Nusavoxmedia.id – Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan tertutup selama hampir empat jam dengan sekitar 40–50 pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam, tokoh pesantren, dan pemuka agama di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Hadir di antaranya Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf, Ketua Umum MUI Anwar Iskandar, Wakil Ketua Umum MUI Cholil Nafis, Sekjen PBNU Saifullah Yusuf, Ketua Dewan Pembina Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, Abdul Mu’ti dari Muhammadiyah, serta Wakil Presiden ke-13 Ma’ruf Amin.
Agenda utama pertemuan adalah penjelasan Presiden mengenai keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza yang digagas Amerika Serikat. Presiden memaparkan pertimbangan realistis dan strategis, termasuk konsolidasi dengan negara-negara Islam serta Timur Tengah lainnya, agar partisipasi Indonesia dapat memberikan kontribusi konkret bagi perjuangan rakyat Palestina.
Baca Juga: Prabowo Temui Ormas Islam di Istana, Bahas Keikutsertaan Indonesia di Board of Peace Gaza
Para tokoh menyampaikan pertanyaan, masukan, dan sikap kritis terkait potensi dampak BoP terhadap Palestina. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menyatakan para peserta mendapat penjelasan menyeluruh tentang upaya Indonesia membantu Palestina.
“Kami memahami semua yang dijelaskan oleh Pak Presiden dengan menitipkan pesan agar tidak mudah untuk terbawa arus yang mungkin nantinya justru merugikan Palestina,” kata Yahya, dilansir dari kanal Youtube Sekretariat Presiden.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum MUI Cholil Nafis secara terbuka menyatakan skeptisisme terhadap BoP karena perang masih berlangsung.
“Kami skeptis karena nyatanya masih ada perang. Nah maka saya bilang bukan hanya damai untuk penjajah, tapi adalah merdeka bagi rakyat Palestina. Itu kami sampaikan itu ke beliau,” ungkap Cholil, dikutip dari Kompas.
Menanggapi hal itu, Presiden Prabowo menegaskan Indonesia akan waspada dan tidak ragu mengambil sikap tegas.
“Kata Pak Presiden, ketika kebijakan (BoP) itu kemudian ada langkah yang tidak sesuai, kami (Indonesia) akan abstain dan absen. Kemudian, ketika memang itu tidak cocok, dan (Indonesia) tidak bisa melakukan apa-apa, beliau (Presiden Prabowo) siap keluar dari BoP itu,” tutur Cholil Nafis mengulang pernyataan Presiden.
Selain isu geopolitik, Presiden membahas agenda domestik seperti rencana pembangunan perkampungan haji Indonesia di Arab Saudi dan pengembangan Lembaga Pemberdayaan Dana Umat (LPDU).
Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan Indonesia telah memperoleh lahan sekitar 60 hektare di Makkah dan Madinah, dengan rencana terowongan penghubung ke Masjidil Haram.
“Nanti akan ada terowongan yang menghubungkan Masjidil Haram dengan perkampungan Indonesia itu,” tegasnya.
Pembahasan LPDU difokuskan pada pengelolaan dana umat secara profesional, efektif, dan optimal untuk kepentingan umat.
