Nusavoxmedia.id – Aksi massa yang memadati Alun-Alun Pati pada Rabu (13/8/2025) berujung ricuh setelah Bupati Sudewo dilempari botol air kemasan saat mencoba menyapa warga. Mengenakan kemeja putih dan peci hitam, ia sempat naik ke atas kendaraan taktis kepolisian untuk menyampaikan permintaan maaf. Namun, lemparan dari arah kerumunan membuat ajudan dan petugas segera mengevakuasinya kembali ke dalam kendaraan.
Kemarahan warga dipicu kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen. Meski kenaikan tersebut akhirnya dibatalkan, gelombang protes tetap berlangsung. Sejumlah peserta aksi juga menyoroti kebijakan lain, seperti penerapan lima hari sekolah, pengangguran guru honorer, hingga pemutusan hubungan kerja ratusan pegawai RSUD RAA Soewondo.
Di tengah desakan tersebut, Sudewo menegaskan tidak akan mengundurkan diri. “Saya dipilih rakyat secara demokratis, semua ada mekanismenya,” ucapnya di kantor bupati, Rabu (13/8). Pernyataan itu tak meredakan tuntutan massa yang menginginkan dirinya turun jabatan.
Baca Juga: Bupati Pati Sudewo Dilempari Botol saat Temui Massa, DPRD Bentuk Pansus Pemakzulan
Menanggapi situasi memanas, Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda, menilai Sudewo masih layak diberi kesempatan memperbaiki kebijakan mengingat baru menjabat kurang dari satu tahun. Ia mengingatkan DPRD dan eksekutif seharusnya mengedepankan fungsi kontrol bersama, bukan langsung memproses pemakzulan.
Meski begitu, mengutip dari detikJateng, DPRD Pati telah resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket untuk mengusut kebijakan bupati. Ketua Pansus, Teguh Bandang Waluyo, menyebut rapat perdana akan membahas pengisian jabatan Direktur RSUD RAA Soewondo dan kasus PHK massal pegawai honorer. Jika terbukti melanggar aturan, pansus akan merekomendasikan pemakzulan.
Di luar arena politik lokal, nama Sudewo kembali mencuat dalam kasus dugaan korupsi proyek jalur kereta api yang ditangani KPK. Lembaga antirasuah itu menyatakan tengah mendalami dugaan aliran dana ke Sudewo saat masih menjabat anggota DPR. Meskipun ia membantah menerima suap, KPK tidak menutup kemungkinan akan memanggilnya untuk dimintai keterangan.
Pengamat politik M. Jamiluddin Ritonga mengingatkan, peristiwa ini menjadi pelajaran bagi kepala daerah lain bahwa sikap otoriter dan kebijakan sepihak berpotensi memicu perlawanan rakyat. “Dalam sistem demokrasi, pemimpin harus mau mendengar. Kalau tidak, rakyat akan menolak,” ujarnya dikutip dari Sindonews.
