Nusavoxmedia.id – Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan akan memperketat pengawasan operasional seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk mencegah terjadinya kasus keracunan makanan.

Pengawasan diperkuat melalui Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG dan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola MBG.

Tim koordinasi tersebut melibatkan 17 kementerian dan lembaga, dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan sebagai ketua dan Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang sebagai ketua pelaksana harian. Melalui regulasi tersebut, pengawasan tidak lagi hanya dilakukan BGN, tetapi juga melibatkan pemerintah daerah, TNI, dan Polri.

Dalam kegiatan Sosialisasi dan Penguatan Tata Kelola MBG serta Pengawasan dan Pemantauan SPPG di Tulungagung, Jawa Timur, Sabtu (10/1/2026), Nanik menyampaikan dapur SPPG yang belum mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) diberi tenggat satu bulan untuk mengurus perizinan. Bila tidak, operasional dapur akan dihentikan sementara dan tidak dapat menerima dana operasional.

“Sesuai aturan terbaru, dapur SPPG yang tidak mendaftar SLHS dalam waktu satu bulan akan kami suspend,” ujarnya, dikutip dari Antara.

BGN masih dapat memberikan pendampingan administratif bagi dapur yang telah mendaftar SLHS meski sertifikat belum terbit, tetapi sanksi tetap diberlakukan bagi dapur yang tidak melakukan pendaftaran sama sekali. Nanik menegaskan pendaftaran SLHS menjadi tanggung jawab mitra atau yayasan pengelola dapur.

Di Tulungagung, terdapat 69 dapur SPPG yang beroperasi dengan 48 di antaranya telah mengantongi SLHS. Kondisi tersebut dinilai lebih baik dibandingkan Trenggalek yang memiliki sekitar 50 SPPG, namun baru dua dapur yang telah bersertifikat.

Secara nasional, dari sekitar 19.200 dapur SPPG yang beroperasi, baru 4.535 dapur memiliki SLHS.

“Masih ada lebih dari 14 ribu dapur yang belum memiliki SLHS. Karena itu kami harus tegas, apalagi ini menyangkut keselamatan penerima manfaat,” kata Nanik.

BGN menargetkan tidak ada kasus keracunan makanan akibat program MBG pada 2026.

Baca Juga: KPK Tetapkan Yaqut Cholil Qoumas Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji 2024

Selain pengawasan dapur, BGN turut mendorong penguatan edukasi gizi di sekolah penerima manfaat MBG. Para guru akan dilibatkan secara aktif dalam pendidikan gizi melalui penambahan jam pelajaran.

Nanik menyebut langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap nilai gizi makanan sehingga konsumsi hidangan MBG menjadi lebih optimal dan mengurangi makanan terbuang.

Nusavoxmedia.id – Presiden Prabowo Subianto mengakui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih memiliki sejumlah kekurangan dan penyimpangan, meskipun secara statistik dinilai berhasil. Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan arahan dalam retret Kabinet Merah Putih atau taklimat awal tahun di Hambalang, Jawa Barat, Selasa (6/1/2026).

“Apakah ada kekurangan? Ada. Dalam usaha manusia sebesar ini pasti ada kekurangan dan penyimpangan,” kata Prabowo, dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden.

Meski demikian, Presiden menyebut capaian program tersebut patut diapresiasi. Hingga Januari 2026, MBG telah menjangkau sekitar 55 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.

Prabowo menegaskan pemerintah tidak akan berpuas diri dengan capaian tersebut. Ia menargetkan pelaksanaan MBG harus mencapai zero defect atau nol kesalahan, meskipun tingkat kekurangannya tergolong kecil.

“Kita harapkan zero defect. Itu yang harus kita capai,” katanya.

Baca Juga: Prabowo Pimpin Taklimat Awal Tahun Kabinet Merah Putih di Hambalang

Untuk mendukung target tersebut, Presiden memberikan instruksi khusus kepada Badan Gizi Nasional (BGN) agar meningkatkan disiplin prosedur teknis di lapangan. Berdasarkan catatan BGN, masih terdapat sekitar 15 kejadian terkait pelaksanaan MBG pada Desember 2025.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden meminta agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

“Bapak Presiden menghendaki disiplin prosedur itu ditingkatkan dan semaksimal mungkin tidak boleh lagi terjadi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan,” ujar Prasetyo.

Prasetyo juga menegaskan pemerintah tidak menghadapi kendala anggaran dalam menjalankan program MBG. Untuk tahun 2026, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp335 triliun dalam APBN.

Selain itu, pemerintah menargetkan perluasan penerima manfaat hingga 82,9 juta orang pada 2026, dengan dukungan sekitar 35.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Saat ini, jumlah SPPG yang telah beroperasi mencapai sekitar 19.000 unit.

Prasetyo juga menyampaikan pemerintah membuka ruang masukan dari masyarakat, termasuk usulan agar MBG ke depan dapat menjangkau anak jalanan dan penyandang disabilitas. Saat ini, program tersebut masih difokuskan pada anak usia dini, peserta didik PAUD hingga SMA/SMK, ibu hamil, dan ibu menyusui.