Nusavoxmedia.id – Korupsi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya Pertamina, kembali menjadi sorotan. Dr. Risman Pasaribu, tokoh senior Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Dewan Pakar KAHMI Nasional, mengeluarkan pernyataan tegas menuntut pengusutan tuntas kasus korupsi yang diduga melibatkan oknum di Pertamina. Dalam acara silaturahmi KAHMI dengan Menteri Kehakiman baru-baru ini, Ia menyoroti kerugian besar yang ditanggung rakyat akibat praktik korupsi. Pasaribu juga meminta pertanggungjawaban Menteri BUMN Erick Thohir, bahkan mendesak penggantian menteri jika diperlukan.
Dr. Risman Pasaribu: Usut Korupsi dan Reformasi BUMN
Dr. Risman Pasaribu selaku mantan pengurus Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI) dan pendiri HMI Universitas Merdeka Malang, menegaskan bahwa korupsi di Pertamina telah menyebabkan kerugian besar bagi pemerintah dan rakyat.
“Korupsi di Indonesia sudah mendarah daging. Oknum yang menghabiskan uang rakyat harus dihukum berat, bahkan hukuman mati jika perlu,” ujarnya dalam acara silaturahmi KAHMI di Jakarta. Ia menekankan bahwa pengembalian dana rakyat yang dikorupsi harus menjadi prioritas.
Selain itu, Dr. Risman menyoroti tanggung jawab Menteri BUMN Erick Thohir. Menurutnya, menteri harus bertanggung jawab atas pengawasan yang lemah di Pertamina.
“Jika tidak mampu, Menteri BUMN harus segera diganti,” tegasnya. Ia juga mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan Kabinet Merah Putih bersih dari korupsi.
“Kabinet ini harus benar-benar putih bersih, merah berani menuntaskan korupsi. Jika tidak, lebih baik ganti nama jadi Kabinet Abal-Abal atau Kabinet Kura-Kura yang lambat,” tambahnya dengan nada kritis.
Kabinet Merah Putih: Harapan Reformasi Anti-Korupsi
Dr. Risman Pasaribu menyampaikan keyakinannya terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ia percaya Prabowo mampu mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Namun, Ia menegaskan bahwa keberhasilan ini bergantung pada komitmen anti-korupsi yang kuat. “Kabinet Merah Putih harus bebas dari duri dalam daging. Jika ada anggota kabinet yang terlibat korupsi, segera lengserkan,” ujarnya.
Menurut Dr. Risman, korupsi di BUMN seperti Pertamina mencerminkan lemahnya pengawasan. Ia mengkritik efektivitas lembaga pengawas seperti Inspektorat Kementerian BUMN, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Pengawasan selama ini kurang berfungsi. UU Anti-Korupsi perlu diperkuat untuk memberi efek jera,” katanya.
Selain itu, Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, KPK, BPK, dan masyarakat sipil untuk menciptakan sistem pengawasan yang lebih efektif.
“Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga kepercayaan rakyat. Ini harus menjadi perjuangan bersama,” tambahnya.
Harapan untuk Indonesia Emas
Dengan pengalaman puluhan tahun sebagai tokoh HMI dan pendiri HMI Universitas Merdeka Malang, Dr. Risman Pasaribu optimistis Indonesia bisa terbebas dari korupsi. Ia memuji visi Prabowo Subianto untuk membawa Indonesia menuju kemakmuran.
“Dengan umur yang matang dan pengalaman luar biasa, saya yakin Bapak Presiden bisa menjadikan Indonesia jaya,” katanya. Namun, Ia menegaskan bahwa keberhasilan ini dapat terlaksana jika Kabinet Merah Putih konsisten menjalankan reformasi anti-korupsi.
Dr. Risman Pasaribu juga mengajak rakyat untuk aktif mengawasi kinerja pemerintah. “Jangan biarkan korupsi terus merajalela. Bersama Prabowo dan kabinetnya, kita harus menuntaskan korupsi tanpa kompromi,” ujarnya.
