DPR Sahkan Revisi UU Haji dan Umrah: BP Haji Bertransformasi Jadi Kementerian Baru

Nusavoxmedia.id – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya mengetok palu pengesahan revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dalam rapat paripurna di Senayan, Selasa (26/8/2025). Keputusan ini menandai babak baru tata kelola ibadah haji di Indonesia, dengan perubahan struktur lembaga dan regulasi yang lebih komprehensif.

Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang, menyampaikan bahwa regulasi baru ini dirancang sebagai jawaban atas kebutuhan jamaah sekaligus penyesuaian terhadap dinamika kebijakan Arab Saudi. “Panja bersama pemerintah sepakat agar penyelenggaraan haji ditangani oleh lembaga setingkat kementerian untuk menjamin efektivitas dan integrasi layanan,” ujarnya dalam siaran langsung YouTube DPR RI.

Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah

Perubahan paling signifikan adalah transformasi Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah. Kementerian ini akan mengambil alih seluruh kewenangan pengelolaan haji dan umrah yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Agama. Infrastruktur serta sumber daya manusia yang berkaitan juga dialihkan agar proses pelayanan lebih cepat dan terkoordinasi.

Sistem Layanan Terpadu

Kementerian Haji dan Umrah akan berfungsi sebagai one stop service atau pusat kendali tunggal. Dengan mekanisme ini, semua urusan haji mulai dari pendaftaran, keberangkatan, hingga pelayanan di Tanah Suci akan terintegrasi di bawah satu pintu. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi tumpang tindih kewenangan serta meningkatkan transparansi.

Baca Juga: 420 Karyawan Tokopedia Terdampak PHK, Persaingan E-Commerce di Indonesia Makin Ketat

Aturan Lebih Lengkap dan Responsif

Undang-undang hasil revisi memuat 16 bab dan 130 pasal, mengatur dari ketentuan umum, biaya, kelompok bimbingan, haji reguler dan khusus, hingga ibadah umrah. Untuk pertama kalinya, aturan khusus mengenai kondisi darurat juga dimasukkan, memberi dasar hukum bagi pemerintah mengambil langkah cepat saat terjadi situasi luar biasa.

Proses Pengesahan di Paripurna

Sebelum ketok palu, Marwan memaparkan laporan Komisi VIII yang kemudian ditindaklanjuti Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal. Ia meminta persetujuan anggota dewan, yang serentak menyatakan setuju. Ketukan palu pun mengesahkan revisi ini menjadi undang-undang.

Baca Juga: Polemik Royalti Musik Berujung Solusi, DPR Janji Revisi UU Hak Cipta

Rapat tersebut turut dihadiri Menag Nasaruddin Umar dan Menkum Supratman Andi Agtas. Supratman mewakili pemerintah menyampaikan dukungan penuh Presiden atas pembentukan kementerian baru, sekaligus menekankan bahwa tata kelola haji ke depan harus lebih transparan dan akuntabel.