggul di dua sektor yaitu kelautan dan pertanian. Keduanya harus menjadi prioritas,” katanya.

Meski potensinya besar, Dr. Risman menyoroti rendahnya kualitas SDM di wilayah pesisir. Kemiskinan masih merajalela di kantong-kantong pesisir karena kurangnya keahlian dan daya saing.

“SDM kita harus ditingkatkan agar mampu bersaing dalam bisnis perikanan di kancah internasional,” tegasnya. Selain itu, infrastruktur, manajemen, dan teknologi perikanan juga perlu diperkuat untuk mendukung industri yang kompetitif.

Pemberantasan Korupsi untuk Kesejahteraan Rakyat

Dr. Risman Pasaribu menekankan pentingnya regulasi yang mendukung ketahanan pangan laut. Ia mengusulkan agar pemerintah yang sekarang di bawah Presiden Prabowo Subianto, menjadikan pembangunan sektor kelautan sebagai prioritas.

Namun, ia memperingatkan ancaman korupsi yang merugikan rakyat. “Aparat yang menjadi maling ikan harus dipecat, bahkan jika perlu dihukum mati jika terbukti korupsi,” katanya dengan tegas. Ia menegaskan bahwa pengawasan jujur dan penegakan hukum yang tegas adalah kunci keberhasilan.

Selain itu, Prof. Dr. Rokhmin Dahuri juga menambahkan bahwa pengelolaan sumber daya laut harus melibatkan teknologi modern dan kebijakan yang berpihak pada rakyat.

Dengan potensi laut yang mencakup perikanan tangkap, budi daya, dan industri pengolahan, Indonesia dapat menyaingi negara lain dalam ketahanan pangan. “Sinergi antara pemerintah, swasta, dan akademisi sangat penting,” ujarnya.

Dr. Risman juga optimistis bahwa pemerintahan saat ini mampu menjadikan sektor kelautan sebagai pilar kesejahteraan. “Indonesia bisa bersinar di panggung internasional jika kita serius membangun laut dan pertanian,” tutupnya.