Nusavoxmedia.id – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 253 kabupaten/kota masuk kategori rawan banjir dan 202 kabupaten/kota rawan longsor berdasarkan data historis. Potensi penduduk yang terdampak kedua jenis bencana tersebut diperkirakan mencapai 113,8 juta jiwa menjelang musim hujan 2026/2027.
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan menyampaikan data tersebut dalam keterangan resmi yang dipublikasikan melalui laman BNPB, Selasa (27/10/2026). “Terdapat 253 kabupaten/kota rawan banjir dan 202 kabupaten/kota rawan longsor, dengan potensi penduduk terdampak mencapai 113,8 juta jiwa,” ujar Berton.
BNPB mengingatkan pemerintah daerah untuk mempersiapkan langkah mitigasi sejak awal karena waktu puncak musim hujan diperkirakan tidak berlangsung serentak di seluruh wilayah Indonesia. Di Sumatera, puncak musim hujan diprediksi terjadi pada Desember 2026 hingga Januari 2027. Sementara itu, wilayah Jawa diperkirakan mengalami puncak musim hujan pada Januari hingga Februari 2027, sedangkan Kalimantan pada Januari hingga Maret 2027.
Untuk mengantisipasi potensi bencana, pemerintah daerah didorong mulai menetapkan dan menjalankan rencana aksi menghadapi musim hujan pada November 2026. Pembaruan rencana kontingensi juga diperlukan dengan mempertimbangkan skenario dampak bencana, pembagian tugas antarinstansi, pemicu aktivasi, jalur evakuasi, serta ketersediaan sumber daya. “Untuk mengantisipasi dampak bencana, pemerintah daerah didorong menetapkan dan mengaktifkan rencana aksi musim hujan pada November. Pembaruan rencana kontingensi perlu dilakukan dengan memperhatikan skenario dampak, pembagian peran antarinstansi, pemicu aktivasi, jalur evakuasi, dan ketersediaan sumber daya,” jelas Berton.
Selain perencanaan, kesiapan fasilitas dan personel penanggulangan bencana juga menjadi perhatian. BNPB meminta pemeriksaan logistik untuk memenuhi kebutuhan warga yang berpotensi mengungsi serta pengujian sistem peringatan dini hingga tingkat desa. Posko penanggulangan bencana, perahu karet, tim reaksi cepat, pemantauan tinggi muka air, dan dapur umum juga perlu dipastikan siap sebelum memasuki periode puncak musim hujan.
BNPB turut menyoroti kondisi lereng yang sebelumnya terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Wilayah tersebut perlu mendapat pemantauan sejak awal musim hujan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya banjir bandang dan tanah longsor. “Perhatian khusus juga diperlukan pada lereng yang terdampak karhutla, terutama di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Pemantauan sejak awal musim hujan penting dilakukan untuk mengantisipasi potensi banjir bandang dan longsor,” ujar Berton.
BNPB mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap karhutla maupun bencana hidrometeorologi. Masyarakat yang tinggal di kawasan rawan diminta rutin memantau informasi cuaca dan peringatan dini dari sumber resmi, tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, menghemat penggunaan air bersih, serta segera melaporkan kejadian bencana kepada petugas setempat.
“Kesiapsiagaan sejak dini, koordinasi lintas sektor, dan partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dalam mengurangi risiko serta dampak bencana,” ujar Berton.
