Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji: Uang Percepatan dari Khalid Basalamah Jadi Barang Bukti KPK

Nusavoxmedia.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyoroti praktik jual beli kuota haji yang menyeret nama Ustaz Khalid Zeed Abdullah Basalamah. Dana yang ia serahkan kepada penyidik ternyata merupakan hasil pungutan dari oknum Kementerian Agama (Kemenag), bukan inisiatif pribadi.

Menurut Plt Deputi Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu, uang itu dipungut dengan dalih “percepatan” agar jemaah Khalid bisa segera berangkat haji khusus. “Bukan suap, tapi bentuk pemerasan. Ada permintaan jelas dari oknum Kemenag agar jamaah bisa berangkat tahun yang sama,” ujarnya di kantor KPK, Jakarta, Kamis (18/9/2025), seperti dilansir Kompas.

Awalnya, Khalid bersama 122 jemaahnya sudah terdaftar untuk program haji furoda. Namun, belakangan ia ditawari jalur haji khusus oleh pihak travel dan pegawai Kemenag. Tawaran itu datang dengan syarat tambahan, yakni uang percepatan yang nilainya bervariasi mulai 2.400 hingga 7.000 dolar AS per kuota.

Untuk memenuhi permintaan tersebut, Khalid menghimpun dana dari jamaahnya. Dana kemudian diserahkan secara berjenjang ke pihak travel dan diteruskan ke oknum Kemenag.

Baca Juga: KPK Dorong Reformasi Usai Putusan MK Larang Rangkap Jabatan Pejabat Publik

Ironisnya, setelah ibadah haji selesai pada 2024, isu pembagian kuota mencuat hingga DPR RI membentuk Panitia Khusus (Pansus) Haji. Situasi itu memicu rasa panik di kalangan pejabat yang terlibat. Menurut Asep, uang yang sebelumnya sudah diambil justru dikembalikan lagi kepada Khalid karena takut terseret lebih jauh. “Rasa khawatir membuat uang itu diserahkan lagi ke Ustaz Khalid. Kemudian dijadikan barang bukti oleh penyidik,” tutur Asep.

Khalid sendiri mengakui bahwa ia dan jamaahnya hanyalah korban. Dalam keterangannya, ia menyebut awalnya seluruh jemaah Uhud Tour diproyeksikan berangkat dengan visa furoda. Namun, seorang pemilik travel, Ibnu Mas’ud dari PT Muhibbah Mulia Wisata, menawarkan untuk memakai kuota haji khusus. “Kami tidak berniat melakukan pelanggaran, hanya diarahkan pindah ke visa khusus oleh pihak travel,” kata Khalid.

Pengusutan kasus ini melibatkan banyak pihak karena setidaknya 400 biro perjalanan terindikasi terlibat dalam distribusi kuota tambahan. KPK juga sudah melakukan penggeledahan di berbagai lokasi, mulai dari kediaman mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas hingga ruang Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Dari hasil sementara, potensi kerugian negara diperkirakan lebih dari Rp1 triliun.

Barang bukti berupa uang tunai yang telah dikembalikan Khalid kini resmi disita penyidik. Selain uang, KPK juga mengamankan dokumen, barang bukti elektronik, hingga aset kendaraan dan properti.

Kasus ini menjadi perhatian publik karena menunjukkan bagaimana praktik rangkap kepentingan dan lemahnya pengawasan bisa membuka jalan bagi praktik korupsi di sektor pelayanan ibadah.