Nusavoxmedia.id – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyatakan Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum terhitung 26 November 2025 pukul 00.45 WIB. Pernyataan itu tertuang dalam surat edaran nomor 4779/PB 02/A102.71/99/11/2025 yang ditandatangani Wakil Rais Aam PBNU Afifuddin Muhajir dan Katib Ahmad Tajul Mafakhir.

Surat tersebut menindaklanjuti rapat harian Syuriyah PBNU pada 20 November 2025 di Jakarta, yang memberi ultimatum tiga hari kepada Gus Yahya untuk mundur. Gus Yahya disebut telah menerima risalah rapat secara langsung di Hotel Mercure Ancol pada 21 November 2025, meski dokumen itu dikembalikan kepada Afifuddin.

“Risalah itu menegaskan soal keputusan yang dibuat oleh pemegang otoritas tertinggi di PBNU, Syuriyah,” bunyi keterangan dalam surat.

Surat edaran itu juga memerintahkan PBNU segera menggelar rapat pleno untuk membahas pergantian pengurus dan pelimpahan fungsi jabatan. Selama posisi Ketua Umum kosong, kepemimpinan PBNU berada sepenuhnya di tangan Rais Aam.

Meski demikian, Katib PBNU Ahmad Tajul menegaskan surat itu bukan surat pemberhentian formal. “Saya tanda tangan Surat Edaran PBNU soal sebagaimana yang tertulis di surat tersebut. Bukan Surat Pemberhentian. Beda bentuknya,” ujarnya, Rabu (26/11/2025), dikutip dari Tempo.

Baca Juga: Prabowo Siapkan Bantuan Motor bagi Penyuluh KB dan TPK untuk Distribusi MBG

Sebelumnya, saat berada di Hotel Novotel Samator, Surabaya, Jawa Timur, Gus Yahya membantah adanya pemberhentian. “Saya sama sekali tidak terbersit pikiran untuk mundur karena saya mendapat amanat dari muktamar ini untuk lima tahun,” ujarnya, Minggu (23/11/2025).

Ia menilai pemecatan Ketua Umum Tanfidziyah tidak bisa dilakukan hanya melalui rapat harian Syuriyah.

Surat edaran tersebut juga memberikan opsi keberatan melalui Majelis Tahkim Nahdlatul Ulama. “Dalam hal KH. Yahya Cholil Staquf memiliki keberatan terhadap keputusan tersebut, maka dapat menggunakan hak untuk mengajukan permohonan kepada Majelis Tahkim Nahdlatul Ulama,” bunyi bagian penutup surat.

Sementara itu, konflik internal ini turut mendapat sorotan publik terkait dugaan perbedaan kepentingan dalam pengelolaan tambang. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD memberikan pandangan kritis.

“Saya tidak ikut mencampuri itu. Tapi persoalannya sekarang ini tidak bagus bagi NU, malu kita. Apalagi isunya kan soal tambang ya,” ucap Mahfud, dikutip dari kanal YouTube pribadinya.

Mahfud juga menyinggung ironi masa lalu ketika NU dan Muhammadiyah pernah berada dalam satu barisan saat menggugat aturan pengelolaan migas ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kini, menurutnya, justru muncul keributan terkait siapa yang akan mengelola tambang.

“Nah, yang sekarang ini ribut karena pengelolaan tambang kan gitu kan. Dulu mereka gak mau ngelola tambang tapi harus diperbaiki undang-undangnya dan dikabulkan oleh MK gitu. Sehingga sesudah itu banyak koruptor-koruptor ditangkap karena tambang itu. Nah, sekarang ribut harusnya siapa yang mengelola. Untuk apa kan ribut-ribut begitu sudahlah siapa yang mengelola sudah disepakati bersama. Lalu kalau ada apa silakan diatur gitu tapi NU-nya ini diselamatkan,” ujarnya.

Mahfud berharap pemerintah berhati-hati menyikapi situasi tersebut. Ia juga menyarankan jalan islah mengingat muktamar tinggal satu tahun lagi.

“Sehingga kalau ini rusak ini kegoncangan-kegoncangan di kalangan umat hubungan antara Islam dan negara dan rugi besar. Saya tidak tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi menurut saya sebaiknya diselesaikan. Sebaiknya segera diselesaikan. Kalau saya, Islah saja, kan tinggal setahun kan. Besok akhir tahun 2026 atau awal tahun 2027 itu mereka sudah harus muktamar lagi kok sesuai amanat muktamar Lampung,” pungkasnya.