Kurniasih Minta Redistribusi 242.482 Guru PPPK Paruh Waktu Perhatikan Pemerataan dan Kondisi Guru

Nusavoxmedia.id – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Kurniasih Mufidayati, meminta pemerintah memastikan redistribusi 242.482 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu yang akan beralih menjadi PPPK penuh waktu dilakukan secara merata. Penempatan guru harus disesuaikan dengan kebutuhan sekolah tanpa mengabaikan kondisi dan hak para tenaga pendidik.

Kurniasih menilai, perubahan status kepegawaian tersebut perlu diikuti penataan distribusi guru agar tidak menimbulkan ketimpangan baru di lingkungan pendidikan. Dia mengingatkan pemerintah agar proses penempatan tidak menyebabkan sejumlah sekolah kelebihan tenaga pendidik, sementara sekolah lainnya masih mengalami kekurangan guru.

“Penataan ini memang dibutuhkan karena perubahan status jangan sampai membuat satu sekolah kelebihan guru sementara sekolah yang lain tetap kekurangan,” kata Kurniasih dalam keterangannya, Sabtu (21/11/2026).

Dia mengapresiasi langkah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang saat ini melakukan pemetaan ulang kebutuhan dan penempatan guru. Menurutnya, kebijakan tersebut harus didasarkan pada kondisi nyata di lapangan, termasuk keberadaan guru dan kebutuhan tenaga pendidik di setiap sekolah.

Perhatian khusus, kata Kurniasih, juga perlu diberikan kepada guru PPPK paruh waktu yang selama ini bertugas di sekolah swasta. Dia mengingatkan agar proses pemindahan guru setelah perubahan status tidak membuat sekolah asal kehilangan tenaga pengajar yang dibutuhkan.

“Tetapi prinsipnya harus dua-duanya terpenuhi, yakni kebutuhan sekolah tertangani dan hak serta kondisi guru tetap terlindungi,” ucapnya.

Menurut Kurniasih, pemetaan tidak cukup hanya mengacu pada jumlah guru dan ketersediaan formasi. Pemerintah perlu memasukkan sejumlah aspek lain, seperti kesesuaian bidang studi, beban mengajar, domisili, jarak tempuh, akses transportasi, kondisi keluarga, hingga keberlangsungan kegiatan belajar mengajar di sekolah asal.

Ketua DPP PKS itu menilai faktor-faktor tersebut penting diperhitungkan karena kebijakan pemindahan tempat tugas dapat berdampak langsung terhadap kehidupan pribadi dan keluarga guru.

“Jangan melihat guru hanya sebagai angka dalam tabel distribusi. Mereka punya keluarga, ada yang sudah puluhan tahun mengabdi di satu wilayah, ada yang harus mengurus anak atau orang tua, ada pula yang akses transportasinya sangat terbatas. Semua itu harus menjadi pertimbangan dalam penempatan,” kata Kurniasih.

Dia juga meminta Kemendikdasmen menetapkan pedoman penempatan yang jelas agar pelaksanaannya memiliki standar dan tidak merugikan guru. Pedoman tersebut, menurutnya, perlu mengatur batas kewajaran jarak penempatan dari domisili, kondisi keluarga tertentu, kebutuhan bidang studi di beberapa sekolah, serta prosedur pengajuan keberatan apabila lokasi penugasan dinilai memberatkan.

“Misalnya, bagaimana definisi penempatan yang masih wajar dari domisili, bagaimana bila guru memiliki kondisi keluarga tertentu, bagaimana bila bidang studinya dibutuhkan di beberapa sekolah, serta bagaimana mekanisme keberatan bila penempatan dinilai sangat memberatkan,” ujarnya.

Selain kejelasan aturan, Kurniasih mendorong pemerintah menyediakan kesempatan bagi guru untuk melakukan konfirmasi sebelum keputusan penempatan ditetapkan secara final. Dia menilai verifikasi langsung diperlukan untuk melengkapi data administratif sehingga keputusan pemerintah sesuai dengan keadaan sebenarnya.

“Jadi, prosesnya harus transparan dan memberi ruang klarifikasi,” katanya.

Kurniasih turut mengingatkan agar perubahan status dan penempatan tidak menghambat pemenuhan hak kepegawaian maupun pembayaran gaji guru. Seluruh proses administrasi, termasuk penerbitan surat keputusan (SK) penempatan dan sinkronisasi data, harus dipastikan selesai sebelum kebijakan diberlakukan.

“Jangan sampai status sudah berubah, tetapi SK penempatan terlambat, data belum sinkron, atau pembayaran hak guru justru tersendat. Seluruh proses administrasi harus selesai dan terkoneksi sebelum kebijakan berlaku efektif,” katanya lagi.

Sementara itu, Kemendikdasmen tengah menyiapkan pemetaan ulang terhadap 242.482 guru PPPK paruh waktu yang akan beralih menjadi PPPK penuh waktu pada 2027. Proses redistribusi tersebut dilakukan dengan melibatkan dinas pendidikan tingkat provinsi serta kabupaten/kota untuk memastikan kesesuaian data guru dan kebutuhan formasi di masing-masing wilayah.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, mengatakan dinas pendidikan memiliki peran penting dalam proses tersebut karena mengetahui kondisi dan persebaran guru di daerah.

“Untuk pemetaan saat ini sedang berjalan, semua Dinas Pendidikan. Karena yang tahu persis keberadaan mereka adalah Dinas Pendidikan,” kata Nunuk pada Kamis (18/11/2026), dikutip dari Antara.

Dia menjelaskan, dinas pendidikan telah melakukan verifikasi dan validasi data untuk mengetahui jumlah guru serta kebutuhan tenaga pendidik di setiap wilayah. Hasil pendataan tersebut akan menjadi dasar pemerintah dalam menentukan penempatan guru yang mengalami perubahan status kepegawaian.

“Jadi ini sedang berproses, baik secara regulasi maupun di dalam sistem dan nanti dipastikan 242 ribu guru itu ada, dan itu yang akan dipetakan,” ujar Nunuk Suryani.

Related Articles

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Kunjungi Media Sosial Kami

440PengikutMengikuti
2,430PelangganBerlangganan

Latest Articles