Nusavoxmedia.id – Polemik pencabutan kartu pers Istana milik jurnalis CNN Indonesia, Diana Valencia, menuai kecaman luas dari berbagai organisasi pers. Keputusan Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden itu disebut berpotensi mengganggu iklim kebebasan pers di Tanah Air.
Kasus bermula saat Diana mengajukan pertanyaan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Presiden Prabowo Subianto di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (27/9/2025).
Hanya beberapa jam setelah momen tersebut, petugas BPMI mendatangi kantor CNN Indonesia dan mengambil ID liputan Diana tanpa surat resmi. Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Titin Rosmasari, menyebut redaksi terkejut dengan langkah yang dinilai mendadak.
“Kami menilai pertanyaan yang diajukan reporter kami kontekstual dan relevan dengan kepentingan publik. Karena itu, kami meminta penjelasan atas pencabutan akses tersebut,” ujarnya, dilansir dari Kompas.
Baca Juga: Prabowo Akan Panggil Kepala BGN Usai Maraknya Kasus Keracunan Makan Bergizi Gratis
Kritik keras pun datang dari Dewan Pers. Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, meminta akses liputan Diana segera dipulihkan. Ia menegaskan kerja jurnalistik dilindungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. “Tugas wartawan adalah menyampaikan informasi kepada masyarakat. Pencabutan ID pers semestinya tidak dilakukan, terlebih tanpa alasan yang jelas,” tegasnya, Minggu (28/9/2025).
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta dan LBH Pers ikut mengecam langkah BPMI. Dilansir dari CNN Indonesia, menurut mereka, tindakan tersebut justru berpotensi memperburuk iklim kebebasan pers. AJI juga mendesak Presiden Prabowo mengevaluasi pejabat terkait. Sementara Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) mengingatkan bahwa UU Pers memberi sanksi pidana bagi siapa pun yang menghalangi kerja wartawan.
Merespons polemik tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan telah meminta BPMI berkomunikasi dengan CNN Indonesia untuk mencari jalan keluar. “Kami akan membangun komunikasi agar ada penyelesaian terbaik,” ujarnya kepada wartawan, dikutip dari Kompas.
Kasus ini terjadi di tengah sorotan publik terhadap program MBG yang dilaporkan menimbulkan kasus keracunan di sejumlah daerah. Presiden Prabowo sebelumnya menegaskan akan memanggil Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memastikan masalah tersebut ditangani serius.
