Nusavoxmedia.id – Upaya meningkatkan ketahanan pangan dan pemenuhan gizi masyarakat terus dilakukan pemerintah. Salah satunya datang dari Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Lebak, yang mengusulkan agar masyarakat Suku Badui masuk dalam penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) kategori wilayah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T).
Badan Gizi Nasional (BGN) yang dipimpin Dadan Hindayana turut mendorong percepatan layanan gizi, terutama bagi masyarakat pedalaman dan komunitas adat terpencil.
Ketua Koordinator BGN Lebak, Asep Royani, menjelaskan bahwa usulan ini ditujukan untuk masyarakat Badui yang selama ini tinggal di wilayah pedalaman dengan akses gizi yang terbatas. Menurutnya, program tersebut sangat penting untuk menjamin asupan gizi bagi anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita.
“Kami berharap usulan program MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk masyarakat Badui kategori 3T dapat direalisasikan tahun 2026,” ujarnya, Minggu (09/11/2025), dikutip dari Antara.
Baca Juga: Prabowo Resmi Beri Gelar Pahlawan Nasional untuk 10 Tokoh Berjasa bagi Indonesia
Data sementara menunjukkan, terdapat sekitar 4.000 anak Suku Badui yang berpotensi menjadi penerima manfaat program ini. Pihak BGN kini tengah menyusun kajian teknis untuk memastikan mekanisme distribusi berjalan efektif. Topografi wilayah Badui yang bergunung dan berbukit disebut menjadi tantangan utama agar pendistribusian tepat sasaran.
Sementara itu, Kepala Desa (Jaro) Oom mengatakan bahwa pihaknya belum menerima pemberitahuan resmi terkait rencana pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Baduy. Meski demikian, ia menegaskan bahwa masyarakat Baduy pada prinsipnya tidak menolak program pemerintah selama tidak bertentangan dengan adat.
Ia menyampaikan bahwa pelaksanaan MBG perlu memperhatikan aturan adat serta struktur sosial masyarakat Baduy agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial. Menurutnya, pemerintah harus memahami tata kehidupan masyarakat Baduy yang menjunjung prinsip kesetaraan.
“Di Baduy prinsipnya sama rasa, sama rata. Kalau ada bantuan, jangan sampai sebagian dapat dan sebagian tidak. Itu yang harus dipahami pemerintah,” ujarnya, dikutip dari Tribunnews.
Program MBG ini, diusulkan masuk dalam agenda prioritas nasional 2026. Pemerintah menargetkan wilayah 3T, termasuk komunitas adat terpencil seperti Suku Badui, mendapatkan layanan gizi yang setara. Usulan tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk memastikan anak-anak Badui tumbuh sehat dan terhindar dari risiko gizi buruk yang masih menjadi persoalan di wilayah tersebut.
