Nusavoxmedia.id – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan, Indonesia tidak menyalin mentah-mentah konsep program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari negara lain, termasuk India. Pemerintah, kata dia, mengembangkan sistem dan mekanisme yang disesuaikan dengan kondisi sosial serta infrastruktur di dalam negeri.
“Kami mengembangkan pola sendiri. Tapi kalau ada tawaran dari lembaga internasional untuk bekerja sama, saya kira kita akan terbuka dan masuknya di daerah-daerah di mana mungkin pengembangan institusi ya,” ujarnya di acara Bimteknas PKS di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (3/11/2025), dikutip dari Kompas.
Dalam kesempatan itu, Dadan juga menyoroti isu dugaan pemalsuan logo BGN pada peralatan makan yang disebut digunakan untuk program MBG. Ia menegaskan, lembaganya tidak pernah meminta pihak mana pun mencantumkan logo BGN pada ompreng atau nampan yang digunakan penerima manfaat.
“BGN tidak pernah meminta seseorang atau perusahaan untuk mencap tray itu. Bahkan tidak ada penggunaan logo dalam berdagang, nah itu adalah kriminal murni,” ujar Dadan, dikutip dari Tribunnews.
Baca Juga: Bahlil: Golkar Usulkan Soeharto Jadi Pahlawan Nasional ke Prabowo
Kasus tersebut bermula dari temuan aparat Polres Metro Jakarta Utara di sebuah rumah toko di kawasan Ancol, Pademangan. Polisi menemukan sejumlah ompreng berlabel palsu yang diduga diubah dari produk impor menjadi seolah buatan lokal.
Kasi Humas Polres Metro Jakut Ipda Maryati Jonggi mengatakan, pihaknya masih melakukan pendalaman. “Saat ini masih kami lakukan pengecekan dan pendalaman untuk memastikan kebenarannya,” tegasnya.
Terlepas dari polemik tersebut, BGN memastikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan sesuai rencana. Untuk mempercepat pelaksanaan MBG, Dadan mengatakan dana program akan mulai disalurkan secara berkala setiap 12 hari mulai Januari 2026.
Ia memperkirakan nilai penyaluran bisa mencapai Rp9–10 triliun pada paruh pertama bulan itu. Dana tersebut digunakan untuk membeli bahan pangan dari petani, nelayan, dan peternak lokal.
Hingga kini, BGN mencatat program MBG telah menjangkau lebih dari 40 juta penerima manfaat di 38 provinsi, dengan melibatkan lebih dari 14 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Total investasi dari mitra mencapai Rp28 triliun tanpa menggunakan dana pemerintah.
Program ini juga membuka peluang bagi berbagai pihak untuk ikut mengembangkan rantai pasok pangan, termasuk kader PKS yang disebut telah membangun beberapa dapur MBG di berbagai wilayah.
