Purbaya Pastikan Redenominasi Rupiah Tak Akan Diterapkan dalam Waktu Dekat

Nusavoxmedia.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kebijakan redenominasi rupiah tidak akan diterapkan dalam waktu dekat. Menurutnya, pelaksanaan kebijakan penyederhanaan nilai mata uang tersebut merupakan kewenangan penuh Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter, bukan Kementerian Keuangan.

“Redenom itu kebijakan Bank Sentral, dan itu dia nanti akan terapkan sesuai dengan kebutuhan pada waktunya. Tapi nggak sekarang atau tahun depan. Nggak, nggak tahun depan,” ujar Purbaya saat menghadiri acara di Universitas Airlangga, Surabaya, Senin (10/11/2025), dikutip dari Tirto.

Rencana redenominasi yang mengubah nominal seperti Rp1.000 menjadi Rp1 tanpa mengubah nilai tukar atau daya beli, tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2025–2029.

Dalam beleid itu, pemerintah menargetkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Redenominasi Rupiah rampung pada tahun 2027 sebagai bagian dari efisiensi ekonomi dan penguatan kredibilitas mata uang nasional.

Baca Juga: BGN Usulkan Program MBG untuk Suku Badui Wilayah 3T

Meski tercantum dalam Renstra, Purbaya menegaskan Kemenkeu tidak akan mencampuri pelaksanaan teknisnya. Ia menugaskan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) untuk mengawal proses administratif dan penyusunan naskah RUU tersebut. Ia menambahkan bahwa kementeriannya hanya menyiapkan dasar hukum, sementara implementasinya akan bergantung pada Bank Indonesia dan kondisi ekonomi.

Sementara itu, Bank Indonesia melalui Kepala Departemen Komunikasi Ramdan Denny Prakoso menyebutkan, setiap tahapan redenominasi akan dikaji dengan cermat, termasuk aspek politik, ekonomi, sosial, dan teknologi informasi. BI memastikan stabilitas nilai rupiah tetap terjaga selama proses tersebut berlangsung.

Dari sisi ekonomi, sejumlah pakar menilai redenominasi lebih bersifat simbolik ketimbang substansial. Melansir CNN Indonesia, Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi menyebut, penyederhanaan digit uang hanya mengubah tampilan angka tanpa memengaruhi daya beli masyarakat.

Ia menilai produktivitas tidak akan meningkat hanya karena penghapusan angka pada mata uang, dan bahwa yang dibutuhkan adalah efisiensi birokrasi serta kepastian hukum.

Kebijakan redenominasi bukanlah hal baru. Wacana serupa sudah muncul sejak 2013 dan beberapa kali dibahas pada masa pemerintahan sebelumnya, namun belum terealisasi hingga kini. Pemerintah memastikan bahwa pelaksanaan redenominasi belum akan dilakukan pada 2025 dan 2026, sembari menyiapkan landasan hukum terkait kebijakan tersebut.