Pengamat militer Jaleswari Pramodhawardhani atau Dani mengkritisi pelaksanaan pembekalan bela negara dan manajerial bagi calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang digelar di sejumlah satuan pendidikan TNI di berbagai daerah. Menurutnya, pembentukan disiplin tidak harus dilakukan dengan pendekatan militer karena nilai tersebut juga dimiliki oleh kalangan sipil.
Dalam tayangan Gaspol Kompas.com yang dikutip pada Senin (6/7/2026), Dani menilai calon manajer koperasi tidak memerlukan pola pendidikan yang identik dengan kehidupan militer, seperti tinggal di barak maupun mengikuti latihan dasar kemiliteran.
“Saya rasa kawan-kawan yang bertugas sebagai karyawan koperasi tidak membutuhkan disiplin ala militer, atau harus tinggal di barak, atau apa namanya, menguasai soal latihan dasar militer, baris-berbaris,” kata Dani.
Ia menegaskan bahwa disiplin bukanlah karakter yang hanya dimiliki institusi TNI sehingga tidak semua profesi harus dibentuk melalui pendekatan serupa.
“Karena disiplin itu kan enggak mutlak milik TNI aja. Disiplin ala guru, disiplin ala masyarakat sipil itu kan juga ada, gitu. Kenapa semua harus didisiplinkan tubuhnya?” tambah dia.
Dani juga mempertanyakan relevansi materi latihan fisik yang diberikan kepada para peserta. Menurutnya, tugas sebagai pengelola koperasi lebih membutuhkan kompetensi di bidang manajemen dibandingkan kemampuan fisik.
“Kenapa juga harus lari-lari? Padahal yang dibutuhkan untuk menjadi karyawan koperasi desa atau manajer koperasi desa itu kan lebih kepada hal-hal yang sifatnya manajerial,” ujar dia.
Menurut Dani, pembekalan seharusnya diarahkan pada peningkatan kemampuan mengelola keuangan, mengatur operasional usaha koperasi secara efisien, serta membekali peserta dengan keterampilan teknis yang relevan untuk menjalankan roda organisasi.
Ia juga menilai terdapat perbedaan mendasar antara budaya kerja militer dengan prinsip dasar koperasi. Menurutnya, koperasi dibangun atas semangat gotong royong dan partisipasi bersama, sementara TNI menerapkan sistem yang berlandaskan hierarki komando serta kepatuhan.
“Jadi, ada paradoks-paradoks di sini yang yang harusnya dijawab gitu,” tegas dia.
Lebih jauh, Dani berpandangan bahwa pemerintah hingga kini belum memberikan penjelasan yang memadai mengenai alasan pelibatan TNI dalam berbagai urusan sipil. Ia menilai kritik terhadap kebijakan tersebut kerap dijawab dengan narasi besar mengenai pembangunan atau kepentingan nasional sehingga ruang diskusi menjadi terbatas.
“Ketika kata-kata ‘pembangunan’ itu menjadi argumentasi, siapapun pasti susah untuk menolak. Nanti kalau menolak dibilang, ‘Waduh, itu menolak pembangunan. Enggak pro pembangunan.’ Jadi, hal-hal seperti itu yang yang membuat ruang sipil kita untuk berdialog terkait dengan kepentingannya tuh terbatas gitu,” pungkas dia.
