Nusavoxmedia.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp 4.042.500. Angka tersebut mengalami kenaikan Rp 276.500 atau sekitar 7,34 persen dibandingkan UMP 2026 yang tercatat sebesar Rp 3.766.000.
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Papua Barat Daya, Suroso, mengatakan keputusan tersebut telah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Papua Barat Daya Nomor 100.3.3.1/239/11/2026 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2027.
Keputusan itu ditandatangani pada Jumat (20/11/2026). Penetapan UMP tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Dalam proses perhitungannya, pemerintah daerah menggunakan sejumlah indikator, yakni inflasi sebesar 4,61 persen, pertumbuhan ekonomi 3,41 persen, serta nilai alfa 0,8 yang telah disepakati.
Selain menetapkan UMP, Pemprov Papua Barat Daya juga menentukan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2027 untuk enam sektor usaha. Ketentuan upah sektoral tersebut berlaku di seluruh wilayah Papua Barat Daya.
“Selain UMP, pemerintah provinsi juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2027 untuk enam sektor usaha yang berlaku di seluruh wilayah Papua Barat Daya,” ujarnya, Minggu (22/11/2026), dilansir dari Antara.
Suroso menjelaskan, besaran UMSP berbeda-beda sesuai dengan sektor usaha. Upah tertinggi ditetapkan untuk sektor pertambangan dan pengolahan minyak dan gas bumi, yakni Rp 5.956.500.
Sementara itu, sektor pertambangan umum selain galian C ditetapkan sebesar Rp 4.119.000. Adapun sektor konstruksi khusus belanja pemerintah dan perikanan masing-masing memiliki upah minimum sektoral sebesar Rp 4.062.000.
“Selanjutnya, sektor konstruksi khusus belanja pemerintah dan perikanan masing-masing sebesar Rp 4.062.000, sedangkan sektor kehutanan dan perkebunan masing-masing sebesar Rp 4.081.500,” imbuhnya.
UMP dan UMSP Papua Barat Daya 2027 dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Januari 2027. Seluruh perusahaan di kabupaten dan kota di provinsi tersebut wajib mengikuti ketentuan upah minimum yang telah ditetapkan.
Ketentuan upah minimum itu berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja di bawah satu tahun. Sementara bagi pekerja yang telah memiliki masa kerja satu tahun atau lebih, perusahaan diwajibkan menyusun dan menerapkan struktur serta skala upah dengan mempertimbangkan saran dari perwakilan pekerja atau serikat pekerja.
Namun, ketentuan tersebut tidak berlaku bagi usaha mikro dan kecil. Besaran upah pekerja pada kelompok usaha tersebut ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerja, dengan ketentuan paling sedikit 50 persen dari upah minimum yang berlaku.
Suroso berharap keputusan mengenai UMP dan UMSP 2027 dapat dijalankan oleh seluruh pihak terkait. Ia juga mengajak serikat pekerja dan asosiasi pengusaha mematuhi ketentuan tersebut secara bertanggung jawab agar hubungan industrial di Papua Barat Daya berlangsung harmonis dan berkeadilan.

