AS Cabut Sanksi Ekonomi Suriah: Jalan Baru Menuju Rekonstruksi dan Stabilitas

Nusavoxmedia.id – Amerika Serikat (AS) membuat pernyataan besar dalam kebijakan luar negerinya. Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif untuk mencabut semua sanksi ekonomi terhadap Suriah, mengakhiri isolasi ekonomi yang telah berlangsung sejak 1979 dan 2004. Keputusan ini, diumumkan pada Senin (30/6/2025), menandai perubahan dramatis setelah penggulingan rezim Bashar al-Assad pada Desember 2024 kemarin. Langkah ini membuka jalan bagi investasi asing dan rekonstruksi di negara yang porak-poranda akibat 14 tahun perang saudara.

Langkah Bersejarah untuk Pemulihan Suriah

Keputusan Trump mengakhiri “darurat nasional” yang diberlakukan sejak 2004, yang melarang transaksi keuangan dengan Suriah, termasuk akses ke sistem pembayaran global. “Suriah harus diberi kesempatan untuk bangkit. Tindakan ini akan mengakhiri isolasi dari sistem keuangan internasional,” ujar Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, mengutip dari AFP. Kebijakan ini juga mencakup pengecualian khusus yang memungkinkan mitra AS berpartisipasi dalam rekonstruksi Suriah, termasuk penyediaan listrik, air, dan sanitasi.

Menteri Keuangan AS yaitu Scott Bessent, menegaskan bahwa pencabutan sanksi bertujuan menempatkan Suriah pada jalur stabilitas dan kemakmuran. “Kami ingin Suriah menjadi negara yang damai dan bersatu,” katanya. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Suriah, Asaad al-Shibani, menyebut langkah ini sebagai “titik balik besar” untuk rekonstruksi dan pemulihan ekonomi. “Hambatan ekonomi kini terbuka, memungkinkan rakyat Suriah pulang dengan bermartabat,” tulisnya di platform X.

Syarat dan Harapan AS

AS menetapkan sejumlah syarat terkait pencabutan sanksi ekonomi di Suriah. Suriah harus memastikan tidak menjadi tempat berlindung bagi teroris. Syaratnya juga harus melindungi minoritas agama dan etnis, serta mendukung normalisasi hubungan dengan Israel melalui Perjanjian Abraham. Departemen Keuangan AS juga mempertahankan sanksi terhadap individu dan entitas terkait ISIS, Iran, dan pelaku pelanggaran hak asasi manusia di era kepemimpinan Assad. Trump memerintahkan peninjauan status Suriah sebagai negara sponsor terorisme dan penunjukan Hayat Tahrir al-Sham (HTS) sebagai kelompok teroris, yang kini dipimpin Presiden sementara Suriah, Ahmad al-Sharaa.

Langkah ini mengikuti pertemuan Trump dengan al-Sharaa di Riyadh pada Mei 2025 kemarin, di mana Trump memuji al-Sharaa sebagai “pemimpin tangguh.” Al-Sharaa, mantan komandan HTS, berjanji membentuk pemerintahan inklusif dan menjaga stabilitas regional, meskipun kekhawatiran muncul akibat laporan kekerasan terhadap minoritas Alawite.

Respon Masyarakat Suriah

Rakyat Suriah menyambut keputusan ini dengan sukacita. Di Damaskus, warga turun ke jalan menyalakan kembang api, merayakan akhir isolasi ekonomi. “Ini langkah positif untuk mengurangi penderitaan rakyat,” kata Kementerian Luar Negeri Suriah. Namun, tantangan rekonstruksi tetap besar. Program Pembangunan PBB (UNDP) memperkirakan kerugian ekonomi Suriah mencapai 800 miliar dolar AS, dengan biaya rekonstruksi antara 400–600 miliar dolar AS.

Pakar ekonomi Suriah yaitu Ammar Youssef, menyebut pencabutan sanksi sebagai peluang emas untuk investasi di sektor minyak, energi, dan pariwisata. “Suriah kini menjadi lahan subur untuk proyek rekonstruksi,” ujarnya. Negara-negara seperti Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab akan menjadi investor utama. Hal ini didukung oleh keringanan sanksi dari Uni Eropa pada Mei kemarin.

Penutup

Pencabutan sanksi ini membuka sejarah baru bagi Suriah. Dengan dukungan internasional, negara ini kini memiliki peluang untuk membangun kembali infrastruktur dan perekonomian yang hancur akibat perang berkepanjangan. Keberhasilan rekonstruksi ini bergantung pada kemampuan pemerintahan al-Sharaa memenuhi syarat AS, termasuk menjaga stabilitas dan melindungi minoritas. Dunia menyaksikan langkah Suriah menuju masa depan yang stabil dan makmur.