Nusavoxmedia.id – Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN), lembaga yang dipimpin oleh Kepala BGN Dadan Hindayana, Tigor Pangaribuan menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki mekanisme pengelolaan keuangan berlapis untuk mencegah penyelewengan anggaran.

“Virtual account itu harus wakil yayasan menuliskan permintaan uangnya dan kepala SPPG meng-approve. Kalau mereka berselisih pendapat tidak bisa keluar uangnya. Jadi kita sudah buat sistem yang mencegah,” ujarnya dalam konferensi pers virtual SDGs bersama Bappenas, Rabu (19/11/2025), dikutip dari Antara.

Tigor menjelaskan bahwa pencairan dana hanya dapat dilakukan melalui virtual account dengan persetujuan dua pihak, yaitu kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan perwakilan yayasan. Sistem itu, menurutnya, memastikan bantuan tidak berbentuk uang tunai agar makanan bergizi langsung sampai ke penerima manfaat.

Ia mencontohkan, jika satu keluarga memiliki tiga anak, nilai bantuan makanan dapat mencapai ratusan ribu rupiah dalam satu periode. Karena itu, dana tidak diserahkan dalam bentuk uang tunai kepada orang tua.

“Kalau orang tua misalnya punya tiga anak, Rp15 ribu per anak itu kan sekitar Rp450 ribu kalau tiga anak ya… kita enggak berikan ke orang tuanya uang karena kita yakin program ini harus dilakukan dengan benar-benar memberikan makanan kepada anaknya,” katanya.

Baca Juga: Prabowo Resmikan RS Kardiologi Emirates–Indonesia di Solo, Pusat Riset & Bedah Jantung

Hingga saat ini, telah berdiri 15.363 SPPG di seluruh Indonesia yang melayani hingga 45 juta penerima manfaat setiap hari, meliputi anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Jumlah tersebut disebut telah melampaui capaian program serupa di Brasil yang membutuhkan 11 tahun untuk menjangkau 40 juta orang.

Tigor menambahkan, pengawasan di tingkat SPPG menjadi kunci pengendalian karena setiap unit wajib memiliki kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan. Dana yang diajukan per satu permintaan dapat mencapai Rp440 juta untuk kebutuhan 10 hari, bahkan hingga Rp900 juta dalam satu periode. Namun tidak ada pejabat eselon yang memiliki kewenangan langsung atas dana tersebut.

“Tidak ada lagi itu eselon-eselon satu mempunyai kekuatan ataupun power untuk bisa melakukan pengadaan-pengadaan besar secara terpusat itu tidak bisa. Jadi korupsi sudah terjawab,” tegas Tigor.

Dengan anggaran tahunan Rp71 triliun, dana MBG disalurkan langsung ke SPPG di daerah tanpa melalui pejabat pusat. Kerja sama dengan Bappenas, Kementerian Kesehatan, BPOM, serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah disebut menjadi fondasi sistem yang transparan.

“Apakah BGN ini menjadi ajang bancakan korupsi? Oh, nggak bisa,” pungkas Tigor menepis keraguan publik.

Nusavoxmedia.id – Badan Gizi Nasional (BGN) meluncurkan kampanye nasional “Makan Bergizi, Hak Anak Indonesia” sekaligus meresmikan Call Center 127 dan maskot SAGI (Sentra Aduan Gizi Indonesia) sebagai fasilitas pengaduan dan konsultasi gizi yang dapat diakses selama 24 jam, di Jakarta, Senin (17/11/2025).

Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan bahwa pemenuhan gizi tidak bisa lagi dianggap sekadar program bantuan, melainkan hak dasar setiap anak Indonesia. Ia menjelaskan bahwa kanal 127 hadir untuk membangun transparansi dan memastikan masyarakat ikut mengawasi pelaksanaan MBG.

“Call Center 127 bukan hanya penambahan kanal layanan, tetapi manifestasi komitmen kami untuk memberi pelayanan yang prima dan transparan,” ujar Dadan, dikutip dari Keterangan resmi.

Baca Juga: Prabowo Resmikan Digitalisasi Pembelajaran Nasional untuk Modernisasi Sekolah Indonesia

Menurut Dadan, program MBG juga memberikan dampak ekonomi dengan menyerap produksi petani, peternak, dan UMKM melalui rantai pasok pangan lokal untuk sekolah.

“MBG menjadi katalis ekonomi yang memberi manfaat ganda, yaitu memastikan anak mendapat asupan sehat sambil memberdayakan petani dan UMKM untuk memperkuat ekonomi desa,” tambahnya.

Dua siswa yang hadir dalam acara peluncuran, Kasim dari Raja Ampat dan Almira dari Garut, menyampaikan bahwa mereka lebih bersemangat belajar setelah mendapat makanan bergizi secara rutin di sekolah.

Mereka mengaku lebih bersemangat belajar setelah mendapat makanan bergizi secara rutin di sekolah. Kesaksian tersebut menjadi bukti bahwa intervensi gizi memiliki pengaruh langsung pada kemampuan konsentrasi dan proses belajar di kelas.

Dadan menegaskan, narasi kampanye harus tetap objektif dan tidak ditarik ke ranah politis. Ia juga memperkenalkan tim “Sahabat Sagi 127” yang bertugas menangani aduan dan konsultasi dari siswa, guru, orang tua, penyedia katering, serta masyarakat umum selama 24 jam.

Narasi utama kampanye adalah “anak kenyang, anak siap belajar” dan “gizi bukan bantuan, ini hak”. BGN menyatakan program MBG telah mendapat apresiasi dari UNICEF dan WFP sebagai salah satu inisiatif makan bergizi sekolah terbesar di dunia.

Dengan pendekatan inklusif dan tak terbatas wilayah, BGN berharap masyarakat semakin sadar bahwa revolusi gizi adalah fondasi menuju generasi emas Indonesia.

“Kampanye ini adalah gerakan kolektif yang melibatkan pemerintah, orang tua, guru, dan komunitas untuk memastikan tidak ada anak Indonesia yang tertinggal dalam pemenuhan hak gizinya,” pungkasnya.