Indonesia Izinkan Transfer Data Pribadi ke AS, Pakar Soroti Ketiadaan UU Perlindungan di Amerika

Nusavoxmedia.id – Kesepakatan perdagangan digital Indonesia-Amerika Serikat yang diumumkan Gedung Putih pada (22/07/2025) waktu setempat, menimbulkan kontroversi setelah Indonesia setuju mengakui AS sebagai negara dengan perlindungan data pribadi memadai. Langkah ini membuka jalan legal bagi transfer data pribadi warga Indonesia ke perusahaan-perusahaan yang berbasis di Amerika.

Poin tersebut termuat dalam klausul “Menghapus Hambatan Perdagangan Digital” dalam delapan butir kesepakatan dagang terbaru kedua negara. Pemerintah AS menyatakan bahwa perusahaan mereka telah menjalankan reformasi perlindungan data selama bertahun-tahun. Namun, keputusan Indonesia ini menuai pertanyaan besar soal kedaulatan data nasional.

Kesepakatan ini juga terjadi di tengah konteks ketimpangan tarif perdagangan antara dua negara. Sebelumnya, produk ekspor Indonesia ke Amerika dikenakan tarif tinggi hingga 32 persen. Kemudian yang terbaru, AS menurunkannya menjadi 19 persen. Di sisi lain, barang-barang AS yang masuk ke Indonesia dikenakan tarif 0 persen.

Baca juga: TNI Produksi Obat Murah, Distribusi Lewat Koperasi Merah Putih Didukung BPOM dan Kemenkes

Langkah Indonesia membuka akses data pribadi ke AS pun dipandang sebagai bagian dari kompromi negosiasi dagang tersebut. Melalui pengakuan tersebut, AS berpeluang memperkuat ekspor jasa digital mereka sambil mengurangi defisit perdagangan yang tercatat mencapai USD 17,9 miliar pada 2024.

Namun dari dalam negeri, berbagai kalangan mempertanyakan langkah ini. Ketua ACCI Alex Budiyanto menyebut AS belum memiliki undang-undang federal khusus perlindungan data pribadi seperti Eropa dengan GDPR. “Tanpa payung hukum jelas, data warga Indonesia yang dikirim ke sana jadi rentan. Kalau bocor, siapa yang bisa dituntut?” ujarnya.

Hal serupa ditegaskan Ketua Indonesia Cyber Security Forum (ICSF), Ardi Sutedja. Menurutnya, perlindungan data adalah bagian dari ketahanan nasional. “Ini bukan sekadar isu dagang. Data adalah aset strategis. Kita tidak bisa membiarkannya dikelola oleh negara yang tidak punya sistem hukum perlindungan data yang kuat,” tegasnya.

Baca juga: Turunnya Tarif Ekspor Indonesia-AS: Antara Kritik dan Peluang

UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) Indonesia sebenarnya mengizinkan transfer data ke luar negeri, tapi dengan syarat negara penerima harus memiliki perlindungan setara atau mekanisme hukum yang mengikat. Jika tidak, persetujuan eksplisit pemilik data menjadi syarat mutlak. Beberapa pengamat menyebut kesepakatan ini bisa melanggar prinsip tersebut, apalagi jika tidak didahului konsultasi publik.

Direktur ICT Institute Heru Sutadi menambahkan bahwa pelaku industri lokal tidak dilibatkan dalam diskusi penting ini. “Kita bicara tentang data rakyat. Ini bukan ruang eksklusif pejabat. Harusnya ada konsultasi luas,” katanya.

Selain isu data, kesepakatan ini juga mencakup penghapusan tarif digital untuk produk tak berwujud, dan komitmen Indonesia terhadap moratorium bea transmisi elektronik di WTO. Namun sorotan terbesar tetap tertuju pada fakta bahwa kedaulatan data Indonesia kini tergadai di bawah bayang-bayang kepentingan dagang internasional.