BGN Tegaskan MBG Bersifat Sukarela, Sekolah Tak Boleh Dipaksa Ikut Program

Nusavoxmedia.id – NyWakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, menyatakan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dilarang memaksa sekolah agar siswanya menjadi penerima manfaat MBG.

Ia menekankan prinsip ini dalam acara Koordinasi dan Evaluasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta seluruh Kepala SPPG se-Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Sabtu (24/1/2026).

“Para Kepala SPPG tidak boleh memaksa. Kalau ada sekolah yang tidak mau menerima MBG, karena misalnya para siswa sekolah itu anak-anak orang yang mampu, ya tidak apa-apa,” ujar Nanik dalam keterangan resmi.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul keluhan salah seorang Kepala SPPG di Banyuwangi. Ia mengaku kesulitan memperluas jumlah penerima manfaat MBG di wilayahnya karena sejumlah sekolah elite dengan ribuan siswa menolak ikut program, meskipun telah melibatkan aparat setempat seperti Danramil dan Kapolsek.

Nanik menjelaskan, pemerintah memang menargetkan seluruh anak Indonesia memperoleh asupan gizi yang baik agar tidak ada anak yang kekurangan gizi. Namun, pelaksanaan MBG tetap mengedepankan prinsip sukarela tanpa unsur paksaan atau intimidasi dari SPPG maupun instansi lain.

Ia menegaskan tidak boleh ada kesan bahwa sekolah yang menolak berarti tidak mendukung program pemerintah. Jika sekolah-sekolah tertentu mampu memenuhi kebutuhan gizi siswanya secara mandiri, keputusan tersebut harus dihormati.

“Pokoknya, Kepala SPPG kami dari BGN tidak ada unsur pemaksaan sedikit pun,” tegas Nanik.

Sebagai langkah lanjutan, Nanik mendorong para Kepala SPPG untuk aktif mencari kelompok sasaran lain yang lebih membutuhkan di wilayah tugas masing-masing. Kelompok tersebut meliputi pesantren kecil, anak putus sekolah, anak jalanan usia sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita.

“Masih banyak yang belum menerima MBG, sementara mereka sangat membutuhkan,” tambahnya.

BGN berharap pemahaman prinsip sukarela ini dapat diterapkan secara konsisten oleh seluruh pelaksana di daerah agar program MBG berjalan efektif, tepat sasaran, dan tanpa menimbulkan polemik di masyarakat.