Nusavoxmedia.id – Presiden Prabowo Subianto dikabarkan tengah menelaah daftar calon penerima gelar pahlawan nasional yang diajukan oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Salah satu nama yang mencuri perhatian publik adalah Presiden ke-2 RI, Soeharto, yang diusulkan oleh Partai Golkar melalui mekanisme internal partai.
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa aspirasi tersebut telah disampaikan langsung kepada Presiden di Istana Kepresidenan.
“Golkar berpandangan bahwa jasa Pak Harto ini cukup luar biasa dan Pak Harto adalah salah satu pendiri Partai Golkar, menjadi presiden 30 tahun lebih. Waktu kedaulatan pangan, kedaulatan energi, ketika inflasi kita sekian ratus persen, Indonesia terkenal dengan Macan Asia di saat itu, itu adalah tidak bisa terlepas dari jasa Pak Harto,” ujar Bahlil di Istana Negara, Senin (3/11/2025), seperti dikutip Detik.
Menurutnya, Partai Golkar telah mengajukan nama Soeharto ke Kementerian Sosial sebagai calon pahlawan nasional. Keputusan itu, kata Bahlil, merupakan hasil rapat DPP Partai Golkar yang disepakati secara kolektif.
Baca Juga: Program MBG Dorong Permintaan Ayam dan Telur, BPS Catat Inflasi Naik di Oktober 2025
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan bahwa Istana telah menerima daftar 40 calon pahlawan nasional dari Kemensos. Nama-nama tersebut telah diserahkan kepada Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Fadli Zon untuk ditelaah lebih lanjut sebelum diajukan kepada Presiden.
“Sedang dipelajari oleh Bapak Presiden karena memang cukup banyak nama-nama yang diajukan. Mohon waktu,” ujar Prasetyo di kantor ANTARA, Jakarta Pusat, Kamis (30/10), dikutip dari Antara.
Dalam daftar itu juga tercantum sejumlah tokoh lain, seperti Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan aktivis buruh Marsinah, yang tewas pada masa Orde Baru. Rencananya, pengumuman resmi penerima gelar pahlawan nasional akan dilakukan pada 10 November 2025, bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan.
Meski dukungan dari Partai Golkar menguat, usulan tersebut menuai pro dan kontra di publik. Melansir Tempo, sejumlah kalangan masyarakat sipil dan akademisi, termasuk Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA), menolak keras wacana pemberian gelar tersebut. Mereka menilai Soeharto tidak layak disebut pahlawan karena berbagai pelanggaran hak asasi manusia dan praktik korupsi yang terjadi selama masa pemerintahannya.
Pemerintah hingga kini belum memberikan pernyataan resmi terkait keputusan akhir. Presiden Prabowo dijadwalkan mengumumkan daftar penerima gelar pahlawan nasional pada 10 November 2025, setelah menerima hasil kajian dari Dewan Gelar dan Tanda Kehormatan.
