Beranda blog Halaman 29

Dua Kubu Berebut Takhta PB XIV, Keraton Solo Kembali Dilanda Dualisme

2

Nusavoxmedia.id – Keraton Kasunanan Surakarta menghadapi ketegangan internal pasca wafatnya Paku Buwono XIII. Dua kelompok dalam keluarga besar keraton kini mengajukan kandidat berbeda sebagai penerus takhta Paku Buwono.

Situasi memanas setelah keluarga besar keraton menggelar rembug di Sasana Handrawina. Pertemuan yang dipimpin KGPA Tedjowulan dan dihadiri sentana, putra-putri PB XII dan PB XIII, serta perwakilan abdi dalem, menetapkan KGPH Hangabehi sebagai PB XIV. Penetapan tersebut memunculkan perbedaan sikap di sebagian anggota keluarga.

Sementara itu, kubu permaisuri telah lebih dahulu mengukuhkan KGPAA Hamangkunegoro sebagai PB XIV pada hari pemberangkatan jenazah PB XIII. Prosesi tersebut terekam dalam sejumlah video yang beredar dan menimbulkan penolakan dari pihak yang menilai pengukuhan itu tidak sesuai paugeran.

Putri tertua PB XIII, GKR Timoer Rumbay Kusuma Dewayani, menegaskan bahwa pengangkatan Hamangkunegoro merupakan bagian dari wasiat mendiang ayahnya.

“Kan kami sudah berbicara. Sebelumnya kan kami sudah bicara, bahkan kami sudah di hadapan Gubernur, Bapak Respati, dan Bapak Gibran, kami kan sudah berbicara. (Pada saat itu kesepakatannya seperti apa?) Kami sudah bersepakat untuk Paku Buwono Putra Mahkota,” ucapnya di Keraton Solo, Kamis (13/11/2025), dikutip dari Detik.

Namun kubu Hangabehi justru memberikan narasi berbeda. Sebagian kerabat menganggap apa yang terjadi merupakan rekayasa yang menabrak tata aturan keraton.

“Kemarin itu direkayasa, seakan-akan ada permaisuri, surat wasiat, dan pengangkatan Adipati Anom. Kami kaget waktu mau tutup peti kok tiba-tiba ada deklarasi KGPH Hamangkunegoro sebagai PB XIV,” ujar Adik mendiang PB XIII, GKR Koes Murtiyah Wandansari atau Gusti Moeng.

Gusti Moeng juga menegaskan legitimasi penobatan Hangabehi berdasarkan paugeran keraton yang dinilai paling sahih.

“Agar keributan yang dahulu-dahulu menjadi satu dan kita bersama-sama memiliki niat menyatukan keluarga serta melestarikan keraton. Tadi juga sepakat untuk menobatkan KGPH Hangabehi sebagai PB XIV,” ujarnya. dikutip dari BeritaSatu.

Meski demikian, Hamangkunegoro tetap bersiap menggelar Jumeneng Dalem pada Sabtu mendatang sebagai tindak lanjut deklarasinya. Hal ini menandakan dua versi raja akan berjalan paralel, mengulang peristiwa serupa pada era PB XIII tahun 2004.

Hingga kini, kedua kubu tetap berpegang pada legitimasi masing-masing. Dualisme pun tak terhindarkan, membuat masa depan kepemimpinan Keraton Surakarta kembali berada dalam bayang-bayang perpecahan yang belum terlihat ujung penyelesaiannya.

Roy Suryo Cs Jalani Pemeriksaan Kasus Ijazah Jokowi di Polda Metro Jaya

1

Nusavoxmedia.id – Tiga tersangka kasus dugaan pemalsuan ijazah Presiden Joko Widodo, yaitu Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tyassuma, menjalani pemeriksaan di Gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Kamis (13/11/2025).

Ketiganya tiba secara bergantian dan langsung menuju ruang pemeriksaan. Di luar gedung, sejumlah simpatisan turut hadir memberikan dukungan.

Roy Suryo menyatakan bahwa kehadirannya bukan sekadar memenuhi panggilan polisi.

“Saya bukan wakili saya sendiri, Dokter Rismond tidak mewakili Dokter Rismond sendiri, Dokter Tifa juga tidak. Kami mewakili seluruh rakyat Indonesia yang menginginkan perubahan atas negeri ini,” ujar Roy Suryo, Kamis (13/11/2025), dikutip dari Kompas.

Ia mengaku membawa sejumlah dokumen yang menurutnya penting untuk diperiksa secara adil.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam perkara ini. Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri mengatakan para tersangka dijerat pasal berlapis terkait pencemaran nama baik, fitnah, ujaran kebencian, dan manipulasi data elektronik.

“Polda Metro Jaya telah menetapkan delapan orang tersangka dalam perkara pencemaran nama baik, fitnah, ujaran kebencian, dan manipulasi data elektronik yang dilaporkan oleh Bapak Ir. H. Joko Widodo,” ujar Asep dalam konferensi pers, Jumat (7/11/2025), dikutip dari Tirto.

Baca Juga: Ramai Keluhan di Medsos, BGN Pastikan Pembayaran Gaji SPPI Tuntas Minggu Ini

Asep menjelaskan, para tersangka dibagi ke dalam dua klaster dengan tingkat ancaman pidana berbeda. Klaster pertama berisi lima orang, sementara klaster kedua yang terdiri atas Roy Suryo, Rismon, dan Tifauzia, dijerat pasal tambahan terkait perubahan serta penghapusan dokumen elektronik dengan ancaman hukuman hingga belasan tahun penjara.

Kuasa hukum Roy Suryo, Ahmad Khozinudin, menilai penetapan tersangka terhadap kliennya bukan proses hukum murni. Ia menegaskan bahwa pihaknya hanya menunggu satu hal dari penyidik yaitu kehadiran ijazah asli Jokowi.

“Hari ini bukan 700 bukti yang kami tunggu, sebenarnya hanya cukup satu bukti, yakni selembar ijazah dari saudara Joko Widodo yang tidak pernah kunjung dihadirkan,” ujar Khozinudin di Mapolda Metro Jaya, dikutip dari Tempo.

Ia juga menilai sebagian besar bukti yang digunakan penyidik tidak berkaitan langsung dengan pokok perkara.

Di tengah pemeriksaan, Roy mengklaim tindakan mereka dilakukan atas nama kelompok masyarakat yang menginginkan perubahan namun enggan bersuara terbuka. Ia menambahkan, pemeriksaan kali ini bertepatan dengan rencana peluncuran buku yang mengkritik pemerintah.

“Kami tahu bahwa kami akan dikriminalisasi, kenapa kami tahu? Kami merencanakan menerbitkan buku kedua, Gibran’s Black Paper,” pungkasnya.

Ramai Keluhan di Medsos, BGN Pastikan Pembayaran Gaji SPPI Tuntas Minggu Ini

2

Nusavoxmedia.id – Badan Gizi Nasional (BGN) memberi penjelasan lengkap mengenai keluhan para petugas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang beberapa hari terakhir ramai di media sosial.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, memastikan bahwa seluruh gaji yang sempat tertunda untuk SPPI Batch III, termasuk ahli gizi (AG) dan ahli akuntan (AK), akan dituntaskan paling lambat akhir pekan ini.

“Insyaallah, paling lambat hari minggu seluruh uang itu sudah akan masuk di rekening,” ujar Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, di Jakarta, Rabu (12/11/2025), dikutip dari kanal Youtube DPR RI.

Ia menegaskan, keterlambatan pembayaran tidak berlangsung dua bulan seperti yang beredar, melainkan sekitar enam hari akibat penyesuaian administrasi dan pergeseran anggaran dari pos PPPK ke konsultan perorangan.

Baca Juga: Ribka Tjiptaning Dilaporkan ke Polisi Usai Sebut Soeharto Pembunuh Jutaan Rakyat

Pergeseran itu wajib ditempuh karena SPPI Batch III belum seluruhnya berstatus PPPK, berbeda dari SPPI Batch I dan II yang sudah menerima tunjangan kinerja sebagai ASN.

Dadan menjelaskan, rencana awalnya SPPI Batch III dijadwalkan mengikuti Computer Assisted Test (CAT) pada bulan ini, sehingga anggaran mereka masih tercatat dalam pagu PPPK.

Namun karena proses administrasi belum rampung, untuk sementara mereka digaji dengan mekanisme konsultan perorangan.

“Tapi karena masih ada hal yang harus diselesaikan, maka untuk sementara ini SPPI Batch III dan juga AG dan AK masih harus digaji dengan sistem istilahnya konsultan perorangan. Jadi kami secara administrasi harus menggeser anggaran yang biasanya kami kerjakan tanggal 6,” tambahnya.

Selain memastikan pembayaran segera cair, Dadan menyampaikan kabar baik bahwa seluruh tenaga SPPI Batch III, termasuk AG dan AK akan diangkat menjadi PPPK. Dengan status tersebut, mereka akan menerima tunjangan kinerja layaknya ASN.

BGN juga mengakui bahwa keluhan para petugas di Instagram menjadi salah satu alasan percepatan langkah korektif. Sejumlah komentar yang viral menyebut gaji baru dibayarkan dua kali, padahal dalam SPK tercantum pembayaran seharusnya dilakukan setiap awal bulan. Menanggapi hal itu, Dadan menegaskan seluruh pembayaran yang tertunda akan dirapel.

Sebagai bentuk transparansi, BGN menggelar koordinasi internal untuk menyinkronkan data dan menutup celah administrasi. Dadan menegaskan bahwa para petugas merupakan ujung tombak keberhasilan Program MBG, sehingga pemenuhan hak mereka menjadi prioritas mutlak.

Ia menambahkan, lembaganya menghargai kerja keras para petugas di lapangan dan bertanggung jawab memastikan seluruh hak mereka diterima tanpa kecuali.

Ribka Tjiptaning Dilaporkan ke Polisi Usai Sebut Soeharto Pembunuh Jutaan Rakyat

2

Nusavoxmedia.id – Pernyataan kontroversial Ketua DPP PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, kembali menjadi sorotan publik. Politikus senior yang dikenal vokal itu dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh Aliansi Rakyat Anti Hoaks (ARAH) karena menyebut Presiden ke-2 RI Soeharto sebagai “pembunuh jutaan rakyat” dalam komentarnya terkait penganugerahan gelar pahlawan nasional.

Koordinator ARAH, Muhammad Iqbal, menyampaikan bahwa pernyataan Ribka dianggap menyesatkan publik dan berpotensi mengandung ujaran kebencian.

“Kami datang ke sini untuk membuat laporan polisi terkait pernyataan salah satu politisi dari PDI-P, yaitu Ribka Tjiptaning, yang menyatakan bahwa Pak Soeharto adalah pembunuh terkait polemik pengangkatan almarhum Soeharto sebagai pahlawan nasional,” ujar Iqbal, saat ditemui di Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, Rabu (12/11/2025), dikutip dari Kompas.

Laporan tersebut dibuat berdasarkan Pasal 28 juncto Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Baca Juga: BGN Laporkan 211 Kasus Keracunan Terkait Program MBG Sepanjang 2025

ARAH juga menyerahkan rekaman video pernyataan Ribka yang diunggah sejumlah media dan beredar di media sosial TikTok sebagai barang bukti. Iqbal menilai pernyataan tersebut bisa menimbulkan disinformasi di ruang publik.

Ribka sebelumnya dengan tegas menolak keputusan pemerintah yang menetapkan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional. Ia mengatakan tak ada alasan yang cukup untuk memberikan gelar tersebut.

“Kalau pribadi, oh saya menolak keras. Iya kan? Apa sih hebatnya si Soeharto itu sebagai pahlawan. Hanya bisa membunuh jutaan rakyat Indonesia,” ujarnya saat ditemui di Sekolah Partai PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (28/10/2025).

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah mengukuhkan sepuluh tokoh sebagai Pahlawan Nasional, termasuk Soeharto, dalam upacara di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/11/2025). Keputusan itu menuai pro dan kontra di masyarakat, terutama dari kalangan aktivis dan politisi yang menilai masih banyak persoalan sejarah yang belum tuntas.

Pernyataan Ribka muncul di tengah perdebatan publik mengenai penetapan gelar tersebut. Sikapnya yang keras menolak Soeharto sebagai pahlawan nasional menambah panjang kontroversi yang mengiringi keputusan pemerintah.

Ribka Tjiptaning dikenal sebagai sosok politisi yang kerap mengemukakan pandangan tajam dan berbeda dari arus utama partai. Ia merupakan dokter dan penulis buku “Aku Bangga Jadi Anak PKI”, karya yang sempat memicu polemik luas. Sepanjang karier politiknya, Ribka pernah menjabat Ketua Komisi IX DPR RI dan aktif di berbagai isu publik, mulai dari kesehatan, ketenagakerjaan, hingga hak asasi manusia.

Pesawat C-130 Milik Turki Jatuh di Georgia, Seluruh 20 Penumpang Dilaporkan Tewas

1

Nusavoxmedia.id – Tragedi udara menimpa militer Turki setelah pesawat kargo C-130 Hercules yang membawa 20 personel jatuh di wilayah Sighnaghi, Georgia, tak jauh dari perbatasan Azerbaijan, Selasa (11/11/2025) waktu setempat. Seluruh awak dan penumpang dipastikan tewas dalam kecelakaan tragis tersebut.

Pesawat buatan Lockheed Martin itu lepas landas dari Bandara Internasional Ganja, Azerbaijan, sekitar pukul 10.19 UTC dengan kode penerbangan TUAF543.

Data penerbangan menunjukkan pesawat sempat menanjak hingga ketinggian 24.000 kaki sebelum tiba-tiba menghilang dari radar pada pukul 10.49 UTC. Menurut otoritas navigasi udara Sakaeronavigatsia, pesawat tidak sempat mengirim sinyal marabahaya sebelum jatuh.

Kementerian Dalam Negeri Georgia mengonfirmasi pesawat itu jatuh di area perbukitan Kakheti, sekitar lima kilometer dari perbatasan.

Menteri Dalam Negeri Turki Ali Yerlikaya mengatakan, tim penyelamat dari kedua negara telah dikerahkan untuk mengevakuasi korban dan mencari puing-puing pesawat.

“Kami terus berkoordinasi dengan otoritas Georgia di lokasi kejadian,” ujarnya, dikutip Reuters.

Presiden Recep Tayyip Erdogan menyampaikan belasungkawa mendalam kepada keluarga korban. Ia menegaskan bahwa pemerintah Turki bekerja sama erat dengan Georgia dan Azerbaijan untuk menyelidiki penyebab jatuhnya pesawat.

“Kami berduka atas gugurnya para prajurit kami. Upaya pencarian terus dilakukan di lokasi,” tutur Erdogan melalui pernyataan resminya.

Baca Juga: Prabowo dan PM Albanese Bahas Penguatan Kerja Sama Strategis Indonesia–Australia

Dari pihak Kementerian Pertahanan Turki, Menteri Yasar Guler membenarkan bahwa seluruh 20 personel, termasuk awak penerbangan, berada di dalam pesawat saat kecelakaan terjadi. Ia menyebut mereka sebagai “pahlawan yang gugur dalam tugas,”.

Hingga kini, penyebab pasti kecelakaan masih dalam penyelidikan. Pesawat C-130 Hercules dikenal sebagai andalan armada angkut militer Turki berkat ketangguhannya di berbagai medan. Namun penerbangan kali ini berakhir tragis hanya beberapa menit setelah melintasi perbatasan Georgia.

Kementerian Pertahanan Turki meminta masyarakat agar tidak menyebarkan rekaman kecelakaan demi menghormati para korban dan memberi ruang bagi tim investigasi untuk bekerja. Pemerintah Georgia pun memastikan proses pencarian dan identifikasi korban masih berlangsung hingga seluruh jasad ditemukan.

Konser Musik Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Siap Guncang Jakarta, Begini Cara Beli Tiketnya

1

Nusavoxmedia.id – Para penggemar anime di Indonesia bakal disuguhkan pengalaman yang belum pernah ada sebelumnya. Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba In Concert siap digelar di The Kasablanka Hall, Jakarta, pada Jumat (21/11/2025).

Pertunjukan ini menjanjikan harmoni epik antara musik orkestra, visual sinematik, dan kisah emosional Tanjiro Kamado yang begitu dicintai penggemar di seluruh dunia.

Konser megah ini diproduksi oleh GEA Live, RoadCo Entertainment, dan Aniplex of America. Tak sekadar konser, acara ini dirancang sebagai pengalaman imersif yang menggabungkan performa musik langsung dari 18 musisi dengan adegan-adegan legendaris dari serial Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, Tanjiro Kamado, Unwavering Resolve Arc, yang akan ditampilkan di layar sinema berukuran penuh.

Sementara itu, anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, yang diadaptasi dari manga karya Koyoharu Gotoge dan diterbitkan di bawah label Jump Comics Shueisha, telah terjual lebih dari 150 juta kopi di seluruh dunia.

Serial ini pertama kali tayang pada 2019 dan sejak itu menjadi fenomena global berkat kualitas animasi dari studio ufotable yang terkenal dengan visual spektakulernya.

Popularitasnya kian menanjak setelah perilisan film Mugen Train pada 2020 dan lanjutan seri Entertainment District Arc serta To the Swordsmith Village yang meraih sambutan luar biasa.

Pada 2023, serial ini dinobatkan sebagai anime paling banyak ditonton di platform streaming dan bahkan meraih berbagai penghargaan bergengsi seperti Anime of the Year (Crunchyroll Awards) dan Animation of the Year (Tokyo Anime Awards).

Penonton akan dibawa larut dalam perjalanan emosional Tanjiro dan Nezuko melalui aransemen musik megah yang dimainkan secara langsung. Dengan pencahayaan dramatis, efek suara sinematik, dan proyeksi layar penuh, konser ini menjadi perayaan monumental dari waralaba anime paling sukses dalam dua dekade terakhir.

Dengan reputasi global dan jutaan penggemar yang tersebar di berbagai negara, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba In Concert di Jakarta dipastikan menjadi momen bersejarah bagi pencinta anime.

Bagi yang ingin menyaksikan langsung pengalaman menakjubkan ini, tiket sudah bisa dibeli melalui situs resmi www.demonslayerinconcert.com. Tersedia berbagai kategori tempat duduk yang bisa dipilih sesuai preferensi mulai dari harga Rp. 990.000, dan seluruh proses pembelian dilakukan secara online.

Berikut Cara Beli Tiket Konser Musik Slayer Slayer: Kimetsu no Yaiba In Concert:

  1. Kunjungi situs resmi www.demonslayerinconcert.com
  2. Klik menu “Buy Ticket” di pojok kanan atas.
  3. Pilih jadwal konser di Jakarta, lalu klik “Buy Ticket”.
  4. Pilih kategori kursi yang diinginkan, kemudian klik “Add”.
  5. Isi data diri sesuai instruksi yang tertera.
  6. Lanjut ke tahap pembayaran, selesaikan proses hingga berhasil.
  7. Setelah pembayaran terkonfirmasi, tiket siap digunakan.

BGN Laporkan 211 Kasus Keracunan Terkait Program MBG Sepanjang 2025

1

Nusavoxmedia.id – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana melaporkan bahwa sepanjang 2025 tercatat 211 kasus keracunan pangan yang terkait dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dari jumlah itu, 11.640 penerima manfaat mengalami gangguan kesehatan, di mana 636 orang harus dirawat di rumah sakit, sementara sisanya menjalani rawat jalan.

Dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IX DPR di Senayan, Rabu (12/11/2025), Dadan menyampaikan bahwa sebagian besar kejadian terjadi di Pulau Jawa dengan lebih dari 7.900 korban terdampak. Disusul wilayah timur sebanyak 1.907 kasus, dan wilayah Sumatera sekitar 1.800 kasus.

Meski masih terdapat persoalan di lapangan, Dadan memastikan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan program berjalan baik. Hingga November 2025, sebanyak 1,8 miliar porsi makanan bergizi telah diproduksi dan disalurkan melalui 14.853 dapur SPPG di 38 provinsi dan lebih dari 7.000 kecamatan di seluruh Indonesia.

Program MBG kini telah menjangkau lebih dari 42 juta penerima manfaat, yang terdiri dari kelompok usia sekolah dasar, pendidikan anak usia dini, hingga masyarakat rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, penyandang disabilitas, santri, dan peserta pendidikan nonformal.

Ini menyangkut total 420 ribu kelompok yang kita capai dan seluruh penerima manfaat alhamdulillah sudah melebihi 50% dari total target kita tahun 2025,” ujarnya, dikutip dari kanal Youtube DPR RI.

Baca Juga: Prabowo dan PM Albanese Bahas Penguatan Kerja Sama Strategis Indonesia–Australia

Di sisi lain, dari aspek pembiayaan, BGN mencatat penyerapan anggaran mencapai Rp43,47 triliun, atau sekitar 61 persen dari total pagu Rp71 triliun. Dadan mengakui pada awal tahun serapan anggaran sempat lambat, namun kini meningkat signifikan.

Menjelang akhir tahun, BGN memperkirakan masih memerlukan tambahan sekitar Rp29,5 triliun untuk menutup kebutuhan program. Dana itu akan digunakan secara bertahap, yakni Rp8,5 triliun pada akhir November, Rp10 triliun di pertengahan Desember, dan Rp11 triliun menjelang akhir tahun. Dadan menegaskan bahwa seluruh tagihan ke penyedia dan SPPG masih terus diproses agar serapan anggaran bisa optimal.

Meski diwarnai sejumlah tantangan, Dadan optimistis target 82,9 juta penerima manfaat hingga akhir 2025 dapat tercapai.

Prabowo dan PM Albanese Bahas Penguatan Kerja Sama Strategis Indonesia–Australia

1

Nusavoxmedia.id – Suasana hangat mewarnai pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di Kirribilli House, Sydney, Rabu (12/11/2025). Keduanya berdialog secara empat mata membahas berbagai isu penting mulai dari ekonomi, pertahanan, hingga hubungan antarwarga yang selama ini menjadi pilar utama kemitraan kedua negara.

Setibanya di lokasi, Prabowo disambut langsung oleh PM Albanese di halaman depan kediaman resmi tersebut. Senyum dan jabat tangan hangat membuka pertemuan yang berlangsung dalam suasana akrab dan penuh rasa saling menghormati. Kedua pemimpin kemudian menuju ruang pertemuan tertutup untuk membahas berbagai agenda strategis.

Sebelum pertemuan, Presiden Prabowo menghadiri Upacara Kenegaraan di Admiralty House, Sydney. Didampingi Gubernur Jenderal Australia Sam Mostyn, ia disambut dengan penghormatan militer dan dentuman 21 kali tembakan meriam.

Lagu kebangsaan Indonesia Raya berkumandang, diikuti lagu nasional Australia. Prabowo memberi hormat ke arah bendera Australia dan bendera angkatan bersenjatanya, sebelum melakukan inspeksi pasukan bersama komandan upacara.

Baca Juga: BGN Akan Tindak Tegas SPPG Penyebab Keracunan Program MBG

Dalam upacara tersebut, hadir sejumlah pejabat dari Kabinet Merah Putih, di antaranya Menko Polhukam Djamari Chaniago, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, serta Menteri Investasi Rosan Roeslani. Usai prosesi, Presiden menandatangani buku tamu kenegaraan sebagai simbol persahabatan kedua negara.

Pertemuan tête-à-tête Prabowo dan Albanese membuahkan sejumlah kesepakatan penting, di antaranya penyelesaian ratifikasi perjanjian kerja sama pertahanan yang telah disepakati sejak tahun lalu.

Selain itu, keduanya membahas kerja sama energi bersih, pengelolaan mineral kritis, serta pengembangan ekosistem kendaraan listrik yang menjadi fokus bersama dalam transisi energi kawasan Indo-Pasifik.

Prabowo menekankan pentingnya peningkatan perdagangan dua arah dan akses pasar bagi produk pertanian serta perikanan Indonesia.

“Kami akan bekerja sama meningkatkan kapasitas petani dan pelaku UMKM. Kami juga akan berupaya keras agar produk buah dan perikanan Indonesia memenuhi standar internasional, termasuk Australia,” ujar Prabowo, dikutip dari kanal Youtube Sekretariat Presiden.

Selain aspek ekonomi dan pertahanan, Presiden Prabowo juga mengapresiasi dukungan Australia terhadap keanggotaan Indonesia di CPTPP dan OECD, serta peran aktifnya dalam kerja sama kawasan Pasifik Selatan.

Upacara kenegaraan di Sydney menandai komitmen Indonesia dan Australia untuk memperkuat Comprehensive Strategic Partnership (CSP) yang terjalin sejak 2018. Kedua negara bersepakat mendorong hubungan yang sejajar, saling percaya, dan berorientasi pada kepentingan bersama.

BGN Akan Tindak Tegas SPPG Penyebab Keracunan Program MBG

1

Nusavoxmedia.id – Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas untuk menjaga kualitas dan keamanan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Lembaga yang dipimpin oleh Dadan Hindayana itu memastikan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai syarat utama operasional.

Wakil Kepala BGN Bidang Investigasi dan Komunikasi Publik, Nanik Sudaryati Deyang, mengatakan lembaganya memberikan waktu satu bulan kepada semua pengelola SPPG untuk mendaftarkan sertifikat tersebut ke Dinas Kesehatan setempat.

Kami memberi waktu satu bulan kepada mitra atau yayasan di semua SPPG agar mereka mendaftarkan diri ke Dinas Kesehatan,” ujarnya di Jakarta, Selasa (11/11/2025), dikutip dari Tempo.

Baca Juga: Purbaya Pastikan Redenominasi Rupiah Tak Akan Diterapkan dalam Waktu Dekat

Langkah itu diambil menyusul laporan Kementerian Kesehatan yang mencatat baru sekitar 4.000 dari 14 ribu SPPG yang mengajukan sertifikasi. Dari jumlah tersebut, hanya 1.287 dapur yang telah dinyatakan laik operasi. BGN pun berjanji melakukan verifikasi menyeluruh dan menindak tegas dapur yang belum memenuhi persyaratan kebersihan.

Sementara itu, sebanyak 112 dapur MBG dilaporkan telah ditutup akibat kasus keracunan, dan hanya 13 di antaranya yang dinyatakan siap kembali beroperasi setelah melalui pemeriksaan ketat. Ia menjelaskan bahwa penutupan dilakukan karena adanya insiden keracunan, dan hasil pengecekan menunjukkan adanya kesalahan dalam tata kelola.

Dalam kesempatan yang sama, dia menegaskan bahwa penutupan terhadap SPPG yang mengalami keracunan berulang akan bersifat permanen.

“Iya (penutupan permanen), kalau terjadi keracunan lagi, kan berarti dia tidak menjalankan tata kelola dengan baik,” ujar Nanik, dikutip dari Detik.

BGN menegaskan penerapan SLHS bukan hanya formalitas administratif, tetapi bentuk tanggung jawab hukum dan moral bagi setiap penyedia makanan bergizi. Sertifikat ini menjadi bukti bahwa dapur MBG telah memenuhi standar kesehatan, kebersihan, dan pengelolaan pangan yang aman sesuai regulasi Permenkes No. 2 Tahun 2023 dan Permenkes No. 1096/2011.

Program MBG yang diluncurkan pada 6 Januari 2025 oleh pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto menargetkan peningkatan gizi anak Indonesia. Namun, beberapa kali muncul kasus keracunan di sejumlah wilayah yang membuat BGN memperketat sistem pengawasan.

Purbaya Pastikan Redenominasi Rupiah Tak Akan Diterapkan dalam Waktu Dekat

2

Nusavoxmedia.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kebijakan redenominasi rupiah tidak akan diterapkan dalam waktu dekat. Menurutnya, pelaksanaan kebijakan penyederhanaan nilai mata uang tersebut merupakan kewenangan penuh Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter, bukan Kementerian Keuangan.

“Redenom itu kebijakan Bank Sentral, dan itu dia nanti akan terapkan sesuai dengan kebutuhan pada waktunya. Tapi nggak sekarang atau tahun depan. Nggak, nggak tahun depan,” ujar Purbaya saat menghadiri acara di Universitas Airlangga, Surabaya, Senin (10/11/2025), dikutip dari Tirto.

Rencana redenominasi yang mengubah nominal seperti Rp1.000 menjadi Rp1 tanpa mengubah nilai tukar atau daya beli, tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2025–2029.

Dalam beleid itu, pemerintah menargetkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Redenominasi Rupiah rampung pada tahun 2027 sebagai bagian dari efisiensi ekonomi dan penguatan kredibilitas mata uang nasional.

Baca Juga: BGN Usulkan Program MBG untuk Suku Badui Wilayah 3T

Meski tercantum dalam Renstra, Purbaya menegaskan Kemenkeu tidak akan mencampuri pelaksanaan teknisnya. Ia menugaskan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) untuk mengawal proses administratif dan penyusunan naskah RUU tersebut. Ia menambahkan bahwa kementeriannya hanya menyiapkan dasar hukum, sementara implementasinya akan bergantung pada Bank Indonesia dan kondisi ekonomi.

Sementara itu, Bank Indonesia melalui Kepala Departemen Komunikasi Ramdan Denny Prakoso menyebutkan, setiap tahapan redenominasi akan dikaji dengan cermat, termasuk aspek politik, ekonomi, sosial, dan teknologi informasi. BI memastikan stabilitas nilai rupiah tetap terjaga selama proses tersebut berlangsung.

Dari sisi ekonomi, sejumlah pakar menilai redenominasi lebih bersifat simbolik ketimbang substansial. Melansir CNN Indonesia, Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi menyebut, penyederhanaan digit uang hanya mengubah tampilan angka tanpa memengaruhi daya beli masyarakat.

Ia menilai produktivitas tidak akan meningkat hanya karena penghapusan angka pada mata uang, dan bahwa yang dibutuhkan adalah efisiensi birokrasi serta kepastian hukum.

Kebijakan redenominasi bukanlah hal baru. Wacana serupa sudah muncul sejak 2013 dan beberapa kali dibahas pada masa pemerintahan sebelumnya, namun belum terealisasi hingga kini. Pemerintah memastikan bahwa pelaksanaan redenominasi belum akan dilakukan pada 2025 dan 2026, sembari menyiapkan landasan hukum terkait kebijakan tersebut.