Nusavoxmedia.id – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan memikul penuh tanggung jawab atas proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh, di tengah sorotan publik terkait utang dan efisiensi proyek tersebut.
Ia menyebut pembangunan transportasi publik seperti Whoosh merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menyediakan layanan modern bagi rakyat, bukan semata-mata urusan keuntungan finansial.
“Tidak usah khawatir, saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah, saya yang bertanggung jawab atas Whoosh,” ujar Prabowo saat meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2025), dikutip dari kanal Youtube Sekretariat Presiden.
Baca Juga: KPK Tangkap Gubernur Riau Abdul Wahid dalam OTT Dugaan Korupsi di Dinas PUPR
Menurutnya, proyek Whoosh harus dilihat dari sisi manfaat, bukan hanya dari untung dan rugi. Ia menekankan bahwa transportasi publik di seluruh dunia merupakan bagian dari kewajiban pelayanan publik (public service obligation).
Prabowo menilai hal terpenting adalah sejauh mana proyek tersebut memberi manfaat bagi masyarakat, seperti mengurangi kemacetan, polusi, dan mempercepat perjalanan.
Ia juga mengingatkan agar polemik terkait utang dan pembiayaan Whoosh tidak dijadikan alat politik. Isu tersebut, katanya, kerap dipelintir oleh pihak yang tidak memahami konteks pembangunan nasional.
“Jangan dipolitisasi, jangan menari di gendang telinganya orang. Bangsa kita kuat, bangsa kita kaya,” tegas Prabowo.
Proyek Kereta Cepat Whoosh dibangun dengan total investasi sekitar US$7,2 miliar atau Rp116 triliun. Sebanyak 75 persen dibiayai oleh pinjaman dari China Development Bank (CDB), sementara sisanya berasal dari setoran modal gabungan BUMN Indonesia dan mitra Tiongkok. Pembayaran utang akan dilakukan secara bertahap sekitar Rp1,2 triliun per tahun.
Baca Juga: Program MBG Berjalan Sesuai Rencana, BGN Tegaskan Tak Pernah Minta Gunakan Logo di Ompreng
Prabowo juga menegaskan bahwa pembiayaan infrastruktur publik berasal dari dana rakyat melalui pajak, sehingga pemerintah wajib memastikan tidak ada kebocoran anggaran maupun praktik korupsi. Ia menekankan pentingnya efisiensi dan transparansi dalam setiap program pembangunan nasional.
“Pemerintah tidak boleh lengah. tidak boleh dibohongi. Jangan biarkan ada yang mencuri kekayaan negara. Kita harus buktikan bahwa kita bisa menghemat untuk kemakmuran rakyat,” pungkasnya.
