Program MBG Dipastikan Transparan, BGN dan Kemenkes Perkuat Pengawasan Lewat Sertifikasi SLHS

Nusavoxmedia.id – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan sesuai rencana tanpa ada pemotongan anggaran di lapangan. Ia menegaskan seluruh komponen pembiayaan menggunakan sistem at cost, yakni pembayaran dilakukan berdasarkan harga riil di daerah masing-masing.

“Jadi kalau harga naik, atau misalnya harga di Papua lebih tinggi seperti di Papua Pegunungan, harga bahan bakunya satu porsi Rp100.000, ya BGN tetap bayar Rp100.000. Jadi, bagaimana bisa dipotong?” ujar Dadan di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (28/10/2025), dilansir dari Liputan6.

Ia juga menyebutkan bahwa program ini kini menjangkau 13.347 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia, dengan 39 juta lebih penerima manfaat. Pemerintah optimistis angka itu akan naik hingga 82,9 juta penerima pada akhir 2025.

“82,9 juta akan kita kejar akhir tahun ini,” tegas Dadan, dikutip dari CNBC Indonesia.

Baca Juga: BGN Klarifikasi Insentif Rp5 Juta untuk Konten Positif MBG: Hanya Candaan

Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya menjadi tanggung jawab Badan Gizi Nasional (BGN), tetapi juga melibatkan banyak pihak mulai dari Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah, hingga pelaku UMKM di sektor pangan. Seluruhnya bekerja dalam satu sistem terintegrasi untuk memastikan kualitas makanan dan ketepatan distribusi di lapangan.

Kementerian Kesehatan turut memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dengan mewajibkan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Sertifikasi ini menjadi syarat utama agar setiap dapur memenuhi standar keamanan pangan nasional.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkapkan, hingga saat ini baru 690 dari total 13.347 SPPG yang telah mengantongi sertifikat tersebut. Ia menegaskan proses penerbitan SLHS tengah dipercepat melalui koordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan dinas kesehatan daerah.

Baca Juga: Biaya Bengkak, KPK Selidiki Dugaan Mark Up Proyek Kereta Cepat Whoosh

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menargetkan seluruh SPPG dapat memperoleh SLHS dalam waktu satu bulan.

“Saya dan Pak Dadan sudah menargetkan paling lama 1 bulan yang sudah ada surat resminya. Diharapkan semua SPPG-nya ini sudah mendapatkan SLHS,” kata Budi dalam konferensi pers, Kamis (2/10), dikutip dari CNN Indonesia.

Dengan pengawasan lintas kementerian dan penguatan sertifikasi higienitas, pemerintah berharap pelaksanaan MBG tidak hanya menjaga kualitas gizi masyarakat, tetapi juga memastikan seluruh proses berjalan transparan dan akuntabel di setiap daerah.