Nusavoxmedia.id – Polemik seputar beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) kembali bergulir setelah seorang alumni berinisial DS, yakni Dwi Sasetyaningtyas, mengunggah video yang menunjukkan kebahagiaannya atas naturalisasi anak keduanya menjadi warga negara Inggris.
Video tersebut viral di media sosial dan memicu kecaman publik karena Dwi dan suaminya, Arya Iwantoro, merupakan penerima beasiswa LPDP yang bersumber dari dana abadi pendidikan dan pajak rakyat Indonesia.
Dwi adalah lulusan magister Delft University of Technology, Belanda, pada 2017. Sementara suaminya menempuh program magister dan doktoral di Utrecht University, Belanda, sepanjang 2017–2022, juga melalui skema LPDP.
Menanggapi kontroversi itu, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie menegaskan bahwa beasiswa dari negara bukan sekadar fasilitas, melainkan utang budi.
“Saya pernah dikecam netizen ketika mengimbau penerima beasiswa S1 luar negeri Kemendikti Saintek bahwa beasiswa adalah utang. Namun kenyataannya memang demikian, setiap beasiswa dari negara adalah utang budi,” kata Stella dikutip dari Kompas.com, Senin (23/2/2026).
Stella menilai kasus ini mencerminkan kegagalan moral sejak dini dalam pendidikan kehidupan. Ia menekankan pentingnya menanamkan rasa tanggung jawab dan kebanggaan nasional, termasuk dengan menggunakan bahasa Indonesia di rumah bagi keluarga diaspora.
“Bagi para orangtua, baik yang tinggal di Indonesia maupun di luar negeri, gunakanlah bahasa Indonesia di rumah dan tanamkan kebanggaan berbahasa Indonesia kepada anak. Kemampuan berbahasa Indonesia tidak pernah menjadi beban, bahkan bisa menjadi senjata ampuh!” ujarnya.
Di sisi lain, Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI Muhammad Sarmuji menyoroti isu keadilan akses terhadap beasiswa LPDP. Ia mengingatkan bahwa tanpa afirmasi yang jelas, program ini berpotensi hanya dinikmati kalangan tertentu.
“Saya sendiri pernah mengingatkan soal ini dalam rapat kerja (Komisi XI DPR RI) dengan Kementerian Keuangan pada awal tahun 2022. Saya sampaikan bahwa LPDP ini kalau tidak ada penekanan dan afirmasi yang jelas, akan menjadi lingkaran yang dinikmati oleh orang kaya saja,” ujar Sarmuji, dikutip dari Antara.
Sarmuji menjelaskan syarat seleksi seperti nilai TOEFL tinggi lebih mudah dipenuhi oleh mereka yang sejak kecil memiliki akses pendidikan dan kursus berkualitas.
“Kalau tidak ada afirmasi, yang akan menikmati hanya orang kaya, karena syarat-syarat itu berat sekali. TOEFL bahasa Inggris-nya sekian-sekian. Dan orang yang bisa memenuhi kriteria ini rata-rata pasti orang kaya,” katanya.
Sarmuji menambahkan bahwa bagi anak dari keluarga tidak mampu, beasiswa LPDP sering menjadi satu-satunya peluang mengubah nasib, berbeda dengan kelompok mampu yang punya banyak alternatif. Ia berharap polemik ini menjadi momentum evaluasi kebijakan agar dana abadi pendidikan mencerminkan keadilan sosial.
“Dana abadi pendidikan itu berasal dari pajak rakyat. Maka semangatnya harus keadilan sosial. Jangan sampai tanpa kita sadari, yang menikmati secara berulang hanya kelompok sosial tertentu. Negara harus hadir memberi afirmasi agar yang lemah juga punya tangga untuk naik,” pungkasnya.
