Ahok Bersaksi di Sidang Korupsi Migas Pertamina, Singgung BUMN Titipan Politik

Nusavoxmedia.id – Mantan Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok memberikan keterangan sebagai saksi dalam sidang dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Ahok bersaksi untuk sembilan terdakwa, termasuk Riva Siahaan, Yoki Firnandi, Agus Purwono, Maya Kusmaya, Edward Corne, Sani Dinar Saifuddin, Muhamad Kerry Adrianto Riza, Dimas Werhaspati, dan Gading Ramadhan Joedo. Perkara ini diduga menyebabkan kerugian negara mencapai Rp285 triliun.

Ahok menjelaskan bahwa selama menjabat Komisaris Utama periode 2019-2024, ia menjalankan pengawasan ketat melalui komite audit dan sistem digital. Ia menyebut Pertamina mencapai laba tertinggi sepanjang sejarah pada 2023 sebesar USD 4,7 miliar.

“Di masa kami ini, Pertamina mencapai keuntungan terbesar dari sejarahnya,” ujar Ahok di hadapan majelis hakim, seperti dikutip Kompas.

Ahok mengakui kondisi keuangan Pertamina saat itu sulit karena kebijakan subsidi yang tidak bisa dinaikkan, sehingga perusahaan sering meminjam dana jangka pendek.

“Di situlah kami terpaksa minjam uang dengan pendek, Direksi pinjam, kami setuju,” katanya.

Baca Juga: DPR Resmi Sahkan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI Periode 2026–2031

Ia menyatakan usulannya untuk mengubah sistem subsidi menjadi voucher digital melalui aplikasi MyPertamina ditolak, meski dinilai bisa mendatangkan keuntungan hingga USD 6 miliar per tahun. Ahok juga mengapresiasi sejumlah direksi muda yang membangun ekosistem digital Pertamina, termasuk Riva Siahaan, Maya Kusmaya, dan Edward Corne, meski mereka kini menjadi terdakwa.

Menanggapi pertanyaan jaksa soal pencopotan direksi, Ahok menyoroti Djoko Priyono dan Mas’ud Khamid sebagai “orang terbaik” yang dicopot tanpa dasar meritokrasi.

“Ini orang terbaik Pak Djoko itu, makanya saya tulis dicopot. Makanya saya selalu bilang sama Pak Jaksa, kenapa saya mau laporin ke Jaksa? Periksa tuh sekalian BUMN, periksa tuh Presiden bila perlu, kenapa orang terbaik dicopot?” ucapnya.

Ahok mengungkapkan keputusan strategis di Pertamina sering dibypass Dewan Komisaris oleh Menteri BUMN, termasuk pengangkatan dan pemberhentian direksi. Ia sempat meminta Presiden Joko Widodo memberinya jabatan Direktur Utama agar bisa membenahi perusahaan. Namun, usulan itu tidak terealisasi, sehingga ia memutuskan mundur setelah pengesahan RKAP 2024, dengan catatan penghematan hingga 46% melalui sistem pengadaan baru.

Soal pengaruh pihak luar, Ahok membantah pernah diintervensi pengusaha Riza Chalid. “Saya juga heran. Sekuat apa sih beliau sampai intervensi? Kita jaganya gitu ketat,” katanya.

Ia mengaku baru mengetahui isu tersebut dari media dan tidak familiar dengan pelaku migas karena latar belakangnya di tambang dan perdagangan.

“Saya kurang bergaul dengan orang-orang di Migas, Pak. Saya orang tambang, Pak. Orang dagang. Makanya saya sebetulnya tidak gitu familiar dengan pelaku-pelaku migas, Pak,” ujarnya saat menjawab hakim Adek Nurhadi.

Sementara itu, Ahok menegaskan mundurnya bukan karena jabatan atau gaji. “Saya bukan kejar gaji, bukan kejar jabatan, saya kejar legacy untuk memperbaiki Pertamina kok,” ucapnya.

Dalam kesaksiannya, Ahok menilai BUMN sarat kepentingan politik. Saat hakim Adek Nurhadi bertanya soal campur tangan pihak luar, Ahok menjawab, “Kalau mau ngomong jujur Pak ya, BUMN ini seperti titipan politik. Saya suka bicara, kalau saya bukan teman Presiden, tidak mungkin ditaruh saya di Komut,” pungkasnya.