Polemik Royalti Musik Berujung Solusi, DPR Janji Revisi UU Hak Cipta

Isu royalti musik yang sempat membuat resah pelaku usaha, musisi, hingga masyarakat akhirnya menemukan titik terang. Kesepakatan baru lahir setelah DPR RI bersama pemerintah, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), serta perwakilan musisi dan industri menggelar rapat konsultasi pada 21 Agustus 2025.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Dewi Asmara, menegaskan bahwa penyelesaian ini bertujuan menciptakan ekosistem musik yang adil. “Dalam dua bulan ke depan, penarikan royalti akan dipusatkan di LMKN agar lebih transparan. Setelah itu, revisi undang-undang harus memberi kepastian distribusi, pengawasan, dan akuntabilitas,” ujarnya dikutip dari Viva.co.id.

Keresahan awal muncul karena banyak pelaku usaha seperti restoran, kafe, hotel, hingga transportasi publik tidak paham soal kewajiban membayar royalti. Beberapa bahkan memilih berhenti memutar musik, sementara para pencipta mempertanyakan transparansi distribusi oleh LMK. Puncaknya, pada Maret 2025, sebanyak 29 musisi mengajukan uji materil ke Mahkamah Konstitusi. Polemik semakin mencuat setelah kasus Mie Gacoan, di mana dana royalti yang sudah dibayarkan tidak jelas siapa penerimanya.

Baca Juga: Sejumlah Musisi Bebaskan Lagu Diputar di Tempat Usaha, Polemik Royalti Musik Kian Memanas

Kritik juga datang dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI). Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran menilai tata kelola penarikan royalti masih janggal. “Yang bisa dipidana justru pengguna karya, padahal potensi penyalahgunaan justru ada di hubungan pencipta dan LMK karena menyangkut uang. Ini harus diperbaiki,” katanya kepada Kontan (25/8). Ia juga menyoroti Pasal 15 PP 56/2021 yang memperbolehkan dana royalti ditahan sebagai cadangan. “Ini pungutan masyarakat, seharusnya langsung disalurkan, bukan ditahan,” tegasnya.

Dari sisi akademisi, dilansir dari Harian Jogja, Kepala Prodi Manajemen FEB UGM I Wayan Nuka Lantara menilai skema tarif perlu disesuaikan. Menurutnya, pelaku usaha kecil tidak bisa disamakan dengan bisnis besar. “Restoran kecil dengan profit tipis jadi makin berat jika dipukul rata. Sistem progresif, seperti pajak, bisa jadi solusi,” katanya (25/8).

Ia juga menekankan pentingnya sosialisasi agar kebijakan tidak menimbulkan ketakutan dan transparansi lebih terjamin.

Jadi, dengan adanya reformasi aturan, diharapkan musisi bisa menerima penghargaan yang layak, sementara pelaku usaha tetap bisa memutar musik tanpa dihantui ketidakpastian.