Nusavoxmedia.id – Ribuan pengemudi ojek online (ojol) memadati kawasan Patung Kuda, Jakarta, pada Selasa, 20 Mei hari ini. Aksi bertajuk “Aksi 205” ini menjadi puncak protes pengemudi terhadap dugaan pelanggaran regulasi oleh aplikator. Demo yang berlangsung serentak di 14 kota besar Indonesia ini menyoroti isu tarif dan kesejahteraan pengemudi. Artikel ini mengulas situasi demo ojol di Patung Kuda, tuntutan pengemudi, serta dampaknya bagi masyarakat.
Situasi Demo Ojol di Patung Kuda
Aksi 205 ini berawal dengan konvoi dari Markas Garda Indonesia di Jalan Kodam Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat, pada pukul 12:30 WIB. Massa tiba di Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, sekitar pukul 13:00 WIB. Puluhan ribu pengemudi roda dua dan roda empat dari berbagai daerah, termasuk Jawa Timur, Yogyakarta, dan Palembang, turut bergabung. Mereka membentangkan spanduk bertuliskan “Buat UU Pekerja Transportasi Online Indonesia” dan menuntut kenaikan tarif antar penumpang.
Polda Metro Jaya telah menyiapkan rekayasa lalu lintas situasional dan menutup sebagian Jalan Medan Merdeka Barat. Untuk menghindari kemacetan, masyarakat diharapakan dapat menghindari kawasan Monas, DPR dan Patung Kuda. Hingga sore ini, aksi masih berlangsung damai, meskipun kemacetan melumpuhkan sejumlah ruas jalan di Jakarta. Layanan ojol di Jabodetabek juga lumpuh akibat offbid massal dari pukul 00:00 hingga 23:59 WIB.
5 Tuntutan Pengemudi Ojol
Demo ini terjadi atas respon adanya dugaan pelanggaran regulasi oleh aplikator sejak 2022. Berdasarkan Kepmenhub KP No. 1001 Tahun 2022, potongan aplikasi seharusnya maksimal 20%, tetapi aplikator diduga memotong hingga 50%-70%. Sejumlah pengemudi yang telah bekerja sejak 2015 mengeluh penghasilan mereka turun drastis, menjadi kurang dari Rp100 ribu per hari.
5 tuntutan utama pengemudi meliputi:
- Revisi tarif penumpang dan penghapusan skema diskriminatif seperti GrabBike Hemat.
- Penetapan tarif layanan makanan dan pengiriman barang yang melibatkan YLKI.
- Sanksi tegas dari Presiden dan Kemenhub terhadap aplikator pelanggar regulasi.
- Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPR, Kemenhub, asosiasi, dan aplikator.
- Penurunan potongan aplikasi menjadi 10%.
Tanggapan Aplikator dan Pemerintah
Dudy Purwagandhi selaku Menteri Perhubungan menyatakan aksi ini adalah bagian dari penyampaian aspirasi. Ia menjanjikan pertemuan dengan pemangku kepentingan, tetapi belum ada solusi konkret hingga sore ini. Sementara itu, aplikator seperti Grab, Gojek, dan Maxim bersikukuh operasional mereka normal. Tirza R. Munusamy selaku Chief of Public Affairs Grab Indonesia, menyebut potongan mereka sesuai regulasi dan mengimbau pengguna merencanakan perjalanan lebih awal. Gojek juga membantah pelanggaran, tetapi tidak menanggapi tuntutan spesifik seperti penurunan potongan aplikasi.
Maxim dan InDrive menyebut hanya sedikit pengemudi mereka yang ikut demo, sehingga layanan tidak terganggu. Namun, fakta di lapangan menunjukkan layanan lumpuh total di Jabodetabek, bertolak belakang dengan klaim aplikator.
Dampak Demo Ojol bagi Masyarakat
Pengguna aplikasi di wilayah Jabodetabek kesulitan mengakses layanan ojol karena aksi offbid massal. Bahkan Transjakarta harus menyesuaikan rute di koridor utama Jakarta untuk mengantisipasi kemacetan. Masyarakat diimbau mencari alternatif transportasi, seperti bus atau kereta, hingga layanan kembali normal malam ini. Di daerah lain seperti Yogyakarta dan Surabaya, aktivitas masyarakat juga terganggu akibat demo serupa.
Pengamat transportasi Djoko Setijowarno menyebut bisnis ojol sebagai “bisnis gagal”. Pengemudi bekerja 8-12 jam sehari dengan pendapatan di bawah Rp3,5 juta per bulan, tanpa hari libur. Sentimen di X menunjukkan dukungan terhadap pengemudi, meskipun sebagian masyarakat mengeluh atas gangguan layanan.
Akhir Kata
Demo ojol Aksi 205 di Patung Kuda, Jakarta, pada 20 Mei Hari ini masih menjadi perhatian publik. Pengemudi menuntut keadilan tarif dan regulasi, tetapi belum mendapat respons konkret dari pemerintah maupun aplikator. Masyarakat diimbau mencari alternatif transportasi hingga layanan normal kembali. Aksi ini mengingatkan pentingnya perlindungan bagi pekerja informal di tengah tantangan ekonomi modern.
