Nusavoxmedia.id – Wakil Presiden Gibran Rakabuming mendapat tugas khusus dari Presiden Prabowo untuk mempercepat pembangunan di Papua. Penugasan ini mencakup pembangunan infrastruktur, penanganan isu hak asasi manusia (HAM), dan pengawasan keamanan. Meski sempat mencuat wacana Gibran berkantor di Papua, Menteri Koordinator Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra mengklarifikasi bahwa kantor Badan Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, bukan Gibran, yang akan beroperasi di Jayapura,
Tugas Khusus Gibran di Papua
Presiden Prabowo menunjuk Gibran untuk memimpin koordinasi percepatan pembangunan Papua, sebagaimana diumumkan Yusril Ihza Mahendra pada peluncuran Laporan Tahunan Komnas HAM 2024 di Jakarta, Rabu,2 Juli 2025. Gibran akan mengawasi pembangunan fisik, seperti jalan dan fasilitas publik, serta menangani isu HAM dan pendekatan keamanan. “Fokusnya tidak hanya infrastruktur, tetapi juga memastikan HAM terpenuhi,” ujar Yusril.
Penugasan ini akan diresmikan melalui Keputusan Presiden (Keppres) dan mengacu pada Pasal 68A UU No. 2/2021 tentang Otonomi Khusus Papua. Gibran akan memimpin Badan Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, didampingi Menteri Dalam Negeri, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, dan perwakilan provinsi di Papua.
Klarifikasi: Gibran Tidak Berkantor di Papua
Awalnya, Yusril menyebutkan kemungkinan Gibran berkantor di Papua untuk menangani isu secara langsung. Namun pada 9 Juli 2025, ia menegaskan bahwa yang berkantor di Jayapura adalah Sekretariat Badan Percepatan Pembangunan, bukan Gibran. “Tidak mungkin Wapres pindah ke Papua,” kata Yusril. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menambahkan bahwa Gibran hanya mengoordinasikan kebijakan, dengan eksekusi dilakukan oleh Badan Eksekutif.
Gibran sendiri menanggapi santai. “Wapres sudah sering ke Papua. Ini tugas semua wapres,” katanya di Yogyakarta, Selasa, 8 Juli 2025 kemarin. Ia menegaskan fokus pada koordinasi kebijakan, bukan menetap di Papua.
Tantangan Pembangunan dan Isu HAM
Papua menghadapi tantangan kompleks, mulai dari infrastruktur yang terbatas hingga konflik HAM dan keamanan. Gibran menyoroti pentingnya akses jalan untuk menekan harga pangan. “Jika jalan masih berlubang, harga pangan akan mahal,” ujarnya. Ia juga akan mengevaluasi Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) yang dibentuk era Wapres Ma’ruf Amin untuk memastikan efektivitas.
Namun, penugasan ini mendapat banyak kritik. Jurnalis Dandhy Laksono memperingatkan risiko perampasan tanah adat akibat proyek pembangunan. “Pembangunan harus melibatkan orang asli Papua agar adil,” katanya. Komnas HAM Papua juga meminta Gibran fokus pada dialog kemanusiaan, bukan hanya pendekatan keamanan.
Selain itu, Aktivis Sebby Sambom mempertanyakan kualifikasi Gibran. “Apa kualifikasinya untuk selesaikan masalah Papua? Tidak mungkin berhasil,” katanya.
Di sisi lain, anggota DPR dari PDIP, Deddy Yevri Sitorus, menyambut positif penugasan ini. “Bagus sekali, ini menunjukkan kepedulian Prabowo untuk Papua. Gibran harus fokus, jangan hanya datang-pergi,” ujarnya. Ia menilai kehadiran Gibran dapat memastikan keadilan ekonomi dan kesehatan bagi warga Papua.
