BI Uji Coba Payment ID Berbasis NIK Mulai 17 Agustus 2025

Nusavoxmedia.id – Bank Indonesia (BI) akan memulai uji coba Payment ID pada 17 Agustus 2025, bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia. Sistem ini akan menjadi identitas tunggal untuk seluruh transaksi keuangan masyarakat berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Dudi Dermawan, menjelaskan Payment ID adalah kode unik berisi sembilan karakter yang menghubungkan profil individu dengan semua transaksi keuangan, baik lewat rekening bank, dompet digital, maupun kanal pembayaran lainnya. “Payment ID ini based on NIK,” ujar Dudi dalam Editor Gathering BI akhir pekan lalu.

Menurutnya, ada tiga fungsi utama Payment ID, yakni mengidentifikasi profil pengguna, mengotentikasi data transaksi untuk memastikan validitas, serta menghubungkan data individu dengan catatan transaksi secara rinci. “Jadi betapa powerful-nya Payment ID ini. Seluruh data di bank nantinya akan memiliki ekuivalen yang terhubung dengan Payment ID,” kata Dudi.

Baca Juga: Sejumlah Musisi Bebaskan Lagu Diputar di Tempat Usaha, Polemik Royalti Musik Kian Memanas

Uji coba tahap pertama dilakukan terbatas dengan model BI-led dan target implementasi penuh pada 2027. Pada 17 Agustus nanti, BI akan mempresentasikan hasil eksperimen internal yang sudah dilakukan pada seluruh pegawai BI serta penyaluran bantuan sosial non-tunai. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mendukung langkah ini. “Mudah-mudahan ke depan data kami makin akurat, lalu penerima bansosnya tepat sasaran,” ujarnya.

Selain untuk bansos, Payment ID juga diharapkan mampu mendeteksi transaksi mencurigakan seperti pencucian uang, judi online, dan pendanaan ilegal. Chief Economist Perbanas Dzulfian Syafrian menilai inisiatif ini dapat memperkuat proses Know Your Customer (KYC) dan mempermudah integrasi data lintas sektor seperti perpajakan, BPJS, tabungan, investasi, hingga kepemilikan aset. “Integrasi ini akan bermanfaat bagi perumusan kebijakan dan pengawasan pajak yang lebih efektif,” jelasnya.

Namun, sejumlah ekonom mengingatkan adanya tantangan, terutama terkait risiko privasi data dan potensi gangguan teknis. Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Eddy Junarsin mengatakan sistem ini harus diantisipasi secara matang. “Sisi negatifnya ya privasi berkurang, technical error,” kata Eddy.

BI memastikan pengelolaan data akan mengikuti aturan perlindungan data pribadi dan aksesnya hanya dapat dilakukan dengan persetujuan pemilik data. Dengan demikian, Payment ID diharapkan dapat menjadi pondasi sistem pembayaran yang transparan, akurat, dan terintegrasi untuk mendukung ekonomi nasional.