Gerindra Dukung Opsi Pilkada Lewat DPRD, Dinilai Tekan Biaya Politik

Nusavoxmedia.id – Wacana pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali mencuat seiring dukungan sejumlah partai politik. Partai Gerindra menjadi salah satu partai yang secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap perubahan mekanisme Pilkada tersebut dengan alasan efisiensi anggaran dan tingginya ongkos politik dalam pemilihan langsung.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono, menilai biaya kampanye yang mahal kerap menjadi penghambat bagi figur-figur kompeten untuk maju sebagai calon kepala daerah.

“Biaya kampanye untuk seorang calon kepala daerah, kita terbuka saja, itu angkanya prohibitif. Mahal. Dan ini yang juga harus kita evaluasi, supaya orang-orang yang benar-benar memiliki kemampuan mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara bisa maju tanpa dihalang-halangi oleh biaya kampanye yang luar biasa,” ujar Sugiono dalam keterangannya, dikutip dari Kompas, Selasa (30/12/2025).

Baca Juga: KSAD Sebut Penanganan Bencana Sumatra Paling Cepat Sepanjang Pengalaman TNI

Menurut Sugiono, pemilihan kepala daerah melalui DPRD dinilai lebih efisien dari berbagai sisi, mulai dari proses penjaringan kandidat, mekanisme pemilihan, hingga penggunaan anggaran negara. Skema tersebut juga dinilai dapat menekan potensi konflik dan polarisasi yang kerap muncul dalam Pilkada langsung.

Sementara itu, Ketua DPP Partai Gerindra Prasetyo Hadi juga menyatakan dukungan partainya terhadap wacana tersebut merupakan langkah berani untuk mengevaluasi sistem Pilkada yang selama ini berjalan. Menurutnya, ongkos politik yang tinggi menjadi kendala serius bagi calon kepala daerah, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi.

“Kalau kajian internal di Partai Gerindra, kami memang berpendapat bahwa kita harus berani melakukan perubahan ketika sistem yang berjalan memiliki banyak sisi negatif,” ujar Prasetyo.

Namun, wacana tersebut menuai kritik dari sejumlah kalangan. Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menilai pemilihan kepala daerah melalui DPRD justru mengamputasi hak rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung.

“Justru merugikan rakyat. Problemnya kan di hilir, soal money politics. Kok di hulu, hak asasi rakyat untuk memilih yang diamputasi?” ujar Agung.

Ia berpandangan persoalan politik uang seharusnya diselesaikan melalui penguatan penegakan hukum dan pengawasan Pilkada. Agung juga mengingatkan potensi menguatnya praktik kartel dan oligarki politik jika Pilkada dikembalikan ke DPRD.

“Uang yang sebelumnya menyasar pemilih bisa berpindah ke anggota dewan. Praktik kartel dan oligarki politik justru berpotensi menguat,” pungkasnya.