Kejagung Sebut UU Perampasan Aset Bisa Sasar Harta Buronan Korupsi Riza Chalid hingga Jurist Tan

Nusavoxmedia.id – Kejaksaan Agung (Kejagung) menyebut pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset dapat memperkuat upaya penegakan hukum terhadap buronan kasus korupsi. Melalui aturan tersebut, aparat penegak hukum berpeluang mengejar dan merampas aset milik pelaku tindak pidana, termasuk tersangka yang melarikan diri ke luar negeri.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, mengatakan ketentuan tersebut relevan untuk menangani sejumlah buronan kasus korupsi yang hingga kini belum berhasil ditangkap, seperti Muhammad Riza Chalid dan Jurist Tan.

“Apalagi dengan adanya beberapa pelaku tindak pidana yang melarikan diri, baik di dalam negeri ataupun berada di luar negeri seperti MRC, Jurist Tan, AK, dan lain-lain,” kata Anang saat dikonfirmasi, Sabtu (21/11/2026).

MRC merupakan inisial Muhammad Riza Chalid, yang masuk daftar buronan Interpol setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Sementara itu, Jurist Tan menjadi buronan setelah terseret kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Nama lain yang disebut Anang adalah Arif Kurniawan atau AK. Sosok tersebut belakangan dikaitkan dengan dugaan korupsi tata kelola tambang nikel ilegal di Sulawesi Tenggara periode 2013-2025. AK diketahui terdeteksi berada di luar negeri.

Anang menyambut pengesahan UU Perampasan Aset karena dinilai dapat memperluas upaya pemulihan hasil tindak pidana. Menurutnya, keberadaan aturan tersebut tidak hanya memberikan penguatan dalam penindakan terhadap pelaku, tetapi juga membuka jalan untuk mengembalikan aset yang berkaitan dengan kejahatan kepada negara maupun korban.

“Kami menyambut baik dengan adanya pembentukan dan telah disahkannya UU Perampasan Aset dalam penguatan penegakan hukum, terutama dalam pemulihan aset. Ini baik buat negara ataupun korban,” ucap Anang.

Dia menambahkan, penerapan aturan tersebut juga dapat membantu mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar akibat tindak pidana. Sebab, penanganan perkara tidak hanya berfokus pada penangkapan dan pemidanaan pelaku, tetapi turut menyasar kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan.

“Tidak hanya mempidanakan orangnya, tetapi juga mengejar asetnya,” ucap Anang.

Related Articles

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Kunjungi Media Sosial Kami

440PengikutMengikuti
2,430PelangganBerlangganan

Latest Articles