Nusavoxmedia.id – Sejak pagi buta, Rabu (13/8/2025), Alun-Alun Pati, Jawa Tengah, sudah dipenuhi lautan massa. Puluhan ribu warga dari berbagai kecamatan memadati pusat kota untuk menuntut satu hal yaitu bupati Pati Sudewo turun dari jabatannya. Truk komando dan atribut aksi seperti keranda bertuliskan “Keranda Penipu” ikut disiapkan di depan kantor bupati.
Ahmad Husein, salah satu inisiator aksi, mengatakan jumlah peserta jauh melampaui target yang pernah dilontarkan Sudewo. “Hari ini diperkirakan 100 ribu lebih. Tantangannya kan 50 ribu, jadi sudah lewat,” ujarnya. Ia menegaskan massa siap bertahan di alun-alun sampai tuntutan dipenuhi.
Aksi ini awalnya dipicu kebijakan Sudewo menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen. Keputusan itu diambil pada Mei lalu setelah pertemuan dengan para camat dan perwakilan perangkat desa. Warga menolak keras karena dianggap memberatkan, apalagi disampaikan dengan nada menantang.
Baca Juga: Rencana Indonesia Tampung Warga Gaza di Pulau Galang Tuai Pro dan Kontra
Meski kemudian Sudewo membatalkan kebijakan tersebut dan meminta maaf, gelombang protes tidak surut. Tuntutan kini meluas yaitu menolak lima hari sekolah, menolak renovasi Alun-Alun Pati senilai Rp2 miliar, menolak pembongkaran Masjid Alun-Alun yang bersejarah, hingga memprotes proyek videotron Rp1,39 miliar.
Koordinator aksi lainnya, Teguh Istyanto, menyebut kekecewaan warga sudah mengendap lama. Ia menyinggung kebijakan regrouping sekolah yang berdampak pada guru honorer, serta pemutusan hubungan kerja ratusan karyawan RSUD RAA Soewondo tanpa pesangon. “Itu semua membuat warga makin kecewa. Jadi walau PBB dibatalkan, masalahnya tidak selesai,” katanya.
Polresta Pati mengerahkan 2.684 personel gabungan dari 14 polres, TNI, dan instansi terkait untuk mengamankan jalannya aksi. Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi, menegaskan pengamanan dilakukan secara humanis dan profesional. “Kami hormati hak masyarakat menyampaikan pendapat, tapi harus sesuai aturan. Kami akan bertindak cepat jika ada pelanggaran,” ucapnya.
Baca juga: Joao Mota Mundur dari Dirut BUMN, Kritik Birokrasi Berbelit
Di sisi lain, Sudewo menduga aksi ini ditunggangi kepentingan politik. “Kebijakan PBB sudah saya batalkan, lima hari sekolah juga kembali ke enam hari. Tapi masih seperti ini, berarti ada yang menunggangi,” katanya.
Aksi damai ini diperkirakan berlangsung hingga malam dengan penjagaan ketat di seluruh titik strategis. Warga berjanji akan terus bertahan sampai Bupati Sudewo menyatakan mundur.
